Oleh: Nurdianiwati, M.Pd.

Komisi VI DPR  dan Kementerian BUMN telah bersepakat untuk menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan memberikan suntikan modal berupa penyertaan modal negara ( PMN) senilai Rp 22 triliun. Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan, suntikan modal sebesar Rp 22 triliun diberikan secara bertahap dengan dua APBN, yaitu Rp 12 triliun pada 2021 dan Rp 10 triliun pada 2022 (Kompas.com). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, suntikan modal ke PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI itu bukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Jiwasraya. Menurut dia, proses penyelesaian masalah Jiwasraya tetap dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) akan tetap dijalankan melalui jalur hukum.

Menanggapi suntikan modal berupa Penyertaan Modal Negara (PMN), Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance ( Indef) Enny Sri Hartati mengkritik langkah DPR RI dan pemerintah yang menyetujui penyuntikkan dana Rp 22 triliun ke PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui skema penyertaan modal negara ( PMN). Menurut Enny, DPR dan pemerintah telah melakukan kejahatan berjamaah lantaran menyelesaikan kasus Jiwasraya melalui cara yang tidak beradab. Menurutnya itu kejahatan yang berjamaah. Pemberlakuan skema PMN otomatis menutup kasus hukum Jiwasraya itu sendiri. Artinya, orang-orang yang terbukti bersalah dalam kasus ini akan tetap dihukum. Namun, kerugian negara tidak akan pernah bisa dikembalikan. Bahkan modus-modus perampokan uang negara akan terulang lagi dalam lima tahun sekali dan pelakunya selalu kebal hukum.

Dalam sistem kapitalis negara tidak memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat. Negara hanya sebagai alat pengatur. Rakyat dibiarkan memenuhi kebutuhannya sendiri, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, maupun keamanan. Termasuk dalam memikirkan masa depannya, rakyat dituntut untuk mandiri. Mereka yang berduit banyak, tentu tidak menjadi masalah untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, bagi mereka yang serba kekurangan, jangankan menabung untuk kesehatan, memenuhi kebutuhan sehari-hari saja kesusahan. Oleh karena itu, agar di masa tuanya tidak mengalami kekurangan, rakyat harus bisa menyiapkan masa depannya. Caranya dengan menabung untuk jaminan kesehatan atau dapat menempuh pendidikan yang layak.


Penolakan suntikan modal untuk PT Asuransi Jiwasraya (Persero) juga dilakukan oleh Koordinator Komite Sosial Ekonomi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ( KAMI), Said Didu. Ia beralasan suntikan modal itu dari uang rakyat dan sebaiknya digunakan untuk kepentingan yang mendesak. Alangkah baiknya dana tersebut dialihkan untuk pembiayaan penanganan Covid-19 dan membantu rakyat miskin dari dampak Covid-19.

Sungguh ironis memang. Di saat kondisi seperti ini seharusnya perhatian pemerintah terfokus pada kesehatan rakyat, mengingat pandemi ini dari hari kehari bukan mereda tetapi semakin bertambah penderitanya. Ribuan orang meninggal dan lebih dari 100 dokter harus kehilangan nyawa. Alih-alih memperhatikan kesehatan rakyatnya, rakyat justru disuguhi pemandangan yang menyesakkan dada. Rakyat harus menyaksikan ketidakadilan penguasa dalam menyelesaikan kasus Jiwasraya. Demi menyelamatkan perusahaan asuransi ini, pemerintah menggelontorkan uang puluhan triliun ke perusahaan yang pailit. Padahal pailitnya bukan karena dinikmati rakyat, tetapi dinikmati oknum yang rakus dan tak bertanggung jawab.


Bagi kapitalis ini adalah lahan bisnis yang menggiurkan dan menguntungkan bagi mereka. Dibuatlah asuransi atas nama persiapan tabungan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Tentu hanya orang-orang yang berduit saja yang mengikuti. Jika perusahaan asuransi mengalami masalah, kestabilan jaminan kesehatan (para nasabahnya) akan terganggu. Hal ini pastinya akan membuat kegaduhan, sebagaimana terjadi pada Jiwasraya. Untuk menyelesaikan masalah itu, pemerintah pun memberikan dana suntikan agar permasalahan bisa cepat selesai.

Asuransi dalam Pandangan Islam
Islam sebagai agama yang bersifat komprehensif dan holistik mengatur semua aspek kehidupan umat manusia baik dari sisi hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia dan juga hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sebagaimana perintah Allah Swt. dalam firman-Nya yang artinya
“Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah (menyeluruh) dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu.” (TQS Al Baqarah: 208).

Dalil di atas menunjukkan instruksi Allah Swt. untuk manusia agar senantiasa mengamalkan ajaran Islam secara total dan menyeluruh. Artinya manusia yang mengamalkan hanya sebagian atau pun memilih perintah Allah Swt. merupakan pengikut setan. Postulat di atas pun menegaskan bahwa apabila manusia melanggar perintah Allah Swt. maka ia akan menerima konsukensi logis dari perbuatannya dalam bentuk siksaan dan azab Allah Swt.

Maraknya pelanggaran atas perintah Allah Swt. semakin menguat setelah runtuhnya Daulah Khilafah Islamiyah, di mana nampak jelas bahwa pemahaman manusia tentang agamanya mengalami kemunduran besar bahkan mereka mengikuti aturan-aturan yang bertentangan syariat Islam, termasuk asuransi. Menurut Taqiyyuddin An-Nabhani, praktek asuransi yang berkembang di masyararakat adalah haram, baik dari aspek akad atau transaksi, maupun aspek jaminan atau janji perusahaan asuransi kepada pihak tertanggung. Pendapat Taqiyyuddin senada dengan ulama kontemporer, yaitu Sayyid Sabiq, Yusuf Qardhawidan Abdullah al- qalqii bahwa asuransi itu haram dengan segala bentuknya.

Alasan keharaman asuransi adalah bahwa asuransi sama dengan judi, asuransi mengandung unsur ketidakpastian, mengandung riba, premi yang dibayarkan akan diputar dalam praktik riba, serta hidup dan matinya manusia dijadikan aspek bisnis yang artinya mendahului takdir Allah Swt. (Hasan Hamid, Asuransi dalam Hukum Islam, Insan Media, 2008).

Islam Menjamin Kesejahteraan Rakyat

Islam memberikan jaminan atas kebutuhan pokok. Rasulullah Saw. bersabda, “Siapa dari kalian yang bangun pagi dalam keadaan hatinya aman/damai, sehat badannya dan memiliki makan hariannya maka seolah-olah telah dikumpulkan dunia untuk dirinya.” (HR at-Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Bukhari dalam Adab al-Mufrad, al-Qudha’i dalam Musnad Syihâb, al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Îmân dan al-Humaidi dalam Musnad al-Humaidi).

Dari hadis di atas, jelaslah peran negara dalam pandangan Islam adalah menjamin kebutuhan rakyatnya. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok tiap rakyatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan dijamin langsung oleh negara. Negara juga membuka lapangan pekerjaan agar rakyatnya dapat bekerja. Jika rakyat berpenghasilan, mereka akan dapat memenuhi kebutuhannya.

Khusus kesehatan, pendidikan, dan keamanan harus dipenuhi secara langsung. Pemenuhan ini dilakukan dengan menyiapkan sarana prasarana penunjang ketiganya. Rakyat tak perlu berpikir keras memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam aturan Islam, jika orang tua telah renta, kebutuhannya akan ditanggung anak dan saudaranya. Jika tak memiliki sanak saudara, kebutuhan mereka ditanggung negara.

Ketika jaminan masa tua, kesehatan, bahkan pendidikan ditanggung negara, rakyat tak perlu lagi memikirkan pemenuhannya, apalagi terpikirkan untuk ikut asuransi. Selain negara tak akan mengizinkan lembaga ribawi dan asuransi berdiri dalam negara Islam, karena jelas bertentangan dengan syariat Islam.Hanya dengan Islam kaffalah kesejahteraan yang hakiki akan terwujud.