Oleh : Fita Erviana S.Pd

Senin ( 5/10/2020), Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna DPR RI. RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang setelah mendapat persetujuan dari sebagian besar fraksi di DPR.


Namun, meski telah diketok palu Undang-Undang ini masih menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan, baik ditingkat nasional maupun daerah. Sebab banyak Pasal dinilai kontroversi dan amat merugikan nasib buruh, tak terkecuali buruh perempuan.


Setidaknya dari 7 poin yang menjadi sorotan , dua diantaranya berimbas langsung bagi buruh perempuan. Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Perempuan, Arieska Kurniawaty menjelaskan, keberadaan Omnibus Law membuat hak perlindungan buruh perempuan semakin tersungkur. “(UU Ciptaker) Tidak kenal cuti karena haid atau keguguran, karena hanya menyebutkan cuti tahunan atau cuti panjang lainnya yang diatur dalam kerja,” ujar Kurniawaty.
Cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang, karena hak upahnya atas cuti tersebut hilang. Akibatnya buruh perempuan tidak akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena khawatir dipotong upahnya pada saat mengambil cuti tersebut. Dengan kata lain, otomatis peraturan baru di Omnibus law tentang cuti haid dan hamil hilang.


Aturan tersebut dinilai bertentangan dengan konvensi International Labour Organization (ILO) yang mengatur bahwa buruh yang mengambil hak cuti maka harus dibayarkan upahnya. Dalam peraturan yang lama di UU No 13/2003 dikatakan buruh yang menggunakan cuti haid, hamil, dan cuti lainnya dibayar upahnya.


Buruh Perempuan Dalam Jeratan Sistem.
Dalam seminar bertajuk Empowering Women in the Workplace, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan perempuan sangat berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. Karena itu peran perempuan dalam sebuah pekerjaan harus ditingkatkan. “Yang pertama harus dipahami dari sebuah negara itu harus ditingkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan, baik untuk perekonomian, untuk perempuan dan untuk keluarganya,” kata Sri Mulyani.


Bagi sistem kapitalisme perempuan tak ubahnya sebagai mesin pencetak uang. Berbagai program digelontorkan untuk mendorong perempuan agar berdaya dalam roda perekonomian. Dengan asas manfaatnya kapitalisme memandang bahwa tenaga kerja perempuan lebih menguntungkan. Perempuan pada umumnya tidak memiliki bargaining position yang memadai sehingga mudah diperdaya dengan gaji yang lebih rendah, pengabaian hak pekerja, dan pembatasan kebebasan dalam berserikat. Selain itu perempuan adalah pangsa pasar yang menggiurkan dengan daya beli yang cukup tinggi.


Sayangnya dorongan bagi perempuan untuk bekerja tidak diimbangi dengan pemenuhan hak-hak perempuan lainnya misalnya terkait waktu kerja, jam malam, kompensasi atas cuti haid, melahirkan dan lainnya. Walhasil justru menimbulkan problem baru ditengah-tengah masyarakat. Inilah bukti paradoks penerapan sistem kapitalisme.

Perempuan Mulia dan Berdaya dalam Sistem Islam
Berbeda dengan kapitalisme, Islam memiliki pandangan khos terhadap perempuan. Perempuan dalam Islam memiliki kedudukan yang luar biasa. Perempuan adalah tonggak peradaban, dari rahimnya lahir generasi-generasi penerus perjuangan. Maka dari itu, tugas utama dan pertama bagi perempuan adalah Al Umm warobatul bait .
Posisi Al um warobatul bait sangat mulia dihadapan Islam. Kemuliaan perempuan tidak dinilai dari seberapa banyak materi yg dihasilkan, sebenarnya tinggi jabatan yang didapatkan, melainkan dari kepiawaiannya mencetak generasi sholih Sholihah. Maka dari itu, Allah membebankan kewajiban bekerja bagi para lelaki karena mereka pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Sementara bagi perempuan hukum bekerja adalah mubah, asalkan tidak mengabaikan kewajiban dan melanggar hukum syara’. Tugas utama perempuan adalah mendidik anak-anaknya.
Namun demikian, perempuan tetap boleh bekerja dan memainkan peran lain dalam kehidupan bermasyarakat, selain peran mereka dalam keluarga seperti yang telah disebut di atas. Keberadaan dokter, guru, perawat, hakim, polisi perempuan sangatlah penting bagi keberlangsungan masyarakat. Bahkan jika seorang perempuan muslimah bekerja, dia tidak diwajibkan untuk membelanjakan uangnya untuk keluarganya. Dia bisa menjadi orang yang kaya raya, sedangkan kewajiban menafkahi keluarga tetap ada pada lelaki yang menjadi suaminya, bukan pada dirinya. Suami ataupun keluarga, tidak punya hak untuk menyentuh harta yang dikumpulkan oleh perempuan tersebut. Tentu saja perempuan muslimah juga terikat kewajiban ‘untuk membayar’ atas hasil pekerjaan mereka, entah itu yang termasuk kharaj, ‘usyur, atau zakat. Sedangkan perempuan non Muslim tidak dikenakan kewajiban membayar jizyah, bahkan seandainya mereka memiliki pekerjaan.
Oleh karena itu akan ada mekanisme sedemikian rupa oleh daulah Islam yang dikhususkan bagi pekerja perempuan. Negara akan membuat kebijakan yang sejalan dengan hukum syariat, misalnya terkait kewajiban menutup aurat di kehidupan umum ditempat-tempat kerja, larangan bertabaruj, ketentuan jam malam bagi , pengaturan waktu kerja dll. Mekanisme tersebut dibuat agar hak dan kewajiban perempuan tidak terabaikan. Negara tidak akan mengutamakan kepentingan korporasi dan investasi. Wallahu ‘alam biswahab
]