Oleh: Sonia Padilah Riski S.P. (Aktifis Muslimah Semarang)

DPR RI telah mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) pada Senin 5 Oktober 2020 melalui rapat paripurna secara kilat hanya berkisar dua hari dari tingkat I tertanggal 3 Oktober 2020. Wajar hasil rapat tersebut mengejutkan banyak pihak. (Kompas.com, 06/10/2020)

Final pengesahan UU Cipta Kerja menyisakan masalah yakni dugaan perubahan substansi yang melanggar aturan. Dalam penyampaian pandangan sembilan fraksi di DPR, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS menyatakan penolakan terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja.

Penolakan UU Ciptaker Dari Berbagai Kalangan

Selama masih menjadi rancangan, UU ini sudah banyak memicu kontroversial. Mayoritas buruh mengadakan aksi unjuk rasa agar RUU omnibus law tidak disahkan menjadi UU. Ada beberapa pasal yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi buruh.

Pasal tersebut berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, pengurangan pesangon, pekerja kontrak untuk semua jenis pekerjaan, penetapan jam kerja, rekrutmen tenaga asing, pasal pidana sengketa ketenagakerjaan, hingga sistem pengupahan dengan menghapus Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan upah sektoral (UMSK), termasuk mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

Keberpihakan UU Cipta Kerja pada para pengusaha makin nyata dengan pembentukan satgas yang didominasi oleh para pengusaha. Nyatanya, pengusaha lokal pun menyampaikan keberatan atas UU Cipta Kerja ini, karena jenis usaha yang dapat dimasuki investor asing kian melebar.
Beberapa pihak ragu bila derasnya investasi akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan pengusaha kecil didaerah.

Melihat berbagai penolakan dari berbagai kalangan, muncul usulan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebutkan ketidakpuasan atas omnibus law UU (Cipta Kerja) bisa ditempuh secara konstitusional. Melalui proses pembuatan peraturan pemerintah, peraturan presiden , peraturan menteri dan peraturan kepala daerah, masyarakat juga dapat mengajukan gugatan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). (Warta Ekonomi.co.id. 18/10/20)

Tapi, apakah sudah menyelesaikan masalah jika rakyat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) melihat realita dalam demokrasi yang buta dan tuli untuk mendengar dan melihat aspirasi rakyat?

Realita Negara Demokrasi yang Melahirkan Oligarki

Apa yang ditolak dan telah dilakukan buruh masih saja mengenaskan. Aspirasi rakyat dan mahasiswa hanya dianggap ide-ide yang tak berguna.

Berhari-hari rakyat dan mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan pendapat mereka, tetapi malah ditinggal pergi oleh Pemimpinnya. Ini bukan yang dinamakan “Aspirasi Sangat Diutamakan Dalam Demokrasi”.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Presiden Joko Widodo mendengarkan penolakan UU Cipta Kerja dari sejumlah kalangan. Khususnya para kepala daerah yang meneruskan aspirasi warganya.

Indonesia merupakan negara kesatuan, bukan negara federal, tetapi kedudukan daerah sangat penting dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, HNW dalam laman Detik.com (10/10/2020) menegaskan suara daerah perlu didengar agar pemerintah tidak kembali ke sistem sentralistik seperti di era Orde Baru.

Di Tanah Air regulasi ketenagakerjaan sering justru berpihak kepada pengusaha atau investor. Dengan dalih menyuburkan iklim investasi, yakni agar para investor mau berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan, beragam regulasi dibuat untuk kepentingan mereka dengan meminggirkan kepentingan tenaga kerja.

Berbekal dukungan negara, para pengusaha kapitalis berusaha sekuat tenaga menekan gaji pegawai agar mereka mendapat keuntungan maksimal.

Sebaliknya, mereka berusaha mengeskploitasi tenaga para buruh untuk meningkatkan produksi demi keuntungan perusahaan. Praktik-praktik seperti itu sudah lazim di negara-negara kapitalis.

Bahkan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menyoroti keberadaan pasal pendidikan yang termaktub dalam UU Cipta Kerja. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 26 poin K yang memasukkan entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha, Kemudian Pasal 65 yang menjelaskan pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU Cipta Kerja itu (CNN Indonesia. 09/10/2020)

Berbagai pernyataan yang dilontarkan oleh Joko Widodo dalam pidatonya mengklarifikasi tentang omnibus law masih diragukan oleh rakyat.

Rakyat sendiri dibuat bingung oleh negara, bagian mana yang harus mereka percayai. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Joko Widodo ada beberapa pasal yang isinya adalah hoax.

Inikah yang dikatakan telah serius tangani ketenagakerjaan? Atau hanya mengonfirmasikan kepada public bahwa negara ini berjalan menuju system politik oligarki, kemudian mengeluarkan pernyataan demokrasi takkan bisa memberikan solusi bagi kesejahteraan rakyat?.

Bisa kita cermati, Politik Oligarki dalam Teori Thomas Aquinas dapat diartikan berupa kekuasaan kelompok kecil. Sedangkan dalam oligarki penguasa, negara menindas rakyatnya melalui represi ekonomi.

Penguasa oligarki adalah orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah.

Ciri-ciri negara yang menganut system pemerintahan oligarki yaitu, kekuasaan dipegang atau dikendalikan oleh kelompok masyarakat kecil, terjadi ketidaksetaraan ataupun kesenjangan dari segi material yang cukup ekstrem, uang dan kekuasaan merupakan hal yang tidak terpisahkan, kekuasaan dimiliki hanya untuk mempertahankan kekayaan.

Semua ciri-ciri ini nyata terjadi di Indonesia saat ini. Ketidaksejahteraan rakyat menjadi bukti nyata dalam pemerintah mengurus rakyatnya. Kekuasaan hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekayaan.

Demokrasi sebagai system pemerintahan yang mereka bangga-banggakan pun tidak bisa memberikan solusi yang adil. “Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat” hanyalah omong kosong demokrasi, nyatanya semua hal itu ditujukan pada investor asing yang dianggap memberikan keuntungan bagi mereka.

Sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia, mempunyai tujuan memeratakan kekuasaan, serta ekonomi, nyatanya tidak berjalan sesuai dengan tujuan.

Sampai disini, publik semakin yakin untuk segera mengganti system dan rezim yang berkuasa di negeri ini.

Islam Solusi Tuntas Permasalahan

Sudah tidak heran bagaimana cara kapitalis bekerja dalam mencari keuntungan. Berbagai solusi yang sudah ditawarkan dalam demokrasi, tapi solusi yang diberikan seringnya tidak tuntas untuk menangani permasalahan yang terjadi. Rakyat tidak bisa terus menerus untuk menggantungkan perbaikan nasib dari Judicial Review atau perubahan pembatalan UU, karena UU sejenis ini akan terus lahir dalam demokrasi.

Keleluasaan membuat undang-undang sesuai kepentingan elite tertentu, seperti para pengusaha tentu tidak dikenal dalam Islam. Islam menetapkan bahwa pembuatan UU adalah untuk memudahkan negara dalam mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan hukum syara’.

Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan rakyat individu per individu. Islam juga menetapkan Negara berdaulat penuh dan tidak tunduk kepada kepentingan pihak tertentu, para kapitalis lokal ataupun yang dikendalikan oleh kekuatan asing.

Keunggulan Islam yang memastikan solusi hakiki adalah bersumberkan hukum dari Allah Sang Maha Adil. Demikian pula ketika mensyariatkan hukum-hukum yang berkenaan tentang ekonomi, Islam telah menetapkan bahwa semua jaminan kesejahteraan harus direalisasikan dalam sebuah negara yang memiliki pandangan hidup (way of life) tertentu.

Sistem Islam memperhatikan hal-hal yang menjadi tuntutan individu dan masyarakat dalam merealisasikan jaminan pencapaian kemakmuran. Dalam sistem kapitalisme peran negara diminimalkan, sebatas pengatur. Akibatnya kesejahteraan bahkan aspirasi rakyat diabaikan.

Jika hendak menyelesaikan problem kesejahteraan hidup, baik bagi kaum buruh maupun rakyat secara makro, tentunya penyelesaiannya harus mampu mencakup penyelesaian yang bersifat kasuistik sekaligus dibarengi usaha penyelesaian bersifat sistemasi-integral. Politik Ekonomi Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin pemenuhan kebutuhan primer tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kemampuan.

Islam telah menentukan bahwa yang bertanggung jawab menjamin tiga jenis kebutuhan dasar tersebut adalah negara agar dapat dinikmati seluruh rakyat, baik muslim maupun nonmuslim, miskin atau kaya. Seluruh biaya yang diperlukan ditanggung oleh baitulmal tidak diserahkan pada pengusaha. Bila pemenuhan kebutuhan hidup diselesaikan, maka persoalan ketenagakerjaan juga dapat diselesaikan dengan tuntas. Permasalahan antara buruh dan pengusaha, dapat diselesaikan sendiri sesuai dengan ketentuan hukum syariat.

Pemerintah dalam hal ini hanya berfungsi sebagai pengawas, sekaligus penengah jika terjadi persoalan yang tidak dapat diselesaikan keduanya. Solusinya harus menguntungkan kedua belah pihak melalui hukum ijarotul ajir (kontrak kerja) yang menjauhkan kedua pihak dari pendzaliman satu sama lain.

Demikianlah, pandangan dan solusi yang ditawarkan Islam bukanlah solusi tambal sulam, melainkan solusi yang fundamental dan komprehensif terhadap persoalan-persoalan masyarakat.

Sudah saatnya umat berpaling pada Islam untuk menyelesaikan berbagai persoalan, karena itulah jaminan kebahagiaan dan keadilan bagi seluruh manusia.

“Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Alquran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al An’am: 115).