Oleh: Dewi Meiliyan

Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada rapat paripurna DPR, Senin (5/10), menuai beragam respon masyarakat. Salah satu yang disorot dalam RUU ini yaitu pasal 121 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 8 dan 10 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pasal ini memperluas pengertian kepentingan umum dengan menambahkan kepentingan investor.

Tambahan dari pasal ini yaitu adanya kategori industri minyak dan gas, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan kawasan pariwisata dan kawasan lain yang diprakarsai oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN dan BUMD. Sehingga kewenangan pemerintah akan lebih luas lagi. Hal semacam ini tentunya akan memperparah konflik ketimpangan kepemilikan lahan, praktik perampasan dan penggusuran tanah. Selain itu, sejumlah lahan pertanian akan sangat mudah beralih fungsi menjadi sektor-sektor yang sudah disebutkan di atas.

Terlihat sekali bagaimana sikap pemerintah yang otoriter dengan menghalalkan lahan milik rakyat demi menarik investor. Tentunya pelaksanaan dari Undang-undang ini akan mengebiri hak-hak rakyat dalam kepemilikan individu.