Oleh: Maman El Hakiem

Demo penolakan disahkannya omnibus law atau UU Cipta Kerja, Kamis, 8/10 di Jakarta dan beberapa daerah berakhir rusuh. Fasilitas umum ada yang dirusak dan tersendatnya aktifitas warga. Dalam berita Liputan6 SCTV, moda transjakarta ditaksir rugi 45 Miliar akibat terhentinya beberapa rute. Sedangkan media CNN dan Kompastv yang terus mengadakan live report, aksi terkesan anarkis dengan lemparan batu, pembakaran yang disikapi dengan tembakan water canon aparat keamanan untuk menghalau pendemo.

Gambaran aksi penyampaian pendapat atas koreksi pada kekuasaan di atas. Tentu, keprihatinan dalam kehidupan berpolitik yang tidak sehat. Seharusnya aksi berjalan damai dan simpati sehingga menumbuhkan kesadaran rakyat tentang adanya kedzaliman pada hukum yang diterapkan di negeri ini. Tetapi, iklim politik dalam sistem kapitalisme selalu mengarah pada tindakan kerusuhan. Keadaan ini disebabkan oleh tiga hal : Pertama, ideologi kapitalisme yang tumbuh dalam sistem demokrasi sejatinya cacat bawaan. Hukum yang ditegakan dalam demokrasi tidak akan pernah memihak dan menenteramkan rakyatnya.

Meskipun, dalih demokrasi adalah “vox populi vox dei” suara rakyat suara Tuhan. Namun, suara Tuhan tidak pernah di dengar dalam sistem kapitalisme, yang di dengar adalah suara kepentingan penanam saham politik, mereka yang berinvestasi dalam kekuasaan. Karena itu suara rakyat kalau sudah masuk gedung parlemen harus banyak gigit jari. Seperti disahkannya UU Cipta Kerja jelas mereka bersuara atas nama investor, bukan rakyat.

Kedua, pendapat rakyat yang di luar parlemen sering tidak dianggap sebagai kekuatan riil bagi kapitalisme, apalagi jika aksi sudah tersususpi pihak-pihak yang sedang bermain mata. Dalam demokrasi berlaku prinsip tidak ada kawan atau lawan abadi, yang ada hanya kepentingan. Karena itu mereka selalu mengintai momentum yang tepat untuk saling menjatuhkan. Demo yang sebenarnya sangat simpati bisa jadi rusuh, jika telah dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang sengaja mengail ikan di air yang keruh. Kerumunan massa yang jumlahnya banyak mudah tersulut emosi jika tidak terkoordinasi dengan baik, apalagi terkontaminasi pesan sponsor.

Ketiga, suasana chaos atau kacau balau sering di buat sendiri oleh sebuah sistem dalam kondisi terjepit. Di tengah pandemi yang karut marut ini, mereka mencoba bertahan agar tidak mau disalahkan dengan kondisi yang buruk ini. Keburukan harus disembunyikan dengan melempar tuduhan pada realitas yang rusuh. Lempar batu sembunyi tangan, bisa meminjam tangan siapa saja yang bisa diajak transaksi politik.

Aspirasi rakyat yang tidak tertampung dalam gedung parlemen selalu tumpah menjadi aksi di jalanan. Karena jalanan adalah area publik untuk bebas berekspresi. Kebebasan berpendapat yang mulanya menjadi “jualan” kapitalisme kini hanya mitos, karena yang berlaku bukan pendapat, tetapi “pendapatan”. Inilah cermin sistem kehidupan buah dari pragmatisme pemikiran dan kekuasaan yang batil. Kapitalisme dan sosialisme sama-sama berpandangan bahwa realitas kehidupan harus dilihat dari hukum buatan manusia, bukan hukum yang berasal dari Allah SWT.

Karena itu hanya sistem Islam dengan ajarannya yang mulia mampu menjamin terserapnya aspirasi rakyat dengan baik. Karena Kekuasaan yang diamanahkan oleh rakyat akan dijaga sebaik mungkin dengan menerapkan syariah secara kaffah. Seorang khalifah atau pemimpin negara tidak akan bersembunyi atau jauh dari rakyatnya jika ada koreksi atau aspirasi kekecewaan. Sehingga kerusuhan sedini mungkin dapat dicegah. Prinsipnya mencegah kemudharatan lebih utama daripada mengambil nilai maslahat.

Wallahu’alam bish Shawwab.***