Oleh: Dwi Darmayati, S.Pd (Pendidik Sekolah Dasar)


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim telah menghapus Ujian Nasional (UN) dan menetapkan Asesmen Nasional sebagai standar kelulusan pada tahun 2021. Beliau mengatakan perubahan mendasar pada Asesmen Nasional tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu. Akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. (liputan6.com, 7/10/20)
Menurut Nadiem, keputusan menghapus UN diambil setelah berdiskusi dengan pihak wali murid, guru, dan praktisi pendidikan. Berdasarkan survei dan diskusi bersama dengan orangtua, siswa, guru, praktisi pendidikan, dan kepala sekolah, materi UN terlalu padat sehingga cenderung mengajarkan materi dan menghafal materi, bukan kompetensi. Selain itu, UN membuat siswa dan guru stres, dan hal itu juka akan mengubah indikator keberhasilan siswa sebagai individu. (beritasatu.com, 11/12/20)
Asesmen Nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ada tiga tujuan utama dari Asesmen Nasional, yaitu: mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh; menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid; memberi gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. (kompas.com, 19/10/20)
Asesmen Nasional tidak harus diikuti oleh seluruh angkatan di jenjang pendidikan tertentu, seperti UN. Siswa yang mengikuti asesmen bakal dipilih secara acak dengan jumlah tertentu sesuai jenjang pendidikan.

Asesmen ini dilakukan selama dua hari. Siswa akan mengikuti Asesmen Kompetensi Minimum berupa pengujian literasi dan numerasi, serta Survei Karakter. Sedangkan Survei Lingkungan Belajar akan dilakukan terhadap murid, kepala sekolah, dan seluruh guru di satuan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah.
Hasil dari asesmen tidak akan menentukan kelulusan siswa dan tidak menjadi acuan untuk menilai kinerja satuan pendidikan atau wilayah. Nilai asesmen murni dilakukan untuk perbaikan sistem belajar. (cnnindonesia.com, 21/10/20)
Pengamat pendidikan Najeela Shihab menilai kondisi sistem pendidikan Indonesia sedang dalam kondisi gawat darurat karena banyak masalah yang menumpuk. Ia menuturkan, jika dirinci ada tiga isu yang menjadi masalah utama bagi pendidikan di Indonesia. Pertama akses, masih banyak sekali kesulitan akses, masih banyak anak yang sebetulnya putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang harusnya mereka dapatkan. Kedua, masalah kualitas. Menurutnya, anak-anak yang bersekolah pun belum tentu mendapatkan kualitas pembelajaran sebagaimana seharusnya. Sedangkan ketiga yakni masalah kesenjangan. (mediaindonesia.com, 1/12/19)
Meskipun UN dihapus, ternyata belum mampu memberikan solusi bagi tiga masalah yang paling krusial dalam bidang pendidikan. Berbagai revisi kebijakan yang lahir dari sistem pendidikan mulai dari kuriulum 2013 hingga saat ini ternyata tidak juga menjawab persoalan dunia pendidikan dan belum mampu menghasilkan kualitas anak didik yang diharapkan. Hal ini karena sistem pendidikan yang ada lahir dari sistem sekuler kapitalis. Kebijakan yang dibuat terpisah dari aturan agama dan hanya memandang manfaat semata.


Dalam Khilafah, tujuan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah, Mutawasithah dan Tsanawiyah atau SD-SMP-SMU adalah: Pertama, membentuk generasi berkepribadian Islam; yaitu membentuk pola tingkah laku anak didik yang berdasarkan pada akidah Islam, senantiasa tingkah lakunya mengikuti Al Qur’an dan Al Hadis). Kedua, menguasai ilmu kehidupan (keterampilan dan pengetahuan); yaitu menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengarungi kehidupan yang diperlukan, agar dapat berinteraksi dengan lingkungan, menggunakan peralatan, mengembangkan pengetahuan sehingga bisa inovasi dan berbagai bidang terapan yang lain. Ketiga, mempersiapkan anak didik memasuki jenjang sekolah berikutnya. Pada tingkat perguruan tinggi ilmu yang didapat tersebut bisa dikembangkan sampai derajat pakar di berbagai bidang keahlian, ulama’, dan mujtahid.
Evaluasi pendidikan dalam sistem pendidikan pada masa Khilafah Islamiyah dilakukan secara handal dan komprehensif untuk mencapai tujuan pendidikan. Ujian umum diselenggarakan untuk seluruh mata pelajaran yang telah diberikan dengan bentuk ujian tertulis dan lisan. Munadhoroh adalah teknik ujian lisan mengenai suatu ilmu. Ujian lisan ini merupakan teknik ujian yang paling sesuai untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa untuk memahami pengetahuan yang telah dipelajari. Ujian lisan dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup. Di samping itu tentu ada ujian praktek pada keahlian tertentu. Siswa yang naik kelas atau lulus harus dipastikan mampu menguasai pelajaran yang telah diberikan dan mampu mengikuti ujian sebaik-sebaiknya.Tentu saja siswa-siswa yang telah dinyatakan kompeten/lulus adalah siswa-siswa yang betul-betul memiliki kompetensi ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya dan bersyakshiyah Islamiyah atau memiliki pola tingkah laku yang Islami.


Pada masa pemerintahan Khalifah Al Fatih, pendidikan Islam semakin maju. Di samping mampu menaklukkan Konstantinopel, sebuah kota pertahanan militer paling kuat saat itu, beliau juga memberikan perhatian penuh terhadap pendidikan. Al Fatih mengeluarkan hartanya pribadi untuk membangun sekolah-sekolah di seluruh kota besar dan kecil. Sebagai kepala negara, Al Fatih menetapkan manajemen sekolah, mengatur dalam jenjang dan tingkatan-tingkatan, menyusun kurikulum pada setiap level, termasuk sistem ujian untuk semua siswa.
Lebih dari itu Muhammad Al Fatih sebagai kepala Negara Khilafah yang luas wilayahnya sekitar 2/3 dunia, masih menyempatkan waktu untuk memonitor dan membimbing pendidikan rakyatnya. Bahkan Al Fatih tidak jarang datang ke sekolah, mendengarkan bagaimana guru mengajar. Beliau juga mengunjungi saat siswa ujian. Dan perhatiannya pada dunia pendidikan juga ditunjukkan dengan memberikan hadiah pada siswa berprestasi, padahal pendidikan diselenggarakan Negara Khilafah untuk rakyatnya secara gratis.
Hak-hak istimewa setelah lulus ujian, boleh mengajarkan ilmunya; meriwayatkan hadits Rasulullah yang berasal dari guru-gurunya; berfatwa, mengobati penyakit bila sudah menguasai ilmu kedokteran; meracik obat bila sudah menguasai ilmu obat-obatan; dan lain lain.
Dari uraian di atas terbukti hanya dengan sistem pendidikan Islam yang berada dalam naungan pemerintahan Islamlah, Ujian bisa beres dan mencapai tujuan pendidikan Islam bisa tercapai secara sempurna. Hanya Khilafah lah yang memfasilitasi kewajiban kaum muslimin berpendidikan.
Sabda Rasulullah: “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah no. 224)

Oleh karena itu kita harus meninggalkan sistem pendidikan sekuler. Yang berarti harus membuang jauh-jauh sistem politik demokrasi, dan sebagai gantinya kita terapkan sistem pendidikan Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah. Wallahu A’lam.