Oleh : Nadia Fransiska Lutfiani, S.P (Aktivis Muslimah, Pendidik, Pegiat Literasi)

Perubahan kebijakan telah banyak dilakukan demi tercapainya kualitas atau mutu terbaik yang diharapkan. Awal bulan ini tepatnya, dunia pendidikan harus berpacu kembali dengan pertimbangan kebijakan baru.

Menteri Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud), Nadiem Makarim mengatakan terkait degan perubahan kebijakan baru bahwa Asesmen Nasional menjadi penanda perubahan paradigma evaluasi pendidikan.

Sistem evaluasi pendidikan yang ditingkatkan menjadi bagian dari kebijakan “Merdeka Belajar” yang juga dapat dukungan penuh oleh Presiden. Tujuan utamanya mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik.

Ia menuturkan Asesmen Nasional 2021 sebagai upaya pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan juga menengah. (sonara.id 07/10/2020)

Dimuat dalam laman Kompas.com, Asesmen Nasional terdiri dari tiga bagian, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. AKM dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi.

Kedua aspek kompetensi minimum ini, menjadi syarat bagi peserta didik untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karier yang ingin mereka tekuni di masa depan. Bagian kedua dari Asesmen Nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial-emosional berupa pilar karakter untuk mencetak Profil Pelajar Pancasila.

Serta Bagian ketiga dari Asesmen Nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. (08/10/2020)

Asesmen Nasional tidak hanya dirancang sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi juga sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan.

Asesmen Nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah dan murid.

Rencana perubahan sistem penilaian atau evaluasi ini tidak lepas dari perolehan nilai PISA Indonesia yang berada di urutan bawah.

Dikutip dari edukasi.kompas.com (05/04/2020), sebagai langkah memperbaiki nilai PISA, Nadiem sebagai Kemendikbud telah menyiapkan lima strategi untuk menjalankan pembelajaran holistic demi mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Lima strategi tersebut adalah kepala sekolah dipilih dari guru-guru terbaik, mencetak generasi guru baru, menyederhanakan kurikulum, AKM sebagai pengganti Ujian Nasional, Platform teknologi pendidikan berbasis mobile.

Jaminan Standar Mutu dan Potret Pendidikan Bagi Generasi

Segala upaya telah dilakukan setiap tahun ajaran dengan harapan mampu mencetak generasi yang memebawa perubahan tentunya sesuai kualifikasi mutu yang distandarkan. Sejatiya ujian dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan, sebagai bahan evaluasi kedepan.

Namun juga tidak bisa dipungkiri semakin banyak perubahan justru semakin banyak penyesuaian yang dipaksakan. Apalagi jika belum sesuai dengan peringkat yang diinginkan, akan dicoba kembali dengan kebijakan yang baru lagi.

Pengamat pendidikan Najeela Shihab menilai kondisi sistem pendidikan Indonesia sedang dalam kondisi gawat darurat karena banyak masalah yang menumpuk.

Setidaknya ada tiga masalah utama.
Pertama, masalah akses. Masih banyak sekali anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan. Akibatnya, banyak yang putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang harusnya mereka dapatkan.

Kedua, masalah kualitas. Menurutnya, anak-anak yang bersekolah pun belum tentu mendapatkan kualitas pembelajaran sebagaimana seharusnya. Sedangkan ketiga yakni masalah kesenjangan. (mediaindonesia.com, 01/12/2019).

Penghapusan UN masih belum menjawab dan menjadi solusi bagi tiga masalah paling krusial dalam bidang pendidikan.

Revisi berbagai macam kebijakan yang berjalan cukup panjang dalam sistem demokrasi di Indonesia mulai tahun 2013 hingga 2020 pun ternyata tidak juga menjawab persoalan dunia pendidikan dan belum mampu menghasilkan kualitas anak didik yang diharapkan.

Perbaikan memang dibutuhkan, namun percobaan tanpa pendampingan dan pemikiran matang bukanlah jalan solusi yang harus terus diupayakan demi tercapainya peringkat. Dunia pendidikan sebagai jalan mencetak generasi militansi dan multitasking dengan peran yang bisa dilakukan.

Pendidikan memang selayaknya menjadi satu-satunya jalan untuk mampu membawa perubahan pada kebaikan. Melalui pendidikan akan banyak sekali kesempatan bagi generasi menggali potensi dan kemampuan sehingga layak merubahan keadaan pada taraf yang diharapkan.

Carut Marut Pendidikan di Sistem Kapitalsime

Sejak tahun 2015, beberapa soal ujian nasional sudah mengadopsi soal PISA. Namun kenyataan di lapangan masih banyak ditemui kesulitan. Namun sayangnya hasil Asesmen Nasional ini tidak akan ada konsekuensinya bagi sekolah dan peserta didik. Lagi-lagi pendidik dan peserta didik dituntut untuk segera bisa menyesuaikan ini terlebih di masa pandemi. Belum usai permasalahan Pembelajaran Jarak jauh (PJJ), kini muncul perubahan kebijakan seperti sistem evaluasi.

Aksi perubahan untuk memperbaiki kualitas masih dipertanyakan. Tidak hanya laporan hasil asesmen saja, tapi yang lebih penting adalah tindak lanjut. Seolah tampak bagus, ada arah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hanya saja, yang menjadi pertanyaan pendidikan yang berkualitas seperti apa yang ingin dicapai bangsa ini?

Jika kita melihat bagian pertama Asesmen Nasional ini yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), peserta didik hanya akan diuji kemampuan literasi dan numerasinya saja. Orientasi pendidikan yang hendak dicapai hanyalah penguasaan bidang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pendidikan negeri ini mengikuti standar tuntunan kapitalis, kemampuan kognitif semata. Ini tentu akan menguatkan sekulerisasi pendidikan.

Persiapan di lapangan pun masih di pertanyakan, terlebih mengenai AKM. Dengan waktu persiapan yang sangat minim, semua komponen penyelenggara pendidikan harus dapat memahami dan menerapkan ini tak terkecuali pendidik.

Carut marut sistem pendidikan hari ini memang sudah menjadi rahasia umum dari visi, misi, tujuan sampai dengan evaluasinya. Penerapan sistem pendidikan sekuler kapital sebenarnya yang menjadi akar masalah.

Penerapan sistem pendidikan ini mengikuti kehendak dan kepentingan asing (kapital). Tak heran pendidikan akhirnya hanya mencetak orang-orang yang berkompetensi kerja yang akan menjadi budak mereka, kosong dari perilaku beradab.

Pendidikan sekuler justru sebagai jalan ditanamkan tsaqofah asing (barat) yang merusak. Sementara pemahaman terhadap agamanya sendiri yang mestinya menjadi tuntunan dan solusi dalam segala aspek kehidupan kian dimarginalkan. Lihat saja berapa banyak porsi jam pendidikan agama Islam. Belum lagi konten ajaran Islam yang harus diajarkan terus direvisi.

Sistem pendidikan sekuler kapital ini juga menjadikan pendidikan menjadi barang mahal yang diperjualbelikan. Belum lagi sistem zonasi sebagai efesiensi namun disamping itu fasilitas dan biaya tidak sama, bahkan sejak awal dijatuhkan tanggungjawab rakyat. Kemana peran utama negara ?

Standar Pendidikan yang Mampu Mencetak Generasi Gemilang

Dalam Islam pendidikan memiliki asas yang shahih yakni akidah Islam. Apapun nanti yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan harus sejalan dengan akidah Islam.Penerapannya tidak boleh dipengaruhi negara atau tsaqofah asing. Tujuan pendidikan jelas yakni membentuk kepribadian Islam, penguasaan tsaqofah Islam, juga penguasaan ilmu kehidupan (pengetahuan maupun keahlian tertentu). Penerapannya pun dapat berjalan pada kondisi apapun. Dengan kata lain tidak akan berubah. Kalaupun berubah hanya masalah teknisnya saja.

Adapun terkait evaluasi, pada sistem pendidikan Islam dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Ujian dilakukan pada semua bidang yang dipelajari, baik tertulis maupun lisan. Disamping itu juga ada ujian praktek untuk keterampilan tertentu. Peserta didik akan dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya jika dapat menguasai ilmu pengetahuan yang diujikan dan dapat mengikuti ujian dengan sebaik-baiknya.

Evaluasi pendidikan dalam sistem pendidikan pada masa Khilafah Islamiyah dilakukan secara komprehensif untuk mencapai tujuan pendidikan. Ujian umum diselenggarakan untuk seluruh mata pelajaran yang telah diberikan.
Ujian dilakukan secara tulisan, lisan, dan praktik.

Ujian lisan (munadharah) merupakan teknik ujian yang paling sesuai untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa untuk memahami pengetahuan yang telah dipelajari. Ujian lisan dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup.
Di samping itu, ada ujian praktik pada keahlian tertentu. Siswa yang naik kelas atau lulus harus dipastikan mampu menguasai pelajaran yang telah diberikan dan mampu mengikuti ujian sebaik-sebaiknya.

Sistem Pendidikan dalam Islam, Solusi Tuntas

Kompetensi lulusan adalah memiliki penguasaan ilmu pengetahuan yang dipelajari dan berkepribadian Islam (pola pikir dan pola sikapnya Islam). Setelah lulus, mereka dapat berkontribusi untuk sebesar-besar kemaslahatan umat dan akan difasilitasi penuh oleh negara.

Islam tidak hanya sebagai gambaran ritual ibadah lebih dari itu, aqidah islam menjadi tolak ukur termasuk dalam pelaksanaan pendidikan.

Islam disebut sebagai sistem karena aturannya yang kompleks, mengatur segala lini bidang termasuk pendidikan didalamnya. Bukan hanya angan-angan belaka berharap pada angka-angka sebagai standar keberhasilan.

Sebagai sistem, Islam mempunyai Rancagan peraturan, dalam buku Nidzamul Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada bagian bab Rancangan Undang-undang dasar dalam Islam membahas terkait dengan Politik Pendidikan yang terdiri atas pasal-pasal disebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan wajib berlandaskan akidah islam, begitupun terkait dengan mata pelajaran dan metodologi penyampaian pelajaran seluruhnya disusun sesuai dengan ass yang ditetapkan.

Politik pendidikan membentuk pola pikir dan pola jiwa islami. Seluruh mata pelajaran berdasarkan stategi tersebut.

Aturan tersebut tidaklah mungkin bisa diterapkan tanpa adanya penyelenggara yaitu sebuah Negara. Negara yang berbasis Islam, atau negara yang mampu menerapkan syariat islam. Untuk itu hanya ada satu yaitu Negara Islam atau Khilafah.

Karenanya, dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab penuh terhadap proses penyelenggaraan pendidikan sebagai hak setiap warga negaranya atas kewajibannya dan memberikan kesempatan pendidikan tinggi secara cuma-cuma dibuka seluas mungkin dengan fasilitas memadai, didukung dengan perekonomian berbasis islam, tanpa riba atau utang luar negeri, seluruh biaya ditanggung negara dari pemasukan pengeolaan oleh negara dan baitul mal.

Mulai dari kurikulum, proses pembelajaran, sistem evaluasi, sampai masalah kesejahteraan guru. Pemimpin atau khalifah akan benar-benar memastikan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh negara. Dengan sistem pendidikan Islam evaluasi pun dapat berjalan dengan baik untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai. Peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya dicapai dengan penggantian ujian nasional semata.

Demikian mekanisme evaluasi pendidikan dalam sistem Islam kafah (Khilafah). Hanya dengan sistem pendidikan Islam dengan aturan dari pencipta untuk semua manusia yang berada dalam naungan pemerintahan Islamlah, tujuan pendidikan Islam bisa tercapai secara ssempurna. Mencetak generasi tangguh dengan pemikiran cemerlang.