Oleh: Maya
Di tengah pandemi, rakyat bukannya dibuat tenang dan dicukupi kebutuhannya, tapi justru dibuat geram hingga harus turun ke jalan. Semua itu akibat dari ulah para petinggi negeri yang nekat mengesahkan Omnibus Law di tengah gelombang penolakan masyarakat.

Jika melihat ke belakang, keinginan Presiden Jokowi ini sudah disampaikan sejak ia dilantik bersama Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

Dalam pidatonya seusai pelantikan, Presiden Jokowi menyoroti tumpang tindih pada berbagai regulasi yang menghambat investasi serta pertumbuhan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyampaikan niatnya untuk mengajak DPR menyusun omnibus law, sebuah UU sapu jagat yang bisa merevisi banyak UU. Dalam omnibus law ini, terdapat tiga RUU yang siap diundangkan, antara lain RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Namun diantara ketiganya, Omnibus Law Cipta Kerja menjadi RUU yang paling banyak mengalami penolakan publik karena dianggap banyak memuat pasal kontroversial, merugikan pekerja dan memihak korporasi, serta berpotensi merusak lingkungan.

Sayangnya, DPR dan pemerintah seperti tak bergeming. Mereka bersikukuh melanjutkan pembahasan RUU hingga rampung di tingkat I atau tingkat badan legislasi (balet) DPR pada Sabtu 3/10. Lebih parah lagi, dua instrumen negara tersebut tak segan mempercepat agenda pengesahan RUU dalam Rapat Paripurna yang sedianya akan dilaksanakan pada 8 Oktober.

Untuk diketahui pula, bahwa satu jam sebelum rapat paripurna dimulai, Presiden Jokowi sempat menerima dua pemimpin serikat buruh ke Istana, yakni Presiden KSPI Said Iqbal beserta Presiden KSPSI Andi Gani. Namun, pertemuan itu tak mengubah apa pun. (Kompas 7/10)

Miris. Mungkin kata inilah yang bisa sedikit menggambarkan nasib rakyat di negeri ini. Fakta fakta yang ada semakin menampakkan bagaimana arogansi pengusaha yang tuntutannya begitu dominan. Semakin menampakkan pula rendahnya pembelaan penguasa terhadap pekerja saat terjadi konflik dengan pengusaha. Hal semacam ini tentu bukan kali pertama terjadi. Mekanisme kapitalis memang membuka lebar pintu simbiosis mutualisme antara pengusaha dan penguasa tanpa melibatkan kepentingan rakyat di dalamnya.

Bahkan demi memuluskan kepentingan mereka, rakyat dan anak bangsa rela dijadikan korban keganasan kebijakan sekaligus keganasan sikap aparat. Aksi unjuk rasa yang mestinya disikapi dengan dewasa oleh negara yang konon menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi, ternyata tak demikian adanya. Protes mereka di berbagai daerah acapkali ditanggapi dengan represif alih alih disambut dengan tangan terbuka dan penuh dialog.

Kondisi memprihatinkan ini semakin memperjelas betapa tidak sehatnya iklim perpolitikan dalam sistem kapitalisme. Eksistensi rakyat hanya dibutuhkan kala pemungutan suara. Setelahnya, mereka tak berarti apa apa. Sungguh, konflik antara pekerja dan pengusaha merupakan hal yang lumrah terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisme. Dimana pekerja tak lebih dari sekedar komponen produksi yang harus ditekan biayanya seminimal mungkin. Dan harus diakui, bahwa dengan disahkannya RUU ini, negara tak ubahnya seperti tengah memberi karpet merah bagi korporasi, dan keset bagi rakyat di negeri sendiri. Suatu bentuk pengkhianatan sistemis yang hanya akan terjadi dalam sistem kapitalis demokrasi dan mustahil dibiarkan oleh Islam.

Dalam Islam, negara berfungsi sebagai pengatur sekaligus pelindung yang akan menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai titik point dalam menetapkan kebijakan. Oleh karenanya, selain berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan rakyat dengan upaya penyediaan lapangan kerja, negara juga harus terlibat dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif.

Dalam hal ini, negara mengambil peran sebagai pihak melegalkan aturan yang didalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun perlu digarisbawahi, bahwa terkait penentuan upah pekerja, maka ia merupakan hasil kesepakatan dua belah pihak antara pekerja dan perusahaan sesuai besaran manfaat yang diberikan oleh pekerja. Sehingga, negara tidak diperkenankan untuk mematok upah (UMR) yang harus dikeluarkan suatu perusahaan.

Hal ini karena perusahaan sama sekali tidak dibebani kewajiban untuk memastikan kesejahteraan pekerja. Kewajiban tersebut justru ada di pundak negara dengan mekanisme pemberian jaminan di bidang pendidikan, kesehatan dan keamanan. Sehingga rakyat hanya perlu berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan saja.

Upaya perlindungan terhadap hak hak rakyat untuk memperoleh kesempatan bekerja juga tampak dari kebijakan meminimalisir keterlibatan TKA. Dimana keberadaan mereka hanya dibatasi pada tenaga ahli, bukan pekerja kasar seperti yang lazim sekarang.

Adapun terhadap kritik dan koreksi, maka negara tidaklah bersikap antipati apalagi sengaja menyembunyikan diri. Aspirasi rakyat akan diserap dengan baik mengingat kritik dan nasehat terhadap penguasa merupakan bagian dari ajaran Islam. Keduanya merupakan bentuk rasa cinta rakyat terhadap pemimpin agar pemimpin tak tergelincir pada keharaman. Dari sini, jelaslah aneh jika umat masih saja mengagungkan sistem bobrok kapitalisme yang bahkan terhadap tangis mereka pun, negara tak peduli.