Oleh: Titik Musrifatun Tsaniyah

Aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta kerja terjadi di berbagai daerah. Terutama di sekitar Istana Merdeka Jakarta. Hal ini merupakan ekses dari sikap DPR bersama pemerintah yang memaksakan pengesahan UU ini.

Aksi besar ini merupakan aspirasi rakyat dari berbagai elemen yaitu buruh, mahasiswa, kampus, guru besar serta berbagai ormas keagamaan seperti PBNU, PP Muhammadiyah, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Sudah seharusnya presiden sebagai kepala pemerintah tidak menghindar atas aksi penolakan rakyat. Namun justru membuka ruang dialog yang seluas-luasnya agar kegaduhan yang terjadi antara rakyat dan aparat tidak menjatuhkan banyak korban.