Oleh: Yasmin Ramadhan
(Komunitas Muslimah untuk Peradaban)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) meluncurkan aplikasi ASN No Radikal pada hari Rabu, 2 September 2020 lalu. Aplikasi ini menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo untuk mewujudkan birokrasi pemerintah bebas dari paham radikalisme (menpan.go.id, 02/09/2020).

Ada 11 aktivitas ASN yang bisa terindikasi radikal. Diantaranya adalah memosting, like atau share konten yang bernada kebencian tentang pemerintah, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara, suku, agama dan ras. Indikator ini termuat dalam SKB 11 menteri.

Beberapa efek samping yang bisa jadi muncul dari aplikasi tersebut. Pertama, mengekang hak ASN untuk memberikan pendapat di muka umum. Sementara UUD 45 telah menjamin kebebasan berpendapat.

Terlebih, ASN yang diperkarakan ketika berdakwah menyampaikan ide Islam, yaitu khilafah ajaran Islam. Padahal UUD 45 juga menjamin kebebasan pemeluk agama menjalankan ibadahnya, termasuk berdakwah.

Kedua, menciptakan suasana kerja yang tidak sehat. Akan ada rasa saling curiga dan mencurigai. Karena setiap orang bisa melaporkan siapa saja. Suasana tak nyaman ini akan memengaruhi etos kerja sebagai ASN. Pada faktanya, ada ASN yang bercelana cingkrang saja dilaporkan dan dituduh radikal.

Patut diduga, aplikasi ASN No Radikal ini untuk membungkam suara kritis rakyat. Rakyat yang melihat jelas perselingkuhan penguasa dan kapital hingga melahirkan kebijakan zalim.