Oleh: Nina D. Mardiani

5 oktober tepatnya tengah malam Rancangan Undang-Undang omnibus law UU Cipta Kerja resmi disahkan yang terdiri dari empat point penting. Poin keempat dalam omnibus law UU Cipta Kerja mengatur mengenai Pemberian Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah yang ada di pasal 146 – pasal 147. Dalam hal ini presiden menjelaskan mengenai urusan pengadaan lahan di omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja khusunya, keberadaan bank tanah. Presiden menegasakan bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan, serta reforma agraria.

Banyak kalangan yang tidak sepakat atas hal ini salah satunya datang dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Maria SW Sumardjono. Maria mengungkapkan kritikan ini saat jadi pembicara di diskusi virtual yang digelar Pusat Studi Lingkungan Hudup (PLSH) UGM bertema UU Cipta Kerja dan Masa Depan Lingkungan Indonesia, Sabtu 9 Oktober 2020. Maria berpendapat omnibus law UU Cipta Kerja desainnya kurang tepat. Karena sudah banyak yang memberikan masukan tapi tidak diindahkan. “Kami Fakultas Hukum UGM secara langsung telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pada awal Maret 2020,” katanya. Mengapa hal ini bermasalah,karena untuk siapa menyediakan tanah sehingga perlu lembaga menyediakan menghimpun dan mendistribusikan. Serta ketentuan tersebut dapat mempermudah proses alih fungsi lahan pertanian dan berpotensi merugikan kelompok petani. Proses alih fungsi lahan yang dipermudah, sehingga akan memperparah konflik agraria, ketimpangan kepemilikan lahan, praktik perampasan dan penggusuran tanah. Disisi lain, perusahan pemilik tanah bebas melakukan apapaun terhadap tanah yang dikelolanya walaupun itu berdampak negative bagi lingkungan.

Dalam RUU ini, sangat terlihat jika pemerintah juga memberikan hak impunitas terhadap korporasi dalam konteks hukum. Artinya Pidana baru bisa berjalan kalau proses sanski administrasi sudah berjalan atau diputuskan di pemerintah, sedang ada proses pengendalian hukum ke eksekutif. Satu perusahaan akan terkena pidana atau tidak, tergantung sanksi administrasinya. Apabila sanksi administrasi tidak dipenuhi perusahaan, barulah pidana dapat dijalankan. Dengan memberikan hak istimewa bagi korporasi, pemerintah seperti meniru yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda terhadap VOC. Pada masa kolonial, VOC mendapatkan hak istimewa terdapat sumber daya alam, sedang rakyat terisolasi dari ruang hidup. Seluruh kewanangan perlindungan pengelilaan lingkungan hidup jadi kewenangan pemerintahan pusat dan penghapus kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten, serta kota akan berpotensi memunculkan kongkalikong antara pengusaha dan penguasa untuk mengelabui rakyat. Memperoleh kemaslahatan rakyat memperoleh kemaslahatan melalui pengesahan UU Omnibus Law hanyalah dalih.

Ketidak seimbangan dalam penegolaan lingkangan akan menimbulkan dampak bagi kelangsungan hidup manusia. Islam telah mensolusikan pemenuhan kebutuhan manusia secara menyeluruh yang mencakup kepemilikan individu, umum serta negara. Dalam sistem kapitalis membebaskan individu memeiliki apa yang menjadi kepemilikan umum bahkan asset negara. Negara mefasilitasi individu untuk menguasai sejumlah asset meski berkaitan dengan hajat orang banyak. Sangatlah berbeda dengan islam, individu dibolehkan memiliki lahan pertanian, tetapi tidak boleh menguasai harta milik umum.

Ibnu al-Mutawakkil bin Abdi al-Madan berkata, dari Abyadh bin Hamal, bahwa dia pernah datang menemui Rasulullah saw. dan meminta diberi tambang garam—Ibnu al-Mutawakkil berkata—yang ada di Ma’rib. Lalu Rasul saw. memberikan tambang itu kepada Abyadh. Ketika Abyadh pergi, salah seorang laki-laki dari majelis berkata, “Apakah Anda tahu apa yang Anda berikan kepada dia? Tidak lain Anda memberi dia air yang terus mengalir.” Dia (Ibnu al-Mutawakkil) berkata: Lalu beliau menarik kembali tambang itu dari dia (Abyadh bin Hamal) (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Ibnu Hibban, al-Baihaqi dan ath-Thabarani. Redaksi menurut Abu Dawud).

Kesalahan fatal sistem kapitalis dalam hal ini adalah pemindahan hak pengelolahan lahan dari negara ke individu. Hasilnya segala urusan dilatarbelakangi keuntungan semata dan menafikkan kepentingan umat. Dengan demikian berharap dari kapitalis menyelesaikan masalah lingkungan dan umat dalah sebuah kemustahilan. Maka sudah saatnya campakan sistem kapitalisme.