Oleh : Sunarti

“Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api” (HR Ibnu Majah).


Kekayaan alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negeri Zamrud Khatulistiwa ini layak dipertimbangkan. Bukan untuk dieksploitasi oleh asing juga bukan untuk dieksploitasi secara fisik. Meski faktanya jumlah penduduk yang sangat besar bisa membuka peluang untuk menjadi sumber daya yang berpeluang terhadap sumber pendapatan.

Jumlah penduduk Indonesia memang merupakan salah satu sumber penghasil negara. Akan tetapi bukan menjadi alasan untuk dikembangkan sebagai subyek eksploitasi guna menjadi pemasok tenaga perusahaan-perusahaan asing dan swasta.

Melalui konstitusi yang memaksa mereka bak tenaga tanpa lelah. Di satu sisi alam kapitalis membawa rakyat butuh pekerjaan sementara sisi lain lapangan pekerjaan justru mengikat kebebasan gerak mereka. Tak ayal jika berbagai penolakan muncul dengan berbagai aksi.

Sejatinya persoalan tidak hanya pada tenaga kerja saja. Melainkan juga merambah kepada lingkungan. Yaitu sumberdaya alam. Seperti yang dikutip dari CNN Indonesia, bahwa pakar hukum lingkungan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Totok Dwi Widiantoro menilai UU Cipta Kerja mengeksploitasi sumber daya negara, baik alam dan manusia. Ini dilihat dari berbagai pasal yang diatur dalam UU yang diharapkan mendongkrak investasi itu.

Kata Beliau melalui konferensi pers daring yang digelar oleh FH UGM pada Selasa (6/10k, “Spirit dan semangat UU ini berorientasi utama pada ekstraksi. Jadi mengejar kepentingan eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam, termasuk manusia.”

Selain itu, dalam lingkup hukum lingkungan, ia menyebut UU Cipta Kerja mereduksi aspek kehati-hatian. Ini diduga dengan diubahnya izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan sumber daya manusia yang jutaan jiwa, bukan tidak mungkin negeri ini menjadi negeri yang mandiri. Tentu saja dengan cara mentaati seluruh perintah dan larangan Allah SWT. Salah satunya adalah mengenai pengelolaan sumber daya alam. Allah SWT, berfirman: “Kami telah menurunkan kepada kamu (Muhammad) al-Quran sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri” (TQS an-Nahl [16]: 89).

Kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing.

Pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah saw.: “Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api” (HR Ibnu Majah).

Hasil SDA disalurkan pada sektor pendidikan, kesehatan, termasuk sarana dan prasarananya. Juga disalurkan pada fasilitas umum, seperti jalan raya, tempat ibadah dan fasilitas lainnya. Termasuk juga dalam penyediaan pengembangannya, laboratorium penelitian dll. Dalam persoalan tenaga kerja, negara memfasilitasi berupa lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, guna rakyat bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam urusan ini tidak diserahkan kepada asing ataupun pihak swasta.

Semua fakta yang ada di negeri ini bertolak belakang dengan produk hukum Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan as Sunnah. Tampak nyata jika hukum buatan manusia bersifat dzalim, eksploratif dan membahayakan fisik dan mental. UU Cipta Kerja sarat eksplotasi SDA, menghasilkan fasad bertumpuk mulai dari kerusakan alam hingga kesengsaraan manusia. Sekarang masihkah percaya dengan UU produk manusia?

Wallahu alam bisawwab