Oleh : Diana Indah Permatasari

Dilansir dari KATADATA.CO.ID – Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayah menyebut bahwa pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja merupakan puncak pengkhianatan negara yang tidak berpihak pada kebutuhan rakyat dan alam yang tentu sangat berpengaruh pada hak buruh, petani, lingkungan hidup, dan generasi mendatang.

Pernyataan tersebut mengkaji pada Pasal 24 Ayat 1 UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal menjadikan dasar uji kelayakan lingkungan hidup oleh tim dari lembaga uji kelayakan pemerintah pusat.

Terdapat kekhawatiran akan pasal tersebut, karena dinilai tidak akan ada peran pemerintah daerah maupun keberadaan ahli Amdal. Ini tentu akan melemahkan sumber daya manusia yang seharusnya terlibat dan akan menjadi ancaman pada kelestarian alam.

Di sisi lain apabila ditelaah, UU Cipta Kerja ini justru menyelesaikan masalah dengan keberpihakan pada investor. Niat pemerintah dalam memajukan perekonomian sangat terlihat jelas, namun dengan cara eksploitasi alam tentu menjadi masalah baru. Hilangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, akan diikuti dengan kesengsaraan dan kemiskinan rakyat. Jika sudah seperti ini, apa yang harus kita bela dari kebijakan pemerintah ini?

Kenyataan ini, sejatinya sedikit demi sedikit akan membuka mata dan pikiran kita bahwa hukum buatan manusia adalah suatu bentuk kezaliman pada3 manusia itu sendiri, karena sifatnya yang eksploitatif dan membahayakan serta merusak fisik maupun mental manusia dengan sistemnya tersebut.

Dalam firman Allah pada Surat Hud Ayat 116;
“Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang (berbuat) kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah Kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.”

Pada dasarnya, kehidupan yang layak akan lahir dari timbal balik yang baik antara manusia, lingkungan, dan alam semesta. Manusia dan sistem kapitalisme yang zalim senantiasa hanya memikirkan pada kepentingannya sendiri tanpa melihat pada sekitarnya. Rakyat yang kekurangan sandang, pangan, dan papan akan dianggap sebelah mata. Alam yang tergerus, terus menerus akan menampakkan amarah dengan bencananya.

Mungkin saja ini yang akan terjadi seiring dengan keputusan pemerintah yang sangat jauh dari nilai manusiawi dan rasa cinta pada lingkungan. Sistem yang rusak inilah penyebab dari semua kerusakan manusia, lingkungan dan alam semesta.

Penerapan sistem Islam kita dapat berkaca pada sejarah Islam, dimana khalifah Harun Ar-Rasid adalah pemimpin yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Beliau berupaya dengan keras memajukan perekonomian serta perdagangan di Baghdad. Pertanian juga berkembang dengan begitu pesat, lantaran khalifah begitu menaruh perhatian yang besar dengan membangun saluran irigasi. Perdagangan dan pertanian itu membuat Baghdad menjadi pusat perdagangan terbesar dan teramai di dunia saat itu. Dana yang didapat digunakan untuk pembangunan dan menyejahterakan rakyatnya.

Terlihat bagaimana sistem Islam, baik individual maupun dalam kenegaraan adalah sistem yang menyejahterakan umat manusia. Dalam firman Allah surat Al-A’raf Ayat 56 :

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

Jadi tidak ada solusi lain, kecuali dengan menerapkan sistem Islam sebagai satu-satunya sistem yang dapat menyejahterakan manusia, juga lingkungan dan alam semesta sesuai dengan fitrahnya. Selebihnya ini juga adalah bentuk ketaan dan ketaqwaan kita pada Allah, melalui sistem Islam inilah sebagai jalan yang akan mengantarkan kita ke kehidupan yang rahmatan lil ‘alamin.

Wallahu’alam bishawwab.