Oleh: Waode Rachmawati, S.Pd.,M.Pd
(Aktivis Dakwah Muslimah Kota Kendari)

Pandemi semakin menggerogoti, resesi ekonomi pun kini tengah menghantui negeri. Nasib rakyat yang semakin tidak pasti, disebabkan kondisi ekonomi yang semakin kritis. Ironisnya negara justru berencana menggelontorkan dana bantuan kepada PT Jiwasraya sebesar Rp 22 Triliun. Tentu dana ini bukan jumlah yang sedikit, apa lagi ditengah resesi ekonomi saat ini. Bukannya menggunakan uang rakyat untuk kepentingan rakyat, justru digunakan untuk menyelematakan perusahaan ribawi yang “dirampok” (dikorupsi) oleh seglintir elit yang ada di perusahaan itu sendiri. Rakyatpun bertanya, siapa yang merampok, siapa yang mengganti rugi.?


Diberitakan (kompas.com. 2/10/2020), Komisi VI DPR dan Kementerian BUMN telah bersepakat untuk menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan memberikan suntikan modal dari uang negara, berupa penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 22 triliun. Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan, suntikan modal sebesar Rp 22 triliun diberikan secara bertahap dengan dua APBN, yaitu Rp 12 triliun pada 2021 dan Rp 10 triliun pada 2022.


Sesungguhnya skandal Jiwasraya ini adalah tidak lain bentuk perampokan atau tindak korupsi yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan sendiri. Dilansir dari cnbcindonesia.com (21/9/2020) kerugian yang dialami negara akibat megaskandal Jiwasraya adalah sebesar Rp 16.8 Triliun.
Menelisik upaya pemerintah dalam menyelesaikan megaskandal Jiwasraya ini adalah suatu upaya yang kurang tepat, mengingat kondisi ekonomi yang kian memburuk. Negara yang mengalami kerugian besar, akan tetapi negara juga yang harus menyuntikkan dana ke perusahaan tersebut, untuk diselamatkan. Seolah kondisi ekonomi negara baik-baik saja.


Upaya pemerintah dan DPR RI ini pun menuai kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, beliau menyatakan bahwa upaya pemerintah dan DPR RI ini merupakan bentuk kejahatan berjamaah, tersebabkan karena menggunakan uang rakyat untuk disuntikkan ke perusahan yang diketahui sedang mengalami masalah internal. Lebih lanjut Enny mengatakan bahwa umumnya pemegang saham menyuntikkan dananya ke perusahan yang usahanya bagus atau strategis. Sebaliknya, penyuntikkan dana tidak dilakukan ke perusahaan yang fraud seperti yang terjadi pada internal Jiwasraya (Kompas.com,2/10/2020).


Seharusnya pemerintah konsen kepada penyitaan aset-aset yang dikorupsi oleh para pelaku, kemudian digunakan untuk menganti kerugian yang dialami oleh negara ataupun membayar klaim nasabah. Bukan malah mengeluarkan dana dari kas negara yang tidak lain adalah uang rakyat.


Saat ini, kondisi ekonomi negara sangat memprihatinkan, uang sebesar Rp 1 milyar sangat berharga. Maka alangkah bijaknya jika negara mengalokasikan dana sesuai dengan kepentingan rakyat dan negara. Misalnya saja, pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan anggaran untuk penangana pandemic dan perbaikan berbagai sektor ekonomi yang terdampak pandemic. Sehingga, dapat memperbaiki kondisi ekonomi negara.


Menyuntikan dana kepada Jiwasraya ini,justru dapat menyebabkan resesi ekonomi semakin menganga. Jika kita telaah, PT Jiwasraya yang merupakan bagian sector ekonomi ribawi, jelas tidak akan memberikan pengaruh positif terhadap perbaiakan ekonomi negara. Disebabkan praktik ribawi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya resesi ekonomi saat ini. Praktik ribawi telah membentuk sektor non-riil dalam sistem ekonomi kapitalis diantaranya dalam bentuk asuransi dan perdagangan saham.


Menurut Anwar Rosadi Biro Hukum dan Jaringan Indonesia Change (mediaumat.news,19/7/2020) dalam sistem kapitalis, uang (juga modal) memang dipandang sebagai private goods. Dalam pikiran mereka, baik diinvestasikan dalam proses produksi atau tidak, semua kapital harus menghasilkan uang. Kenyataannya, “investasi” di sektor bukan produksi atau di sektor non-riil saat ini memang cenderung terus meningkat, jauh melampaui uang yang beredar di sektor produksi. Inilah yang disebut oleh Paul Krugman (1999) sebagai ekonomi balon (bubble economy). Ekonomi balon dapat diartikan sebagai kondisi pertumbuhan ekonomi yang “tidak nyata” dimana terjadi suatu keadaan ekonomi suatu negara yang tumbuh secara baik, akan tetapi lapangan kerja sangat minim tercipta.


Maka sungguh tidak ada lagi alasan bagi kita berharap pada sistem kapitalis untuk perbaikan ekonomi negeri ini bahkan dunia. Sudah saatnya kita kembali pada penerapan sistem ekonomi islam untuk memulihkan ekonomi dunia saat ini. Seharusnya pandemi ini menyadarkan manusia akan kelemahannya di hadapan kekuasaan Allah SWT. Bukannya malah menumbuh suburkan bahkan menyelamatkan sektor ekonomi ribawi. Pun transaksi ribawi tersebut, yang dapat mengundang azab Allah terhadap negeri ini.


Penerapan ekonomi Islam yang bertumpu pada sektor riil akan membangkitkan perekonomian. Di samping itu, ekonomi Islam menegaskan bahwa penyerahan kekayaan alam kepada swasta dan asing akan menyediakan ketersediaan fiskal yang memadai guna mencukupi kebutuhan rakyatnya dan dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Optimalisasi penerapan system ekonomi islam membutuhkan penerapan seluruh system islam di berbagai sector kehidupan, sehingga mampu memulihkan ekonomi dunia dan probelamikan kehidupan yang lain.
Wallahu a’lam bishshowab.