Oleh : Sunarti

Bak tikus mati di lumbung padi, itulah nasib masyarakat di negeri ini. Bagaimana tidak, seluruh kekayaan alam di Bumi Pertiwi menjadi aset para investor asing. Investasi yang dinilai mampu meningkatkan ekonomi indonesia. Dengan anggapan akan banyak dana asing masuk ke dalam negeri. Sayangnya dalam ilmu ekomomi kapitalis, investasi dianggap merupakan salah satu hal yang mampu meningkatkan pendapatan negara yaitu GDP (Gross Domestic Product).

Harapannya jika GNP (Gross National Product) atau Produk Nasional Bruto (PNB) sebesar maka tingkat kesejahteraan tinggi. Akhirnya investasi digenjot oleh masyarakat. Tapi apakah benar dengan investasi tinggi maka tingkat kesejahteraan juga tinggi?

Pada kenyataannya kesejahteraan tinggi itu untuk para pembinis saja alias pemodal. Sedangkan rakyat tetap bahkan makin miskin. Maka produk nasional bruto belum tentu menjadi jaminan kesejahteraan. Karena faktanya sejahtera itu hanya angka.

Jelas sudah “bagai menegakkan benang basah” untuk mensejahterakan rakyat dan mendongkrak perekonomian jika dilakukan dengan kerjasama dengan pihak asing. Apalagi jika dilakukan dengan cara investasi/penanaman modal asing ke dalam negeri dalam berbagai bidang yang justru tidak menguntungkan bagi rakyat.

Dengan kerjasama berkedok penanaman modal/investasi dari pihak asing, maka akan memiliki peluang besar asing untuk mengeruk berbagai sumber daya dan berpeluang leluasa dalam kancah perekonomian dalam negeri. Alih-alih membantu, justru mempererat cengkeraman di sektor ekonomi ke dalam negeri.

Fakta yang diperkuat dengan bertemunya Menlu Cina dengan Luhut untuk membahas penguatan kerja sama antara China dengan Indonesia. Pertemuan yang berlangsung di Provinsi Yunnan, China barat daya, Republik Rakyat China, Jumat (9/10/2020). Melansir Xinhua News, yang dikutip Kompas.com, Menko Luhut merupakan utusan khusus Presiden Indonesia Joko Widodo sekaligus berperan sebagai Koordinator Kerja Sama Indonesia dengan China.

Dengan menyebut bahwa tahun ini menandai peringatan 70 tahun terbentuknya hubungan diplomatik China-Indonesia, Wang berharap kedua negara dapat memperkuat kerja sama di berbagai bidang seperti vaksin, e-commerce, intelegensi artifisial (kecerdasan buatan) serta pertukaran budaya dan masyarakat (Kompas.com).

Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Secara internal, Indonesia sejatinya adalah negara yang memiliki kemampuan untuk mengelola dua aset kekayaan tersebut. Menilik sumber tenaga ahli yang ada di tanah negeri juga banyak.

Sejatinya, kemandirian bangsa juga bisa terwujud. Pasalnya kebijakan yang semula berpihak kepada para pengusaha asing, bisa dihentikan. Dari sini eksistensi negara juga akan tampak. Sebab, kerjasama dengan luar negeri adalah kerjasama politik, seharusnya bertujuan menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh negeri ini.

Sayangnya saat ini negeri-negeri penganut sistem kapitalisme, menggunakan asas manfaat. Dan motif ekonomi yang sangat menonjol, kerakusan serta ketamakan menguasai sumberdaya alam, sumber daya manusia sebagai konsumen (pangsa pasar), letak geografis yang strategis sebagai jalan kemudahan dalam mengembangkan sayap penjajahan di bidang ekonomi; dan kesemuanya dilakukan dengan nama investasi. Sedangkan Indonesia merupakan negeri jajahan mereka.

Suatu negara bisa mandiri ketika memiliki kemandirian dalam berbagai kepemilikan, produksi dan distribusi sumberdaya yang ada (sumber daya manusia dan sumber daya alam). Negara memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sektor pangan, energi, keuangan dan infrastruktur untuk perjalanan kehidupan ekonomi rakyat.

Yang berikutnya adalah jika negara memiliki kemampuan dalam memasok pasar domestik untuk kebutuhan primer dan sekunder. Dan berikutnya, negara bisa mandiri secara ekonomi jika negara tidak dalam penjajahan/tekanan asing/memiliki kemerdekaan dalam mengambil kebijakan ekonomi (tidak bergantung kepada pihak asing).

Negeri yang memiliki sumberdaya alam dan itu adalah kepemilikan umum, maka hanya negara yang berhak mengelola sumberdaya alam tersebut. Tidak diperkenankan diolah oleh asing. Hal ini masuk ke dalam kemampuan domestik negara dalam pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder rakyat. Ini menjelaskan jika ivestasi asing pada sektor-sektor milik umum harus diputuskan.

Pembatasan segala bentuk hubungan dengan negara-negara kafir yang sedang berupaya menguatkan hegemoni dalam bidang ekonomi (termasuk Cina) harus dilakukan. Lembaga perbankan dan perdagangan ekonomi non riilnya, misalnya, musti dihentikan. Pasalnya lembaga tersebut telah menjadi instrumen dominasi yang dimanfaatkan oleh kekuatan kapitalisme global untuk melakukan penjajahan ekonomi dalam negeri Zamrud Khatulistiwa.

Wallahu’alam bisshawab.