Oleh : Ummu Ufaira (Komunitas Setajam Pena)

Sejak diumumkan kasus covid-19 pertama kali di Indonesia di bulan maret 2020 hingga saat ini belum menunjukkan angka penurunan yang signifikan. Kian hari kian bertambah, bahkan di bulan ke Oktober ini penambahan pasien tembus di angka ribuan tiap harinya. Tentunya hal ini membuat gusar para pemangku pemerintahan. Hingga tercetus wacana mengubah definisi kematian covid-19.

Staf Ahli Menteri Kesehatan bidang Ekonomi Kesehatan Mohamad Subuh menegaskan, pemerintah tidak akan mengubah penulisan angka kasus kematian akibat covid-19. Kemenkes hanya akan menambah detail pada definisi kasus kematian akibat Covid-19. “Sebenarnya tidak mengubah definisi kematian akibat Covid-19. Tetapi menambahkan detail operasional kematian yang berhubungan dengan Covid-19,” kata Subuh kepada Kompas.com, Selasa (22/9/2020).

Berdasarkan data Satgas Covid-19, jumlah kumulatif kasus positif Virus Corona di Indonesia mencapai 262.022 orang per Kamis (24/9), atau bertambah 4.634 orang dari hari sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 191.853 orang dinyatakan telah sembuh dan 10.105 orang meninggal dunia atau bertambah 128 kasus pada tanggal 25 September, Cnnindonesia.com (24/9/20).

Wacana atau isu ingin mengubah definisi pendataan kasus kematian Covid-19 akan memisahkan kasus kematian yang murni akibat Covid-19 dan kematian dengan penyakit penyerta. Dimana orang yang meninggal harus ditegaskan kematiannya apakah akibat covid-19 atau akibat penyakit penyerta. Maka dari hal tersebut angka kematian covid-19 dapat ditekan.

Disisi lain Presiden Jokowi terus menyuarakan telah berhasil meningkatkan angka kesembuhan pasien covid-19. Dengan mengatakan presentase kesembuhan pasien covid-19 di Indonesia mencapai di angka 73,25 persen. Angka itu mengacu data harian kasus Covid-19 pada tanggal 25 September lalu, Okezone.com (26/9/20).

Hal ini memicu reaksi publik menuntut keseriusan pemerintah dalam penanganan covid-19. Bukannya segera mengatasi penyebaran covid-19, pemerintah justru sibuk mengotak-atik data info grafis kematian akibat covid-19. Seakan-akan pemerintah dinilai hanya berusaha memperbaiki citra agar terkesan angka kematian di indonesia bisa diturunkan Padahal redefinisi kasus kematian akibat Covid-19 tak terlalu penting untuk dilakukan. Yang dibutuhkan rakyat adalah kerja nyata dan kesungguhan pemerintah dengan kebijakan yang benar-benar berorientasi keselamatan jiwa.

Hingga di bulan ke 7 covid-19 mewabah di indonesia belum sedikitpun menunjukkan tanda-tanda hilangnya wabah tersebut. Lockdown atau penguncian wabah agar tak meluas telah dipandang sebelah mata oleh banyak negara, dengan alasan menyelamatkan perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kapitalis lebih mementingkan perekonomian daripada kesehatan rakyat. Padahal lockdown sangat sesuai dengan sifat alami wabah dimana harus dicegah agar tidak menular keluar dari wilayah asalnya. Inilah akibat dari buruknya sistem demokrasi yang melahirkan sistem kapitalisme dimana tolak ukurnya adalah materi.

Sungguh berbanding terbalik dengan sistem islam dimana nyawa manusia sangatlah berharga dan sangat dimuliakan. Rasulullah saw bersabda:
“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkan al-Albani).

Keseriusan kepemimpinan dalam menangani pandemi hanya dapat terwujud melalui sistem islam yakni Khilafah Islamiyah. Khilafah akan mengurusi umat dengan sungguh-sungguh. Karena khalifah bekerja tidak hanya berorientasi pada dunia namun juga akhirat. Penanganan pandemi tentunya dilakukan dengan ikhtiar terbaik serta diiringi ketawakalan kepada Sang Pencipta. Pemimpin, aparat, masyarakat dan individu rakyat yang bertakwa serta dinaungi dengan aturan islam dalam kehidupan yang juga menyuburkan ketakwaan. Yang dengan ketakwaan inilah semua pihak siap untuk melakukan ikhtiar terbaik, meraih keridaan Allah SWT. Agar Allah berkenan mengangkat wabah ini.
Wallahua’lam bisshawab.