Oleh : Indri NR

Laporan Bank Dunia berjudul International Debt Statistics (IDS) 2021 yang menempatkan Indonesia di daftar 10 negara dengan utang luar negeri terbesar.

Laporan yang terbit pada 12 Oktober 2020 ini berisi data dan analisis posisi utang negara di dunia di mana dalam salah satu bagian laporan menyebutkan perbandingan beberapa negara berpendapatan kecil dan menengah dengan Utang Luar Negeri (ULN) terbesar, termasuk Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa jumlah utang Indonesia yang banyak akibat warisan Kolonial Belanda.
“Dari sisi ekonomi waktu kita merdeka, kita diberikan warisan Belanda tidak hanya perekonomian yang rusak namun juga utang dari pemerintahan kolonial,” kata dia dalam pembukaan Ekspo Profesi Keuangan 2020 melalui video conference, Senin (12/10/2020)

Menurutnya, saat negeri ini merdeka, secara keuangan balance sheet tidak 0 Rupiah. Harta kekayaan yang ada rusak karena perang, dan seluruh investasi yang sebelumnya dilakukan Belanda menjadi investasi pemerintah Indonesia.

Dengan kata lain, masih menurut Sri Mulyani, Belanda yang pernah menjajah selama 3,5 abad itu tak hanya memberi warisan ekonomi yang rusak, tapi juga utang. Utangnya menjadi utang Republik Indonesia. Besarnya sekitar US$ 1,13 1,13 miliar atau setara Rp15,8 triliun.

Apakah benar hutang Indonesia akibat warisan atau justru salah atur perekonomian ?

Saat utang Indonesia dianggap sebagai warisan kolonial, hal ini sebenarnya menciderai nalar publik. Karena jumlah hutang Indonesia naik secara fantastis dari tahun-tahun sebelumnya. Parameter apa yang digunakan untuk menunjukan kondisi ekonomi Indonesia semakin baik ?

Data terakhir yang dirilis Bank Indonesia (BI), ULN Indonesia per Juli 2020 yakni sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.063,56 triliun (kurs Rp 14.800 per dollar AS) dengan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 38,2 persen.

Sementara itu pada Juli 2019, utang luar negeri Indonesia sebagaimana dicatat BI yakni sebesar 395,3 miliar dollar AS. Rinciannya, utang publik 197,5 miliar serta utang swasta dan BUMN sebesar 197,8 miliar dollar AS.

Artinya selama setahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi, ada kenaikan utang luar negeri Indonesia sebesar 14,4 miliar dollar AS. Kenaikan berasal baik dari utang pemerintah maupun swasta. Apabila dibandingkan periode awal Presiden Jokowi atau di akhir kuartal IV-2014, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar 292,6 miliar dollar AS dengan rasio terhadap PDB sebesar 32,9 persen.

Dengan begitu, selama dua periode saat ini (2014-2020), utang luar negeri Indonesia sudah bertambah sebesar 117,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.721,87 triliun. Jumlah yang fantastis, dan jelas ini bukan lagi di masa penjajahan Belanda.

Indonesia harus segera keluar dari jebakan hutang ini. Perlu ada tata aturan perekonomian baru yang dapat menyelesaikan problem ini. Sistem ekonomi Islam dapat menjadi exit point dalam problem ekonomi Indonesia dan dunia.

Bukti nyata terjadi di masa Khilafah Utsmaniyah. Khilafah Islam, pernah mempunyai hutang yang luar biasa besar.

“Saat aku memangku pemerintahan, total utang kami sekitar 300 juta lira dan berhasil ditekan hingga tinggal 30 juta lira, atau tinggal sepersepuluhnya saja”. Demikianlah tulis Sultan Abdul Hamid (1842-1918M), Khalifah Utsmaniyah di dalam catatan hariannya (terj. Mudzakaraat as Sulthan abdul Hamid. Dr Muhammad Harb hal 26).

Dalam Khilafah, negara bertanggung jawab atas optimalisasi dari harta kepemilikan umum dan negara tersebut tanpa adanya liberalisasi dalam lima aspek ekonomi: liberalisasi barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Juga diperoleh dari zakat mal (ternak, pertanian, perdagangan, emas, dan perak).

Tiga pos ini mengalirkan harta baitul mal karena bertumpu pada sektor produktif. Harta baitul mal juga selalu mengalir karena tidak terjerat utang ribawi. Dengan demikian, kemandirian dan kedaulatan negara dapat terjaga dan potensi penutupan kebutuhan anggaran dari utang luar negeri dapat dihindari.