Oleh : Sifi Nurul Islam.
Muslimah peduli Umat

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menampik anggapan UU Cipta Kerja memberi peluang self declare (deklarasi mandiri) produk halal dapat dilakukan secara serampangan oleh setiap produsen.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki HS saat dihubungi dari Jakarta, Rabu, mengatakan terdapat pemahaman yang tidak utuh oleh sebagian masyarakat yang berkesimpulan self declare halal dapat dilakukan siapapun dengan cara remeh temeh.

“Di Pasal 4A UU Ciptaker, self declare harus memenuhi standar yang ditetapkan BPJPH,” kata merujuk BPJPH/Kementerian Agama akan menerbitkan panduan deklarasi mandiri produk halal dalam waktu dekat.

Ia mengatakan deklarasi mandiri halal tidak bisa dilakukan tanpa memenuhi kriteria. Aturan terkait self declare juga sedang digodok dengan menjaring partisipasi publik.
Mastuki mencontohkan terdapat persyaratan produsen dapat mendeklarasikan mandiri produknya halal ketika materi produk dan proses pembuatannya masuk dalam kategori risiko rendah terpapar unsur haram.

“Misalnya usaha mikro dan kecil (UMK) dengan titik kritis rendah low risk, seperti bahan produknya terdiri dari bahan nabati, bahkan itu tidak ada risiko itu bisa mengajukan self declare’,” kata dia.

“Pelaku usaha mikro, super mikro, tidak memiliki risiko tinggi bisa mengajukan self declare. Mekanisme self declare itu kita atur selain bahannya, kemudian prosesnya,” katanya.

Dalam proses deklarasi mandiri itu, kata Mastuki, pelaku UMK akan mendapatkan pembinaan tentang produk halal termasuk soal self declare.
BPJPH, kata dia, akan menggandeng Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia terkait deklarasi mandiri itu.

“Saat mereka siap, silakan self declare. Ini bisa penyelia halal dari ormas yang membina,” kata dia.

Terkait biaya sertifikasi halal, Mastuki mengatakan UMK akan mendapatkan subsidi sampai gratis. Golongan usaha UMK itu adalah unit bisnis dengan omset di bawah Rp1 miliar per tahun.

“Ditegaskan dalam UU Ciptaker, UMK dengan omset di bawah Rp1 miliar setahun itulah yang mendapat prioritas digratiskan biaya sertifikasi halal. Tetapi misalnya usaha itu masuk dalam usaha kecil tapi omsetnya lebih dari Rp1 miliar setahun mereka masuk dalam kategori reguler dan untuk meregistrasi produk sertifikasi halal seperti pada umumnya,” katanya.

Allah SWT berfirman dalam TQS Al Maidah ayat 88: “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Melahirkan “Self Declare” Kehalalan
Ikatan Semu ala Kapitalis, Mampukah Mengantarkan Kerukunan Berbangsa?
Betapa besar karunia Allah untuk manusia yang menjadikan makanan halal untuk dikonsumsi. Namun sifat manusia yang rakus dan tidak pernah puas terhadap makanan yang ada dihadapannya, sehingga ingin mencoba semua makanan yang ada.
Ditambah sistem kapitalisme sekuler yang membuat manusia tidak mengkroscek dahulu status makanan tersebut halal atau haram.

Allah mengingatkan konsumsi makanan dan minuman yang halal itu bentuk ketakwaan sebagai kaum mukmin. Manusia perlu menjauhkan diri dan keluarganya dari makanan syubhat.

Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat maka ia akan menyelamatkan agama dan kehormatannya, barangsiapa terjerumus pada perkara syubhat maka ia bisa terjatuh dalam keharaman.” (HR. Bukhari Muslim).
Maka masalah menentukan halal dan haram bukan sekedar label atau sertifikat saja tapi terkait tentang keimanan seorang hamba.
Sedangkan rezim sekuler hanya peduli kepentingan produsen, dan amat mudah mengubah peraturan demi alasan untuk memperlancar UMKM.

Begitulah cara berpikir rezim kapitalis yang tidak peduli suara konsumen apalagi pertimbangan syariat yang menentukan kehalalan sebuah produk tidak cukup hanya mempertimbangkan cepatnya proses dan penghematan biaya. Tetapi kaum muslimin membutuhkan label produk halal sesuai petunjuk Al Qur’an dan As Sunnah.
Sehingga perkara ini harus berada ditangan Ahli/Ulama yang memahami runtutan proses produksi, pengetahuan bahan, reaksi biokimia yang terjadi pada bahan makanan, dan standar syariahnya. Bukan ditangani oleh orang yang mengatasnamakan lembaga tertentu dan mendapatkan legitimasi dari pemerintah tapi bukan dasar kelayakan secara syariat. Betapa berat dosa siapapun yang menganggap enteng (mudah) status halal haram sebuah produksi hanya karena kepentingan materi. Wallahu’alam bi showab.