Oleh: Prayana (Aktivis Muslimah)

Produk hukum buatan manusia UU omnibus law cipta kerja tidak dapat mensejahterakan manusia, sebaliknya mendzolimi manusia.

Ini terbukti dari penolakan buruh terhadap omnibus law cipta kerja karena UU tersebut merugikan dan mengeksploitasi buruh dengan dalih menarik investasi masuk ke Indonesia. Buruh di korbankan. Upah buruh makin di tekan dengan penghapusan upah minimum.

Dengan disahkankannya RUU ini, omnibus law cipta kerja akan meringkas 1.244 pasal dari 79 UU untuk menarik investasi asing, UU ini bertujuan untuk merampingkan regulasi dari sejumlah dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Keberadaannya di harapkan menjadi jalan pintas kebijakan yang di buat pemerintah.

Tentu yang paling merasakan langsung dampak penerapan UU ini adalah para buruh. Banyak klausal yang merugikan mereka seperti pesangon tanpa kepastian, perluasan status kontrak dan outsourcing, semakin mudahnya perusahaan melakukan Phk, penghapusan upah minimum Kabupaten atau kota (UMK) serta aturan pengupahan berdasarkan jam kerja, hingga hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun. Selain itu UU ini mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

UU Ciptaker tidak hanya menyengsarakan manusia tetapi juga dapat merusak sumber daya alam dengan banyak nya pasal – pasal yang bermasalah, bukan hanya manusia, lingkungan juga berdampak jika UU ini diterapkan.

Manager kampanye iklim Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Yuyun Harmono, sangat menyesalkan pengesahan aturan yang disebut UU tersebut. Poin-poin tentang perlindungan lingkungan hidup harus di hapuskan disisi lain banyak deregulasi perlindungan ketenagakerjaan dan pemberian akses yang sangat mudah kepada investor. “Banyak hal yang perlu di koreksi,” ujarnya. (katadata.co.id, 06/10/2020).

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nurhayati menyebutkan pengesahan omnibus law cipta kerja, merupakan puncak penghianatan negara terhadap hak buruh, petani, masyarakat adat, perempuan, dan lingkungan hidup, serta generasi mendatang. Pilihan pengesahan UU yang tidak mencerminkan kebutuhan rakyat dan alam merupakan tindakan inkonstotusional. (cnnindonesia, 06/10/2020).

Ketentuan pasal 40 UU nomor 30 tahun 2009 mengenai izin lingkungan dihapus dalam UU cipta kerja, padahal dalam aturan lama menyebutkan izin lingkungan merupakan persyaratan izin usaha. Lalu UU yang baru juga menghapus soalan setiap orang mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara atau PTUN, apabila perusahaan atau pejabat menerbitkan izin lingkungan tanpa amdal.

Walhi menilai UU itu merupakan persekongkolan jahat proses legislasi yang mengabaikan kepentingan hak azasi manusia dan alam. Negara hanya berpihak kepada ekonomi kapitalistik yang akan memperparah kemiskinan dan hilangnya hak azasi lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Saatnya kita mengubah sistem Kapitalis liberal yang mendzolimi manusia dan merusak alam dengan sistem yang rahmatan Lil alamin, yaitu sistem islam. Di dalam islam, selain mengatur manusia juga mengatur lingkungan hidup. “Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Al Bukhori).

Khilafah adalah negara yang menjamin dan bertanggung jawab atas nasib rakyatnya. Khilafah yang menerapkan syariat dan wajib memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya, memberikan lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan – kebutuhan hidup seperti pendidikan dan kesehatan serta menjamin keamanan mereka. “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu daud dan Ahmad).

Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal padang rumput, air dan api, menunjukkan bahwa ketiganya tidak boleh di miliki individu. Negaralah yang mengelola untuk kepentingan rakyat. Hanya sistem islam yang mampu mewujudkan rahmatan Lil alamin bagi seluruh manusia, alam semesta dan hidup. Maka diperlukan daulah khilafah untuk mewujudkannya. Wallahu a’lam bi ash-shawab.