Oleh: Yuni Ummu Ilyas

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional 2021. Menurutnya, keputusan menghapus UN diambil setelah berdiskusi dengan pihak wali murid,guru dan praktisi pendidikan.

Dia pun mengungkap alasan penghapusan UN 2020. Menurut dia, UN terlalu berisiko jika digelar di tengah pandemi Corona yang sedang terjadi di Indonesia. Nadiem mengatakan, UN yang dilakukan secara massal akan berbahaya tidak hanya untuk para siswa, tetapi juga untuk keluraganya.

“Alasan dasar Kemendikbud adalah keamanan dan kesehatan siswa-siswa kita dan keamanan keluarga siswa-siswa itu, kalau melakukan UN di dalam tempat-tempat pengujian bisa menimbulkan risiko kesehatan,” kata Nadiem.
Selanjutnya beliau juga mengatakan”Kita juga sudah tahu UN bukan untuk syarat kelulusan atau syarat seleksi masuk jenjang pendidikan tinaggi. Saya rasa di Kemendikbud, lebih banyak risikonya dari pada benefit untuk lanjutkan UN,” ucapnya.
Dikutip dari liputan6.com
Selasa (24/3/2020).

Pengahapusan UN mampukah menjadi solusi dari masalah pendidikan?

Sepanjang pergantian rezim kebijakan yang diterapkan seringnya berbeda beda. Dan faktanya kebijakan yg diambil tidak bisa menyelesaikan banyaknya masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini.

Pengamat pendidikan Najeela Shihab menilai kondisi sistem pendidikan Indonesia sedang dalam kondisi gawat darurat karena banyak masalah yang menumpuk. Setidaknya ada tiga masalah utama

Pertama,masalah akses. Masih banyak sekali anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan. Akibatnya, banyak yang putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang harusnya mereka dapatkan.

Kedua, masalah kualitas. Menurutnya, anak-anak yang bersekolah pun belum tentu mendapatkan kualitas pembelajaran sebagaimana seharusnya. Sedangkan ketiga yakni masalah kesenjangan. (mediaindonesia.com, 01/12/2019).

Apakah Sudah tersolusikan dengan pengahapusan UN ?

Penghapusan UN masih belum menjawab dan menjadi solusi bagi tiga masalah paling krusial dalam bidang pendidikan. Revisi berbagai macam kebijakan yang berjalan cukup panjang dalam sistem demokrasi di Indonesia mulai tahun 2013 hingga 2020 pun ternyata tidak juga menjawab persoalan dunia pendidikan dan belum mampu menghasilkan kualitas anak didik yang diharapkan. Problematika saat ini banyak terjadi di dunia pendidikan seperti sarana prasarana yang kurang serta kepribadian siswa yang lemah seperti pergaulan bebas, pacaran,sek bebas akibatnya hamil di luar nikah,narkoba,gaya hidup hedonis,individu yang sekuler dll. Padahal kebijakan dan juga kurikulum yang diterapkan terus berubah sehingga bisa dikatakan ketika ganti penguasa ganti pula kurikulum dan kebijakan.

Lalu bagaimana pendidikan dalam sistem Islam kafah (Khilafah)?

Dalam Islam pendidikan merupakan investasi dimasa depan,sangat penting dan diutamakan. Maka negara akan memberikan kemudahan kepada semua rakyat untuk bisa mendapatkan pendidikan dengan mudah, gratis,sarana dan prasarana disediakan sebaik baiknya oleh Negara dan pastinya yang berkualitas.

Untuk kurikulumnya berbasis akidah Islam. Kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Di dalamnya berisi perangkat pembelajaran secara menyeluruh. Dalam Islam, kurikulum yang disusun harus berbasis akidah Islam. Tidak ada dikotomi antara agama dan ilmu kehidupan.

Dengan paradigma ini, pendidikan berjalan secara berkesinambungan pada seluruh jenjang pendidikan. Baik dari perangkat materi pelajaran, metode pembelajaran, strategi belajar, dan evaluasi belajar.

Sedangkan untuk pembiayaan gratis negara Khilafah akan mengambil dari Baitul mal,yakni dari pos fai’ dan khatam serta pos milkiyyah ‘amah.
Jadi Negara Khilafah tidak akan menarik pungutan apapun dari rakyat. Jika harta dibaitulmal habis atau tidak cukup untuk menutupi pembiayaan pendidikan,maka negara Khilafah meminta sumbangan sukarela dari kaum muslim.

Selanjutnya guru dan tenaga pengajar profesional. Negara khilafah berkewajiban menyediakan tenaga-tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, sekaligus memberikan gaji yang cukup bagi guru dan pegawai yang bekerja di kantor pendidikan.

Khalifah Umar bin Khaththab ra. pernah menggaji guru-guru yang mengajar anak-anak kecil di Madinah sebanyak 15 dinar (setara Rp45 juta) tiap bulan. Gaji ini beliau ambil dari baitulmal.

Sementara dalam sistem kapitalisme, gaji guru bahkan tak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meski jasanya besar, namun gajinya jauh dari kelayakan.

Demikian keunggulan didalam sistem Islam,jadi Negara Khilafah akan sangat memperhatikan pendidikan,sebagai indikator keberhasilannya yaitu menjadikan pribadi yang bertaqwa dalam kurikulum Islam. Serta menjadikan individu yang memiliki derajat yang tinggi karena ilmunya.

Sebagaimana yang Allah SWT.sampaikan di dalam Al Qur’an:
“Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang- orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”(QS. Al- mujadalah, 58 : 11).
Waallahu ‘alam.