Oleh : Eti Lisnawati
Mahasiswi STIT – Ciparay, Kab.Bandung

Di tengah protes masyarakat dan serikat buruh, pemerintah dan DPR tak bergeming. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dikebut dan telah sah menjadi undang-undang dalam sidang paripurna parlemen kemarin, Senin (5/10). Pasal-pasal kontroversial bermunculan, terutama soal ketenagakerjaan. Namun, isu lingkungan hidup dalam aturan sapu jagat itu pun tak kalah pelik. Alih-alih menjamin kelestarian alam, beberapa pasal justru bertolak belakang dengan hal tersebut dengan dalih menggenjot investasi. (Nano Setiawan, perda:6/10/2020).

Jika dilihat dari sudut pandang lain, bahwa kemunculan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, menunjukkan bahwa sistem demokrasi di negara Indonesia ini lebih taat kepada Korporasi. Karena faktanya, para penguasa dinegara ini lebih pro terhadap kepentingan para pengusaha yang memiliki modal besar ketimbang rakyatnya sendiri. Sehingga setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dikeluarkan oleh Penguasa di negeri ini tidak lepas dari kepentingan para penguasa dan pengusaha. Tanpa memperhatikan dan memperdulikan bagaimana akibat yang timbul dari setiap RUU yang dikeluarkan, baik terhadap sumber daya manusia, maupun sumber daya alam. Bahkan, Pakar hukum lingkungan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Totok Dwi Widiantoro menilai UU Cipta Kerja mengeksploitasi sumber daya negara, baik alam dan manusia. Ini dilihat dari berbagai pasal yang diatur dalam UU yang diharapkan mendongkrak investasi itu. (CNN Indonesia, 6/10/2020).

Para penguasa dan pengusaha di negara ini telah dilenakan oleh harta yang hanya sementara. Mereka lupa atas tanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya, seolah tidak akan dihisab dihari kemudian. Mereka lupa, bahwa yang dapat menciptakan peraturan atau hukum dikehidupan dunia ini, hanya Allah SWT. Bahkan mereka lupa, jika mereka hanya manusia biasa yang memiliki segala keterbatasan, termasuk dari segi akal sekalipun. Perlu kita renungi bersama, bahwa kehadirannya para penguasa atau pemimpin yang dzalim merupakan datang dari dosa rakyat itu sendiri sebagai umat manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-An’am ayat 129,

وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّى بَعْضَ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ
“Dan demikianlah Kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan.”

Karena pada hakikatnya rakyat yang rusak ibarat akar yang busuk, sedangkan pemimpin yang dzalim laksana pucuk daun yang mengering. Sehingga dapat kita temukan titik temunya, sebelum kepada penguasa atau pemimpin, tugas kita yang utama yaitu memperbaiki rakyat atau umat manusia, dengan mengajari, memahamkan dan mengedukasi ummat dengan Islam Kaffah melalui cara dakwah islamiyah, karena hal itu merupakan sesuatu yang vital, paling inti, paling krusial dan merupakan perbaikan yang sesungguhnya.

Wallahu a’lam