Oleh : Lilik Yani (Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban)

Miris ! Ketika kondisi negeri diuji pandemi, pemerintah bukannya mengayomi justru membuat umat sakit hati. Betapa tidak, bersama Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah akhirnya sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Kesepakatan itu diambil melalui hasil rapat paripurna pada Senin (5/10/2020).

Serikat pekerja menganggap ada beberapa pasal RUU Cipta Kerja yang merugikan pekerja. Isi Omnibus Law Cipta Kerja dianggap merugikan karena menghapus ketentuan upah minimum di kabupaten/kota, dan juga menurunkan pesangon.

Pekerja (buruh) merasa dirugikan, kemudian mengadakan demo (aksi) buruh di berbagai kota, termasuk di Surabaya. Kali ini buruh melalui serikat pekerja mendorong agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu mencabut UU Cipta Kerja, Selasa (6/10/2020).

Seperti yang dilansir dari Liputan6.com, Ketua Konferensi Serikat Pekerja Surabaya, sekaligus Koordonator Aliansi Pekerja Buruh se-Surabaya, Dendy Prayitno mengatakan, pihaknya mendorong agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu mencabut UU Cipta kerja.
“Tuntutan hari ini agar Presiden Jokowi membuat Perppu mencabut UU Omnibus Law, yang meresahkan dan merugikan rakyat pada umumnya,” kata Dendy di depan gedung DPRD Jatim, Selasa (6/10/2020).

Serikat pekerja menganggap, DPR RI terlalu cepat mengesahkan UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, melalui para anggota legislatif di DPRD Jatim, buruh menyampaikan aspirasinya.

Dilansir dari CNN Indonesia, Dendy mengatakan gelombang unjuk rasa akan dilakukan pada tanggal 7 dan puncaknya pada 8 Oktober 2020. Dia mengajak masyarakat untuk ikut serta dan turun ke jalan

Dalam kondisi pandemi, perekonomian mengalami resesi, pemerintah justru membuat kebijakan yang mengejutkan. Keputusan yang semula direncanakan tanggal 8 Oktober.2020, justru diajukan tanggal 5 Oktober 2020 dini hari di saat masyarakat tidur lelap.

Pagi-pagi rakyat dikejutkan dengan berita bahwa RUU omnibus law sudah sah menjadi Undang-undang. Sepertinya rakyat dialihkan atau ditipu. Pada saat terbuai mimpi, tak menyadari ada kejadian apapun. Apakah berharap agar tidak ada protes dari rakyat?

Pemerintah beralasan agar rakyat tidak mengadakan demo sesuai rencana tanggal 6-8 Oktober 2020. Karena kondisi pandemi, teramat riskan jika terjadi keramaian atau berkumpulnya banyak orang. Maka keputusan rapat dipercepat.

Dengan hasil yang sangat merugikan rakyat, dalam hal ini buruh yang merasakan imbas dari keputusan ini. Maka, apakah buruh akan diam saja dan menerima hasil keputusan rapat paripurna itu? Pasti tidak akan menerima, jika keputusan pemerintah tidak memihak pada rakyat.

Jangankan sudah ada keputusan yang merugikan, saat belum ada keputusan saja, buruh sudah berencana demo. Maka aksi buruh pun tak bisa dielakkan. Terjadi di berbagai kota di Indonesia serentak.

Hingga kini aksi buruh, mahasiswa dan berbagai kalangan masih terus berlanjut. Gelombang suara rakyat tak didengarkan. Jeritan rakyat dianggap angin lalu. Kebijakan pemerintah bukannya memihak rakyat, justru rakyat dirugikan. Melihat kondisi kian memanas, namun perintah terkesan abai dan tak peduli.

Yang menjadi keprihatinan, dalam kondisi pandemi seperti ini bukannya taubat malah berada dalam keramaian. Harusnya menjalankan taubatan nasuha, seperti anjuran Presiden tempo hari. Apakah sudah dilaksanakan?

Kita dalam kondisi ujian pandemi, harusnya jadi bahan evaluasi. Apakah RUU Omnibus law mensejahterakan rakyat? Karena sebagai pemimpin negeri seharusnya tahu kalau fokus perhatiannya adalah kesejahteraan umat. Jadi sebelum ketok palu, harus evaluasi berulang-ulang hingga jelas hasilnya untuk kepentingan siapa.

Ketika ada pesanan asing, aseng, atau swasta yang ingin mendapat keuntungan dari Omnibus law namun merugikan umatnya. Maka harus ditolak dan bisa bersikap tegas, bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan.

Namun apa realitas yang terjadi? Pemerintah justru buru-buru mengadakan rapat paripurna. Bersama DPR pemerintah mengesahkan RUU cipta kerja menjadi Undang-undang. Dimana isi pasal-pasal dalam Undang-undang sangat merugikan rakyat.

Sungguh sebuah langkah nekat di tengah ujian pandemi yang belum teratasi. Tidak takutkah pertanggungjawaban berat akan dihadapi? Hingga dalam kondisi seperti ini, umat tumpah ruah di jalan. Berdesakan, tanpa jarak. Masker tak semua dipakai dengan benar.

Panas terik kota Surabaya, dengan memakai masker teramat berat panasnya. Sesak, keringatan, galau, marah, haus, lapar, mereka nekat di jalanan. Semua tak dihiraukan karena haknya tak diperhatikan. Pemerintah yang seharusnya meriayah kesejahteraan umat justru menjadi lawan.

Itulah sistem kapitalis yang mereka pilih. Mungkinkah akan dipilih lagi jika hasilnya tak memihak umat? Masihkah percaya dengan sistem demokrasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun kenyataanya sangat jauh dari harapan.

Sudah saatnya kembali pada hukum Islam. Dengan menerapkan aturan Islam secara kaffah di seluruh lini kehidupan. Maka kesejahteraan umat yang seharusnya diutamakan.

Pemimpin Islam akan mengutamakan kebutuhan dan kesejahteraan umatnya. Pemimpin Islam akan memikirkan agar seluruh umat laki-laki mendapatkan pekerjaan layak. Agar kaum laki-laki bisa menunaikan amanah sebagai pencari nafkah untuk keluarganya.

Tidak sampai ada yang mengeluh tak bisa makan. Tak ada jeritan umat karena dalam kedzaliman. Semua mendapat periayahan pemimpin adil peduli umat.

Bukan hanya kebutuhan materi yang dicukupi, juga kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan, pendidikan, keamanan, keselamatan, kebahagiaan, semua dalam perhatian pemimpin Islam.

Pemimpin Islam sangat dirindukan umat. Tak ada ceritanya pemimpin didemo umat karena salah kebijakan yang merugikan umat. Karena pemimpin Islam selalu mengajak pada ketaatan, maka Allah selalu memberi kesejahteraan pada negeri yang pemimpin dan umat selalu dalam ketaatan.

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (QS. Al-A’raf: 96)

Wallahu a’lam bisshawwab