Oleh: Rina Yulistina

Gelombang protes OmnibusLaw terus deras mengalir, tak terlihat siaran TV menayangkan hal tersebut padahal masa demo tumpah ruah, di sosmed pun penolakan UU Ciptakerja menjadi trending topik, buzzerRp berusaha membuat narasi basi membela omnibusLaw dengan argumen tak berbobot.

Tak sedikit akun-akun “bodong” menuduh pendemo dan penolak UU Cipta Kerja tak tahu isi UU sehingga mudah terkena hoax. Padahal siapapun yang masih punya nalar kritis dan hati yang bersih mampu melihat dengan gamblang banyak pasal-pasal yang sangat nyata keperpihakannya kepada investor dan merugikan pekerja. Pasal-pasal di UU Ketenagakerjaan yang sebelumnya melindungi pekerja diberangus oleh UU Cipta Kerja, pasal tersebut sebagai berikut:

  1. Kontrak tanpa batas (pasal 59). UU Cipta Kerja menghapus aturan memgenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.

Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjanh satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

  1. Hari libur dipangkas, (Pasal 79). Pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan.

Sebelumnya di UU Ketenagakerjaan memberikan dua kali libur dalam satu pekan.

  1. Aturan soal pengupahan diganti (Pasal 88). Hanya menyebut tujuh kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan.

(4). Sanksi tidak bayar upah dihapus (Pasal 91).

Bukan hanya buruh yang melakukan protes, namun mahasiswa, anak STM, akademisi hingga pakar turut mempertanyakan UU tersebut.

Seperti dikutip di laman Gelora.co Ahli hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan bahwa RUU Cipta Kerja dibuat dengan proses formil yang bermasalah. Selain itu substansi materiilnya juga begitu banyak catatan. “Proses formilnya itu dibuat tanpa partisipasi publik, tanpa aspirasi, aspirasi itu ditutup hanya pihak tertenti yang didengarkan. Ini mirip orang bikin skripsi tinggal cari data saja,” terangnya dalam konferensi pera virtual yang digelar Fakultas Hukum UGM, Selasa (6/10/20)

Selain itu, catat formil ini bisa diperpanjang lagi. Ia menyebut saat paripurna itu draf UU Cipta Kerja tidak dibagikan pada anggota yang hadir. “Saat paripurna itu hanya cek kosong aja. Beberapa anggota DPR kemarin tidak dapat drafnya. Tiadanya risalah rapat dan tidak dibagikannya draf, kontrol akan sulit,” katanya.

Demokrasi, Dimana?

Meskipun rakyat menolak, sekeras apapun suara mereka hanya dianggab sebagai angin lalu saja oleh DPR maupun Presiden. Jika publik mempertanyakan dimana keberadaan demokrasi hal itu sangat wajar. Demokrasi yang selalu mengelu-elukan dari oleh dan untuk rakyat terlihat sangat anomali. Jika benar suara rakyat adalah suara Tuhan tentunya UU Cipta Kerja tak akan pernah ada, namun nyatanya berbeda. Suara rakyat nyatanya hanya pemanis belaka, mereka hanya diperlukan pada saat pemilu saja setelah itu suara mereka tak didengar.

Thomas Feeguson, ilmuan sosial yang menelurkan teori investasi politik, menjelaskan, “negara dikendalikan oleh koalisi para investor yang bergabung demi kepentingan bersama. Untuk tujuan ke arena politik. Fakta membuktikan bahwa suara rakyat kalah pamor dengan suara pemilik modal karena sejatinya pemilik modalah yang memiliki kuasa.

Telah menjadi rahasia umum bahwa untuk menjadi pemimpin harus bermodal besar sehingga kerjasama antara calon pemimpin dengan pemilik modal tak bisa diindahkan, sedangkan pemilik modal tidak akan berkembang kekayaannya jika tidak berhubungan dengan penguasa. Kerjasama ini merupakan simbiosis mutualisme, saat ini terbukti para anggota DPR terdapat periode 2019-2024 terdapat 262 pembisnis menjabat anggota DPR (tempo.co), maka negeri ini dikuasai oleh para pemilik modal sudah barang tentu pengesahan UU Cipta Kerja sangat menguntungkan mereka. Sehingga jangan harap mereka akan memikirkan dampak UU ini dikehidupan rakyat.

Sejatinya, sistem demokrasi cacat sejak kelahirannya. Menurut Aristoteles (348-322 M) dalam bukunya “Politics” menyebut demokrasi sebagai Mobocracy atau the rule of the Mob (hukum rimba) karena pemerintahan yang dilakukan oleh sekelompok minoritas di dewan perwakilan yang mewakili kelompok mayoritas (rakyat) akan berubah menjadi pemerintahan anarkis. Yang akhirnya menjadi ajang konflik kepentingan kelompok sosial dan elit kekuasaan.

Plato (472-347 SM) mengatakan bahwa liberalisasi adalah akar demokrasi. Orang-orang akan mengejar kemerdekaan dan kebebasan individu yang tidak terbatas dan mengakibatkan bencana bagi negara dan rakyatnya. Timbullah berbagai tindak kekerasan (violence), ketidaktertiban atau kekacauan (anarchy), tidak bermoral (licentiousness), dan ketidaksopanan (immodesty). Citra negara dan bangsa benar-benar rusak dan buruk.

Sehingga jika masih berharap pada demokrasi sama saja seperti melukis di dalam air hal itu tak akan pernah mungkin. Demokrasilah penyebab terciptanya berbagai macam UU anti rakyat.