Oleh: Yasmin Ramadhan

Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja menuai polemik di tengah masyarakat. Buntut panjang dari aksi ketok palu di tengah malam ini telah mengundang gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Hampir semua elemen masyarakat menolak disahkannya UU tersebut.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, menegaskan NU menolak UU Cipta Kerja yang baru disahkan Senin (5/10) lalu. Menurutnya, UU tersebut jelas merugikan rakyat kecil dan menguntungkan kapitalis (cnnindonesia.com, 09/10/2020).

Ada tiga hal yang disorot oleh Said. Pertama, pasal 26 poin K yang memasukkan entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha. Dan pasal 65 yang menjelaskan pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan, dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU Ciptaker itu. Said menegaskan bahwa pendidikan tak boleh dikelola dengan motif ekonomi murni.

Kedua, tentang sistem kontrak kerja dan pengurangan hak-hak pekerja. Adanya pengurangan hak tersebut mungkin akan menyenangkan investor namun merugikan jaminan hidup bagi buruh.

Ketiga, soal sertifikasi halal. Menurutnya, dalam Pasal 48 UU Cipta Kerja telah mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal tersebut dinilai mengokohkan pemusatan dan monopoli fakta kepada satu lembaga saja. Dalam Pasal 14 kualifikasi auditor halal adalah sarjana bidang pangan kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga atau pertanian. Menurutnya, pengabaian sarjana syariah sebagai auditor halal menunjukkan sertifikasi halal bias industri.

Said Agil tak sendiri, ada banyak tokoh yang menolak pengesahan UU ini. Bahkan para kepala daerah juga menyampaikan aspirasi rakyat yang menolak UU beraroma kapitalis ini.

Hidayat Nur Wahid (HNW), Wakil Ketua MPR, meminta Presiden Joko Widodo agar mendengarkan penolakan UU Ciptaker dari berbagai kalangan. Khususnya para pemimpin daerah yang meneruskan aspirasi warganya (detik.com, 10/10/2020).

Demonstrasi telah dijalankan. Namun pemerintah tetap tak bergeming untuk membatalkan dengan mengeluarkan Perppu atau UU yang lain untuk membatalkan UU Omnibus Law Ciptaker. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) bahkan menyebut masyarakat yang menggelar aksi menolak UU ini sebagai sampah demokrasi (cnnindonesia.com, 13/10/2020). Padahal hak mengeluarkan pendapat telah dijamin dalam UUD 1945.

Demikianlah ilusi demokrasi. Katanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Katanya suara rakyat adalah suara Tuhan. Nyatanya, sekeras apapun suara rakyat tetap tak terdengar. Perselingkuhan penguasa dan pengusaha membuat rakyat menderita.

Penguasa hadir untuk memuluskan proyek-proyek para kapital lewat regulasi yang dibuatnya. Dengan leluasa para kapital menguasai dan mengkomersialkan pelayanan publik yang merupakan hak dasar rakyat. Utang pesta demokrasi dan pembiayaan kursi yang diduduki penguasa harus dibayar dengan mengorbankan rakyat.

Standar pembuatan regulasi adalah demi mendapatkan keuntungan dari para kapital, bukan demi rakyat. Inilah rezim oligarki. Ketika negara telah diatur oleh sekelompok orang yang memiliki kekayaan.

Masihkah berharap pada sistem demokrasi? Tidakkah ingin beralih pada sistem yang manusiawi. Yang membebaskan manusia dari penghambatan pada harta dan jabatan. Yang mengembalikan fungsi penguasa sebagai penanggung jawab urusan rakyat.

Sistem itu adalah sistem Islam kaffah dalam negara Khilafah. Sistem yang menempatkan Asy-syari’ yaitu Allah sebagai satu-satunya yang berhak membuat hukum. Ini yang akan membebaskan hukum dari segala kepentingan manusia. Dan produk hukumnya pasti akan melahirkan keadilan dan ketentraman. Wallahu a’lam []