Oleh: Evi Sulistiani

Bukan rahasia lagi kalau utang pemerintah semakin lama semakin meningkat tajam, tentu saja hal ini membuat rakyat semakin ketar ketir. Bagaimana tidak, pada bulan Juli 2020 hutang pemerintah Indonesia sudah mencapai 409,7 millar US Dollar atau sekitar 6.078 Triliun (kurs rupiah 14.835 per dolar AS). (Liputan6.com,15/9/2020)

Pemerintah selalu berdalih, utang itu untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Selain itu pula dengan dalih untuk menanggulangi wabah dan menyelamatkan ekonomi, pemerintah kembali menambah hutang baru sebesar 1.439,8 triliun untuk penanganan corona. Langkah pemerintah dalam berhutang dinilai sangat ugal-ugalan. Hutang tersebut terlalu tak terkontrol meskipun kegunaannya untuk penanganan pandemi Corona. Bagaimana nasip para generasi penerus kelak, dan kenapa pemerintah hanya bisa mewariskan hutang yang menggunung?

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Rachbini mengatakan, pemerintah harus lebih bijak dalam mengambil kebijakan soal utang. Sebab, utang dinilai dapat membebani calon presiden mendatang.

“Mohon maaf dalam bahasa saya pemerintah ini bersifat ugal-ugalan soal kebijakan utang. Saat ini utang Indonesia sudah menggunung. Utang tersebut akan menjadi palu godam yang mematikan bagi calon presiden mendatang,” ucap dia dalam webinar bertajuk Politik APBN dan Masa Depan Ekonomi Indonesia, Rabu (2/9/2020).

Pemerintah saat ini sudah masuk pada perangkap hutang. Mengingat nilai untuk utang publik, Di luar utang tersebut, Bank BUMN juga dinilai menjadi beban pemerintah. Hal itu karena bila Bank BUMN mengalami gagal bayar, maka negara mempunyai kewajiban untuk membayarnya. “Sebab dalam kategori sistem moneter internasional, itu dianggap sebagai utang. Bila ditambah dengan utang Bank BUMN, menjadi lebih dari Rp 10.000 triliun,” ujarnya

Kenapa pemerintah sangat suka menyelesaikan setiap masalah dengan berhutang?

Mau jadi seperti apa negeri ini kalau sedikit-sedikit solusinya adalah utang, bisa-bisa Negara ini tergadai apabila hal ini terus berlanjut. Indonesia sebenarnya adalah Negara yang kaya dengan sumber daya alam yang sangat melimpah ruah diantaranya Tambang emas, batubara, minyak bumi dan masih banyak lagi.

Daripada berhutang sebaiknya pemerintah memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang ada untuk mensejahteraan rakyat. Dengan penguasaan SDA secara mandiri dan tidak diserahkan ke swasta atau pihak asing seperti saat ini, maka lapangan kerja yang luas akan tercipta bagi masyarakat sehingga masalah lapangan pekerjaan dan pengangguran akan teratasi dan kebutuhan serta kesejahteraan rakyatpun akan terpenuhi.

Bagaimana Sistem Islam mengelola sumber daya alam?

Islam hadir tentu tidak hanya sebagai agama ritual dan moral belaka. Islam juga merupakan sistem kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problem kehidupan, termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam.

Menurut aturan Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing.

Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api. (HR Ibnu Majah). Kemudian,Rasul saw juga bersabda:Tiga hal yang tak boleh dimonopoli: air, rumput dan api. (HR Ibnu Majah).

Jadi, menurut  aturan Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar  baik  garam maupun selain garam seperti batubara, emas, perak, besi, tembaga, timah, minyak bumi, gas dan sebagainya, semuanya adalah tambang yang terkategori milik umum sebagaimana tercakup dalam pengertian hadis di atas.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al-Mughni, sebagaimana dikutip Al-Assal & Karim (1999: 72-73), mengatakan, “Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya seperti garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), minyak bumi, intan dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum Muslim sebab hal itu akan merugikan mereka,”

Dengan demikian, untuk mengakhiri kisruh pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana yang terjadi saat ini, mau tak mau, kita harus kembali pada ketentuan syariah Islam. Selama pengelolaan sumberdaya alam didasarkan pada aturan-aturan sekular kapitalis, tidak diatur dengan syariah Islam, semua itu tak akan banyak manfaatnya bagi rakyat dan pastinya akan kehilangan berkahnya. Terbukti, di tengah berlimpahnya sumberdaya alam kita, mayoritas rakyat negeri ini miskin. Pasalnya, sebagian besar kekayaan alam kita hanya dinikmati oleh segelintir orang, terutama pihak asing, bukan oleh rakyat kebanyakan.

Meri kita bersegera menjalankan semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya, dengan cara melaksanakan dan menerapkan seluruh syariah Islam. Penerapan seluruh syariah Islam tentu membutuhkan peran negara. Pasalnya, banyak ketentuan syariah Islam berurusan langsung dengan hajat hidup orang banyak, seperti pengelolaan sumberdaya alam. Tanpa peran negara yang menerapkan syariah Islam, rakyat secara umumlah yang dirugikan, sebagaimana terjadi saat ini. WalLâhu alam