Oleh: Aan Nurhasana
Ibu Rumah Tangga
Biru-Majalaya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10). DPR mempercepat jadwal pengesahan dari jadwal semula direncanakan 8 Oktober mendatang karena alasan laju Covid-19 terus meningkat.

Sejumlah pihak pun menyoroti sikap pemerintah yang dinilai tidak transparan dan tergesa-gesa dalam mengesahkan undang-undang tersebut.
Padahal, Indonesia saat ini berada di masa pandemi yang membutuhkan penanganan ekstra melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.
Lalu, kenapa pemerintah dan DPR mengebut penyelesaian omnibus law RUU Cipta Kerja? Padahal sejak dirancang nya UU ini, banyak kalangan yang jelas telah menolak sebab di nilai sangat merugikan para pekerja, buruh dan rakyat kecil

Walaupun banyak kalangan yang tidak setuju dan sempat terjadi penundaan dalam pembahasan nya, UU ini tetap di sahkan dengan dalih meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Hal ini tentu saja membuat publik terkejut, dikarenakan UU ini disahkan tengah malam saat rakyat bermimpi indah berharap hari esok lebih baik. Namun, saat bangun mereka harus dikejutkan dengan kenyataan pahit.

DPR seolah telah mengkhianati rakyat, poin-poin UU tersebut akan menyengsarakan dan membunuh rakyat nya sendiri, di bukanya keran bagi Tenaga kerja Asing (TKA) akan mengakibatkan meledaknya angka pengangguran dan menambah angka kemiskinan disebabkan di bebaskan nya para investor dalam menguasai sumber daya alam yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Pengesahan UU yang terkesan mendadak di tengah malam adalah demi memuluskan kepentingan kaum kapitalis yaitu para investor asing dan aseng.

Penghianatan DPR dan pemerintah secara sistematis memenangkan kepentingan kaum kapitalis hanya terjadi dalam Sistem Demokrasi kapitalis, pekerja dan buruh hanya dianggap sebagai mesin produksi yang berfungsi untuk meningkatkan keuntungan sebesar besarnya dengan modal sekecil – kecilnya.prinsip dasar kapitalisme hanya peduli pada persoalan untung rugi. Yang menguntungkan harus diwujudkan, yang merugikan wajib dihilangkan. Hal ini diterapkan dengan hadirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Ideologi kapitalis berbeda dengan ideologi islam dalam pandangan perburuhan. Majikan/perusahaan haram mengurangi hak buruh, mengubah kontrak kerja secara sepihak, atau menunda-nunda pembayaran upah buruh. Rasulullah saw. bersabda: “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR Ibnu Majah).

Sistem Islam tidak hanya akan menguntungkan pengusaha saja, namun juga menjamin keadilan dan keuntungan bagi rakyat termasuk pekerja dan buruh. Sehingga, tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan ataupun terzalimi. Sistem yang adil dan benar hanya berasal dari Sang Maha adil dan Maha benar yaitu Allah Swt. yang merupakan Dzat yang berhak membuat hukum terhadap seluruh ciptaan-Nya termasuk dalam hal politik. Maka sudah saatnya kita kembali pada sistem islam dan mencampakkan sistem kufur.