Oleh: Ashima Adzifa

Ditetapkannya UU Cipta Kerja menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari kaum buruh hingga para akademisi. UU yang diusulkan guna menyederhanakan berbagai regulasi yang dinilai tumpang tindih.

Pendekatan Omnibus Law dipakai untuk menghimpun dan mengintergrasikan 79 Undang-Undang yang berbeda. Dengan harapan, mampu mereformasi perizinan agar lebih sederhana, kemudahan investasi dan memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi.

Salah satu UU yang terdampak adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat 30 pasal UU 32 Tahun 2009 yang berubah, 17 pasal yang dihapus dan 1 pasal tambahan. Secara garis besar, UU Omnibus Law Cilaka menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Katadata, 6/10/2020)

Adanya Pasal-Pasal Bermasalah
Beberapa poin yang bermasalah dalam pasal-pasal UU Cilaka, yaitu:
Pertama, pemberian izin usaha dan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal). Kini pemberian izin lingkungan merupakan kewenangan pemerintahan pusat bukan lagi kewenangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tidak dapat lagi memberikan rekomendasi izin apapun. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan, dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan. Namun, dalam UU Cipta Kerja, Komisi Penilai Amdal (KPA) dihapus. Penghapusan KPA menghilangkan kesempatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Selain itu dalam UU Cilaka, uji kelayakan Amdal dapat diserahkan kepada lembaga dan/atau ahli bersertifikat. Hal ini memberi peluang bagi swasta sebagai pengganti KPA. Jika ini terjadi, kongkalikong antara pengusaha dan swasta dalam hal ini berperan sebagai lembaga/ahli sangat terbuka lebar. Sehingga uji kelayakan Amdal bisa saja dimanipulasi demi terbitnya perizinan usaha.

Kedua, hilangnya partisipasi masyarakat. Dalam UU Cipta kerja. Berdasarkan UU Cipta Kerja masyarakat yang perlu menjadi objek konsultasi publik hanyalah masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
Masyarakat tak dapat lagi mengajukan keberatan Amdal dalam aturan baru tersebut. Hal ini berpotensi membungkam suara publik bila mereka mengeluhkan kegiatan usaha yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan habitat tempat mereka hidup.
Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam pasal 37 UU Cipta Kerja disebutkan, “Pemegang hak atau perizinan berusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya.” Pasal ini mengubah ketentuan pasal 49 dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Ketentuan ini mengubah kewajiban bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di area kerja menjadi hanya wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan. Jika demikian, bagaimana penindakan terhadap pembakar hutan dan perusak lingkungan? Adakah efek jera bagi pelaku bila pasal ini diberlakukan?

Sarat Akan Keuntungan Korporasi
Dengan banyaknya pasal-pasal bermasalah, penolakan masyarakat terhadap UU ini sangatlah wajar. Bukan hanya manusia, lingkungan pun bisa terdampak bila UU ini diterapkan. Sejumlah organisasi lingkungan ikut bersuara lantang menolak UU ini. Sebab, UU ini berpotensi mencelakakan lingkungan hidup. Beberapa pasal dalam UU yang bertujuan menjamin keselamatan lingkungan justru dihapus dengan dalih mempermudah investasi dan perizinan usaha.

Bak mengulang sejarah, apa yang dilakukan pemerintah saat ini mirip dengan masa kolonial Hindia Belanda di masa lalu mendapat hak istimewa mengeksploitasi sumber daya alam, sementara rakyat diperlakukan bak sapi perah. Kemaslahatan rakyat yang ingin diwujudkan melalui pengesahan UU Omnibus Law ini hanyalah sekedar dalih. Sebab di lapangan, penguasaan lahan dalam kapasitas besar tercatat dimiliki oleh para pemodal. Sifat kapitalistik yang serakah inilah yang menjadikan korporasi berlindung di balik regulasi. Melalui tangan oligarki kekuasaan, regulasi itu disahkan. Eksplorasi dan eksploitasi SDA di bawah sistem kapitalisme menimbulkan efek domino berkepanjangan. Di antaranya kerusakan lingkungan, terganggunya habitat kehidupan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Islam Rahmat Bagi Semesta
“Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar Ruum: 41).
Ayat di atas menjadi penjelas untuk kita bahwa kerusakan alam dan lingkungan bukan semata karena proses alam. Namun, ada peran manusia di dalamnya, yakni bermaksiat dengan menentang setiap aturan Allah.

Sistem kehidupan sekuler telah menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Aturan yang diterapkan pun jauh dari syariat Islam. Akibatnya, standar kehidupan tak lagi berpedoman pada syariat Islam. Manusia bermaksiat, lingkungan ikut rusak.
Berbagai kerusakan yang menimpa negeri ini tidakkah membuat kita merenungi ada yang salah dalam tata kelola negeri ini?. Negara salah urus, lahirlah manusia rakus. Penerapan sistem kapitalisme membuat negeri ini terjerumus. Bukankah saatnya negeri ini diatur dengan sistem yang lebih baik? Sistem yang mampu mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Dengan penerapan Islam secara menyeluruh, berkah dan rahmat Allah akan menaungi. Menjadi negeri Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghofur.

Wallahu a’lam bi ash-showab