Oleh: Indah Yuliatik

Digitalisasi sudah tidak asing di era sekarang. Akses mudah dalam segala kegiatan sangat memudahkan masyarakat. Terlebih di masa pandemi yang mewabah dan tidak kunjung usai, teknologi menjadi pilihan bagi pendidikan, jual beli dan urusan masyarakat lainnya. Internet menjadi kebutuhan mutlak masyarakat sekarang, tidak dapat dipungkiri wacana internet masuk desa pun kian digencarkan.

Dikutip dari laman berita daerah ponorogo.go.id (21 /9/2020). DIGITALISASI layanan di semua urusan menyangkut pemerintahan adalah hal yang pasti akan terjadi atau sebuah keniscayaan. Hal ini menjadi kebutuhan yang akan segera bisa direalisasikan di masa mendatang. Dan dipastikan, digitalisasi layanan akan mendorong perekonomian masyarakat.

Hal ini disampaikan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni saat meluncurkan Desa Digital di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Senin (21/9/2020). Menurut Bupati Ipong, perkembangan zaman terus menuntut agar semua hal dilaksanakan secara online. Apalagi dalam kondisi yang memaksa masyarakat harus jaga jarak dan tidak keluar rumah bila tidak ada kepentingan mendesak seperti saat ini . Yaitu saat ada pandemi covid-19.

Digitalisasi layanan di Ponorogo juga hal yang tidak terhindarkan. Pemkab Ponorogo pun terus melakukan pengembangan. Di antaranya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang sudah tersambung dengan seluruh kecamatan. Juga di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di mana masyarakat bisa mengurus perizinan cukup dari rumah sepanjang berbagai syarat yang dibutuhkan bisa terpenuhi. Di dinas-dinas lain digitalisasi juga terus dikembangkan.

Layanan yang diselenggarakan secara digital juga mengurangi adanya tatap muka dengan petugas. Artinya, bisa menekan kerawanan pungutan liar untuk urusan tertentu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Program Desa Digital yang masuk ke daerah merupakan program pemerintah daerah. Harapankan dengan adanya desa digital menjadikan kehidupan menjadi lebih mudah. Fitur-fitur seperti tanggab bencana contohnya, lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Sejalan dengan program pemerintah pusat yang menggebrak industri 4.0, sesuai dengan perkembangan zaman digitalisasi. Hal ini tentu sangat urgent bagi pemerintah daerah. Harapannya, dapat memunculkan dan mengembangkan star up sehingga dapat meningkatkan ekonimi masyarkat dan tentu meningkatkan pajak daerah yang kemudian meninggikan PAD.

Sekilas, program ini sangat menggiurkan karena memudahkan masyarakat untuk memasarkan usahanya. Namun, jika dilihat lebih dalam sebenarnya program ini merupakan wujud lepas tangannya pemerintah terhadap masyarakat. Terlebih di sektor ekonomi, dimana masyarakat dipaksa untuk membuka UMKM sendiri.

Adanya UMKM akan menguntungkan unit ekonomi besar, penyedia bahan baku bagi UMKM. Sehingga sangat jelas, arus modal akan tetap menguntungkan konglomerat kapital raksasa. Digitalisasi juga sangat menguntungkan star up bermodal besar.

Merupakan tanggung jawab bagi pemerintah Islam menyediakan dan mengembangkan teknologi bagi masyarakat. Masyarakat di dorong untuk memanfaatkan dengan seoptimal mungkin. Namun, pemerintah tidak berlepas tangan dalam kepengurusan masyarakat seperti pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan terutama ekonomi.

Negara diharamkan berlepas tangan terhadap masyarakat, negara berkewajiban menyediakan modal tanpa bunga dan gratis. Memberikan pasar bagi UMKM, melarang perusahaan besar memonopoli pasar sehingga harta tidak berputar di orang-orang kaya saja.

Dipastikan kesejahteraan dalam Daulah Islam dapat diraih seluruh masyarakat. Kesejahteraan ekonomi tidak diraih tanpa adanya sektor lain yang mendukung. Seperti sektor politik, sistem pemerintahan dan sistem lainnya yang diterapkan secara bersama-sama. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dihadapan Allah Swt kelak. Rasulullah SAW bersabda:
” Siapa yang diamanati Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memimpinnya dengan tuntunan yang baik, ia tidak akan dapat merasakan bau surga.” (HR Bukhari dan Muslim).