Oleh : Ida Yani

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pengembangan kawasan industri halal (KIH) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai cita-cita menjadi negara penghasil produk halal terbesar di dunia.

Wapres menyebut ada delapan kawasan industri halal (KIH) yang sedang dalam pembangunan di berbagai daerah.

“Layanan sertifikasi halal akan dilakukan secara satu atap atau one stop service,” kata Ma’ruf Amin saat menyampaikan orasi ilmiah pada Dies Natalis Ke-63 Universitas Diponegoro (Undip) secara daring, Kamis ( 15/10/2020).
 
Dengan UU Cipta Kerja sistem penerbitan sertifikat halal berubah. Jika sebelumnya hanya Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) yang punya kewenangan, kini ada alternatif ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ). Ini berarti memberi peluang self declare produk halal.

Ketua Dewan Halal MUI Nadratuzzaman Husen menyoroti tentang auditor halal. Self declare aksi yang diharamkan UU no 33/2014 terkait Jaminan Produk Halal ( JPH ).
Dalam pasal 14 Omnibus Law UU Ciptaker mereka tidak perlu lagi meminta sertifikat dari MUI.

Self declare atau pernyataan produk halal secara mandiri oleh UMKM sesuai pasal baru di UU Ciptaker yakni pasal 4A ayat 1 berbunyi “untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 didasarkan atas pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Ayat 2 nya dijelaskan pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) ( kabar 24 bisnis.com,16/10/20.
 
Pemerintah memberikan label / sertifikat halal bukan didorong oleh keimanan kepada Allah Swt, namun berdasar pengembangan kawasan industri halal.
Lebih mengkhawatirkan lagi kewenangan MUI dalam hal utama ini disapu oleh UU Ciptaker. Standar halal yang bisa dipertanggung jawabkan hilang. Karena lembaga yang menjadi penerang negeri ini diabaikan begitu saja. Demi mempermudah para pemilik usaha memberikan label halal, bagi semua produk mereka, tanpa memperhatikan kebenaran halal dan haram. Kepentingan masyarakat akan produk yang benar- benar halal sesuai syariat tak lagi jadi standar baku. Merisaukan bukan?

“Apabila bintang- bintang ini sirna diantara kegelapan- kegelapan tadi, maka sudah tentu para penunjuk jalan akan berhadapan dengan kesesatan jalan”. (HR.Ahmad)

Mengacu hadist tersebut, demokrasi tak lagi sesuai dengan slogan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi penguasa lebih mementingkan pemilik modal. Dengan menyapu bintang dari langit dengan UU sapu jagat yang menjadi sangat sakti. Lalu menyesatkan seluruh umat.
Apalah gunanya ditempel label 100%halal jika tidak benar.

Dalam hukum Islam sesungguhnya yang halal itu jelas dan haram itu jelas.
Namun ketika sistem negeri menerapkan aturan yang bathil maka kehidupan bathil yang ada. Tidak bisa mengharapkan kehidupan Islami meskipun di atas kertas ada tulisan Islam.

Dan kuncinya hanya satu menerapkan sistem Islam dalam Daulah Islam. Karena hanya khilafah yang mampu merangkul ulama kembali menjadi cahaya di langit negeri. Menjadikan tiap aturan dan UU yang dilahirkan adalah sohih. Sudah pasti kemaslahan akan datang untuk seluruh penghuni negeri. Dan kehidupan seperti inilah yang dirindukan seluruh umat, muslim maupun non muslim.Allahu Akbar.