Oleh: Resti Ayu Pratiwi

Hidup di dalam sistem demokrasi kapitalis, semakin hari semakin menyusahkan rakyat. Pasalnya semua hal dihargai dengan uang, semua dapat dibisniskan demi menraup untung besar. Apalagi setelah disahkannya Omnibus Law yang kini diganti menjadi Ciptaker (Cipta Kerja), aturan semakin ruwet. Semua bidang terkena dampak dari pengesahan Omnibus Law ini, tak terkecuali Sertifikat halal pun turut di otak atik lewatt UU ini.

Di pasal 35 A ayat 2, berdampak mengubah regulasi penerbitan sertifikasi halal. Aturan pada UU tersebut memberikan alternative sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang di tetapkan (republika.co.id, 12/10/2020).

Tujuan pemerintah meloloskan pasal ini adalah demi kelancaran UMKM Untuk mendapatkan BPOM dan sertifikasi halal. Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UMKM) mengatakan UU Omnibus ini dapat memudahkan UMKM untuk mengembangkan produknya dan tidak terbebani oleh sertifikasi halal, intinya jangan dibuat ruwet sertifikasi halal suatu produk. (nasional.kompas.com, 18/2/20)

Jadi jika dilapangan UMKM sulit mendapat sertifikasi halal dari MUI, maka akan ada BPJPH yang memudahkan sertifikasi nya. Lalu apa standarisasi halal-haramnya suatu produk? Hanya demi uang semua dapat dipermainkan termasuk perkara halal-haram ini.

Sebelum omnibus law ini disahkan, Fachrul Razi menyampaikan agar JPH diloloskan. Menurutknya sertifikasi halal akan lebih cepat jika melibatkan pihak selain MUI. Namun hal ini menuai banyak kontra. Pemerintah memang kerap mengeluarkan aturan yang membingungkan rakyat. Padahal dalam menentukan halal- halam suatu produk membutuhkan orang yang kompeten agar tidak terjadi pelanggaran Syariat di dalamya.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah menilai pasal 35 A ayat 2 UU Ciptaker klaster JPH menyepelekan peran ulama, karena jelas dalam pasal tersebut menegaskan apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditentukan, maka akan diambil alih oleh BPJH. Jelas hal ini hanya menguntungka rezim semata. Demokrasi kapitalis telah sukses merusak rakyat, penguasa juga ulama, sebab sejatinya system kufur ini akan terus menghasilkan kerusakan.

Islam memandang persoalan halal-haram tentu tidak sembarangan, sebab produk akan dikonsumsi masyarakat luas. Untuk menyelesaikan persoalan ini, sebagai pejuang Islam langkah-langkah yang dapat kita tempuh, diantaranya: Membangun kesadaran umat Islam akan pentingnya memproduksi dan mengonsumsi makanan halal, karena di system demokrasi ini memaksakan rakyat tidak peduli akan Syariat Islam yang ditancapkan adalah nilai materi belaka, langkah yang kedua adalah dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi produk halal yang beredar, yang ketiga Negara lah yang harus mengambil peran dalam pengawasan kehalalan produk. Negara harus tegas memberikan sanksi kepada industry-industri memproduksi barang haram. Kaum muslimpun dikenai sanksi ketika membeli dan mengonsusmsi barang haram. Misalnya Peminum Khamr dikenakan sanksi jilid 40 atau 80 kali dan sanksi yang serupa lainnya.

Para penguasa dan para pendukung UU ini hanya melihat pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatika rakyat. Mengharapkan perbaikan kondisi saat ini jelas tidak mungkin, penyelesaian dari wabah saja tak kunjung menemui titik terang. UU ini sangat jelas menampakan niat jahat, suara public tak lagi di dengar, bahkan ulama-ulama diremehkan dalam penerbitan halal haram ini.

Dari sini dapat dipahami, rakyat butuh peran Negara yang mengayomi rakyatnya, melindungi dari keharaman yang dibuat oleh sisitem demokrasi kapitalisme. Sudah semestinya umat memperjuangkan tegaknya Khilafah Islamiyah. Khilafah adalah junnah bagi umat. Pemimpin yang berani, yang mengayomi, memperjuangkan rakyat, pemimpin seperti ini hanya ada dalam Khilafah Islamiyah. Maka kebutuhan adanya Khilafah adalah hal yang sangat urgent saat ini, agar rakyat tak terus merasakan derita.