Oleh: Desi Wulan Sari
(Pegiat Literasi-Revowriter)

Dilansir media BIsnis.com, Jakarta (2/10/2020) diakui bahwa ekonomi Indonesia mengalami resesi tahun ini. Kendati demikian, pemerintah cukup percaya diri bahwa resesi yang menimpa perekonomian Indonesia tidak akan separah negara lainya. Secara teknikal, status resesi bisa disandang oleh suatu negara jika pertumbuhan ekonominya sudah mengalami kontraksi selama dua kuartal berturut-turut. Dalam kasus Indonesia, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/ 2020 tercatat minus 5,32 persen. Adapun, Kementerian Keuangan memperkirakan angkanya berada di kisaran minus 2,9 persen sampai minus 1 persen pada kuartal ketiga ini yang akan diumumkan pada 5 November mendatang. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengungkapkan Indonesia sudah masuk resesi, dimana resesi sudah terjadi sejak awal kuartal I/2020.

Bukan menjadi rahasia lagi bahwa sistem yang mengatur perekonomian negeri ini telah gagal membawa kemakmuran dan kesejahteraan pada rakyat. Demokrasi kapitalis akan mementingkan kepentingan para pengusaha global. Bahkan sumber-sumber daya alam milik rakyat dikelola tanpa batas oleh para investor swasta dan asing. Sejak kapitalisme bercokol di negeri ini masalah-masalah ekonomi rakyat tidak pernah teratasi. kemiskinan selalu menjadi masalah utama, lapangan kerja sulit dicari di negeri yang kaya akan sumber daya alamnya. Persaingan para pengusaha domestik selalu kalah dengan pengusaha asing, tidak adanya proteksi dari negara membuat para pengusaha negeri mencoba bertahan dengan sisa tenaga yang mereka miliki. Padahal para pekerja lokal sangat tergantung pada keberadaan perusahaan domestik sebagai penunjang nafkah kehidupan keluarga mereka. Sedangkan investor asing dengan mudahnya menyingkirkan para pemain usaha kecil dan berkuasa atas jalnnya ekonomi di negeri-negeri yang mereka datangi. Melihat kondisi tersebut, perekonomian seperti ini adalah gaya penjajahan baru (neo-imperaliasme) mereka pada negeri yang memiliki potensi besar sumber daya alam dan sumber daya manusianya seperti Indonesia saat ini, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan mereka semata.

Terlebih, pengesahan UU Omnibus Law menambah buruknya rapot merah perekonomian negeri ini, karena UU Omnibus Law bukannya menjadi solusi, tetapi malah semakin memperparah kondisi ekonomi yang ada, bahkan amuk massa di berbagai wilayah terjadi akibat tidak berpihaknya penguasa negeri pada nasib perekonomian rakyat. Lantas, sistem apa lagi yang harus kita trapkan jika memang sistem kapitalis tidak pernah membawa solusi apapun dalam prakteknya?

Sejatinya Islam telah mencontohkan satu sistem yang terbukti mampu mengatasi berbagai persoalan umat manusia di seluruh dunia. Sistem ekonomi Islam merupakan kesatuan dalam menjalankannya. Seorang khalifah tak bisa berlepas hukum syariat dalam setiap menjalani berbagai pengelolaan ekonomi baik yang bersifat umum (berkaitan dengan orang banyak/rakyat), maupun yang bersifat individu. Bersaunya dua pertiga dunia di masa kekhalifahan, menjadi bukti ekonomi berjalan dengan stabil dan mampu mensejahterakan seluruh rakyat dibawah naungan Daulah Islam. Negara menjamin kebutuhan rakyatnya tanpa terkecuali.

Inilah beberapa hal yang akan dilakukan seorang khalifah amanah, ketika sistem ekonomi Islam diterapkan dalam upaya mencapai kemakmuran negara dan rakyatnya, antara lain:

1.Dalam berinvestasi wajib menghilangkan praktek riba di setiap transaksi ekonomi.

2.Mata uang diposisikan pada fungsi yang semestinya, yaitu sebagai nilai alat tukar berupa emas dan perak (dinar dirham) dalam praktek jual beli.

3.Syariat mengatur kepemilikan sumber daya alam, karena kepemilikan tanpa batas pada penguasaan dan kepemilikan milik umum tidak akan pernah ada/diijinkan oleh negara. Sektor kepemilikan yang bersifat umum diatas kepentingan hidup orang banyak adalah milik rakyat, dikelola oleh negara, hasilnya dikembalikan lagi kepada rakyat untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat. Alhasil kehidupan rakyat akan mudah dan sejahtera tanpa harus memikirkan kebutuhan primer seperti makan, minum, rumah ataupun biaya sekunder seperti pendidikan, kesehatan, dsb.

4.Kepemilikan yang sifanya individual dibolehkan/diijinkan untuk dikelola dan dimiliki, tetapi hanya pada bidang usaha yang tidak terkait dengan kepentingan hidup orang banyak.

5.Negara mulai membangun industri berat, misalnya seperti industri Baja bagi negara yang memiliki Sumber Daya Alam tambang yang besar dan mampu nencukupi pengadaan proses bahan baku pokok pada kebutuhan dalam negerinya, pada bidang -bidang tindustri ertentu. Seperti menghasilkan Industri rumah tangga yang akan menciptakan harga pasar lebih murah sehingga bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya. Atau industri keamanan/militer, dalam pembuatan senjata sendiri sebagai pengokoh militer kemanan negeri sendiri sehingga menjadikan negara bertambah kuat.

6.Stop kran impor secara berlebihan (syariat mengatur) mana impor yang dibolehkan dan mana yang tidak diboehkan masuk ke negara kaum muslim, dengan melihat kebutuhan rakyat dan kemampuan produksi dalam negerinya apakah masih mencukupi atau tidak. Jelas aturannya bahwa impor tidak boleh lebih besar dari ekspor dalam suatu negara.

Maka, jika sistem ekonomi Islam menjamin dan melindungi negara dan rakyatnya dari kezaliman, kekuasaan tanpa batas dari sistem kapitalis, sosialis yang membawa keterpurukan ekonomi, maka sudah saatnya mengembalikan sistem ekonomi Islam sebagai solusi dalam mengatasi berbagai rentetan problematika umat, khususnya solusi perekonomian. Wallahu a’lam bishwab.