Oleh: Ummu Salman
(Relawan Media)

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan di Provinsi Yunnan, China barat daya pada Jumat (9/10/2020). Dengan menyebut bahwa tahun ini menandai peringatan 70 tahun terbentuknya hubungan diplomatik China-Indonesia, Wang berharap kedua negara dapat memperkuat kerja sama di berbagai bidang. (kompas.com,10/10/2020)

Semakin eratnya hubungan antara Indonesia-China di berbagai bidang akan makin membesarkan potensi intervensi hingga penjajahan oleh asing. Membanjirnya produk-produk asing yang masuk ke pasar dalam negeri, hingga masuknya para tenaga kerja asing cina adalah bukti akan intervensi dan penjajahan itu sendiri.

Bercokolnya asing dalam berbagai pengelolaan di negara kita sudah menjadi rahasia umum. Ini terjadi akibat hubungan dengan berbagai negara asing dan juga lembaga-lembaga internasional. Kenyataannya hubungan tersebut bukannya membawa keuntungan bagi negeri kita, malah sebaliknya semakin menguatkan penjajahan atas negeri kita melalui utang.

Masuknya asing dalam negara kita atas nama investasi. Demi mengejar investasi, banyak hal yang telah dilakukan oleh penguasa bangsa ini. Salah satunya adalah memberi kemudahan-kemudahan bagi para investor asing untuk masuk seperti menghapus hampir semua tarif perdagangan. Bisa dipastikan, melalui berbagai investasi ini, utang negara semakin hari semakin membengkak.

Salamuddin Daeng, Peneliti Indonesia for Global Justice mengemukakan pandangannya bahwa kita bernegara, kita berkonstitusi hanya menyediakan suatu ruang, bahkan dalam bentuk yang paling asli, kita menyediakan tanah, gedung, jalan, infrastruktur, dan segala macamnya yang ada di negeri ini, semata-mata untuk memfasilitasi bangsa lain untuk mengeruk kekayaan negara kita.

Contoh yang paling konkret, kita bangun gedung perkantoran di Sudirman-Thamrin, siapa yang memakainya? Orang-orang dari bangsa lain. Kita membangun Pelabuhan Tanjung Priok, siapa yang memakainya? Bangsa lain yang menggunakan. Kita digaji, tapi tidak lebih dari 15 persen total keuntungan mereka. Selebihnya itu adalah keuntungan mereka. Investasi asing ini juga tidak memberikan keuntungan yang besar kepada kas negara, tidak memberikan nilai tambah ekonomi yang tinggi kepada ekonomi kita.

Maka menjadi sangat jelas bahwa berbagai kerjasama yang ditawarkan sesungguhnya hanyalah kedok untuk intervensi dan menjerat bangsa demi kepentingan asing. Buktinya Indonesia semakin jauh dari kata sejahtera, kekayaan dalam negeri justru diangkut ke wilayah penyuntik investasi atas nama kerjasama. Mereka para investor menikmati kekayaan negeri bagaikan air mengalir, sementara rakyat dalam negeri hanya mendapatkan tetesan dari investasi mereka. Jelas yang diuntungkan adalah asing.

Pandangan Islam

Dalam sistem Islam, kemandirian sangat ditekankan dalam negara. Tidak boleh ada ketergantungan kepada negara lain. Mengapa? Karena ketergantungan kepada negara lain adalah jalan bagi penjajahan.

Ini tidak berarti negara yang menerapkan sistem Islam tidak boleh membuka hubungan sama sekali dengan negara lain. Namun hubungan itu jangan sampai menjadikan negara lain itu berkuasa atas negeri kita. Sebab, kaum Muslim diharamkan memberikan jalan kepada orang kafir untuk bisa mendominasi dan menguasai kaum Mukmin. Allah SWT berfirman, “Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin.” (TQS. an-Nisa’ [4]: 141)

Dalam berhubungan dengan negara lain, sistem Islam mempunyai kriteria yang jelas. Terdapat negara yang disebut daulah muhariban fi’lan. Mereka ini adalah negara kafir yang terang-terangan memusuhi Islam dan kaum Muslim. Contohnya seperti AS, Inggris, Australia, Prancis, Rusia, dan Cina. Sikap politik dasar negara Islam terhadap negara ini pada dasarnya adalah hubungan perang. Meski secara riil, belum tentu berperang. Namun, sikap dasar ini penting untuk ditegaskan agar senantiasa muncul kesadaran dan kewaspadaan terhadap negara tersebut. Dengan sikap dasar ini, maka strategi pertahanan dan keamanan negara bisa dibangun dengan tepat dan efektif.

Adapun hubungan dengan lembaga-lembaga internasional, maka daulah Islam tidak boleh ikut dalam lembaga internasional maupun regional yang tidak berasaskan Islam atau menerapkan hukum selain Islam.

Wallahu ‘alam bishowwab.