Oleh: Titik Musrifatun Tsaniyah

Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law mengubah sistem penertiban sertifikasi halal. Jika sebelumnya sertifikasi halal hanya dikeluarkan oleh MUI, kini UU Cipta Kerja memberi alternatif sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH).

Hal ini diketahui dari sejumlah perbedaan mengenai ketentuan sertifikasi halal yang tertuang dalam UU Cipta kerja dengan UU no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Kebijakan tersebut akan sangat berbahaya jika dilakukan tanpa menunggu fatwa MUI. Sebab kebijakan ini hanya berorientasi pada kemudahan investasi melalui kawasan Industri Halal( KIH) namun mengorbankan standar sesuai syariat.

Sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar, produk halal yang sesuai syariat merupakan perkara utama. Negara berperan penting dalam mengontrol produk agar sesuai standar kehalalan syariat Islam.