Oleh : Rina

  Di Jakarta telah digelar rapat paripurna DPR RI pada hari senin, tanggal 5 oktober 2020 lalu, di komplek DPR. Mereka secara resmi  mengesahkan  Omnibus Law Rancangan Undang-Undang RUU Cipta kerja menjadi undang-undang di dalam rapat fraksi partai Demokrat DPR walkout saat rapat berlangsung.

   Anggota fraksi partai Demokrat Benny Kharman menilai bahwa wakil ketua DPR Azis Syamsudin sudah sewenang-wenang dalam memimpin forum tersebut. Menurutnya pengambilan keputusan tingkat 11 pada RUU Cipta kerja harus dilakukan dengan musyawarah mufakat.

   Namun, dalam rapat tersebut masih ada dua fraksi yang menolak yakni Demokrat dan PKS. Di dalam rapat itu mayoritas dari sembilan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU Cipta kerja ini. Maka DPR mangesahkan RUU Cipta kerja ini.

   Pengesahan RUU ini akan membawa celaka bagi para buruh indonesia. Mereka para buruh didampingi oleh mahasiswa turun ke jalan berdemo menolak RUU Cipta kerja karena di dalam rancangan RUU ini sangatlah merugikan buruh . Di sini pemerintah berdalih bahwa ciptaker bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempermudah bisnis. Namun, peraturan ini justru akan mengebiri hak-hak pekerja pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan HAM karena akan memberikan lebih banyak ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Serta RUU ini bisa membahayakan hak-hak pekerja dan dapat merampas hak pekerja,dalam RUU Ciptaker menghapus upah minimum aturan seperti ini menyebabkan perlakuan tidak adil. Mereka tidak mendapatkan perlindungan yang memadai termasuk pensiun, cuti tahunan selama 12 hari. Tidak hanya itu keleluasaan yang di berikan kepada perusahaan dalam menentukan jam kerja dan lembur dapat merugikan pekerja karena mereka bisa saja di haruskan bekerja lebih lama dan menerima upah lembur lebih rendah.

   Inilah akibat diterapkannya aturan yang berasal dari manusia karena berdasarkan akal, pemikiran dan nafsu saja sehingga dapat mengakibatkan pertentangan serta perselisihan belaka. Berbeda halnya dengan Islam yang aturanya berasal dari Allah.

   Berdasarkan Al – Qur’an dan As-Sunnah yang diterapkan melalui khilafah . Negara yang bertanggung jawab sepenuhnya atas nasib rakyatnya, menjamin kebutuhan hidup rakyatnya dari mulai kesehatan,pendidikan dan memberikan lapangan kerja dan menjaga keamanan mereka.

  Nabi muhamad saw bersabda :

“Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya (HR al – Bukhari)

  Maka dari itu hanya dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah melalui seorang khalifah dalam sisrm kekhilafahan akan mendatangkan kesejahteraan bagi umat.Wallahu a’lam bi ash – shawwab.