Oleh: Munandiroh

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja dalam sidang paripurna, Senin, 5 Oktober 2020. Pengesahan berlangsung sehari sebelum forum buruh dan aliansi masyarakat akan menggelar aksi protes nasional untuk menolak omnibus law tersebut.

Pengesahan RUU Ciptaker dilakukan setelah fraksi-fraksi memberikan pandangan. Dari 9 fraksi yang ada, 2 fraksi menolak untuk disahkan yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengklaim, RUU yang sudah disahkan menjadi UU ini akan menjadi solusi persoalan fundamental yang menghambat transformasi ekonomi nasional, seperti obesitas regulasi, rendahnya daya saing, dan peningkatan angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja baru.

Banyak kalangan menolak disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020. Gelombang unjuk rasa pun mewarnai keputusan legislator Senayan yang mengesahkan undang-undang sapujagat itu setelah diketok palu.Tokoh agama, aktivis hingga artis pun menolak undang-undang yang masih menimbulkan pro dan kontra ini disahkan.

Beberapa tokoh agama lintas kepercayaan menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang atau UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan. Para tokoh ini menilai aturan ini tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. “Banyak masyarakat, yang menjadi stakeholder menolak. Sudah pasti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang harus dikoreksi, diluruskan,” ujar tokoh Jaringan Islam Liberal Ulil Abshar Abdala dalam konferensi pers daring yang disiarkan di Youtube melalui kanal milik Fraksi Rakyat ID, Selasa 6 Oktober 2020.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga telah menyerahkan surat dan kajian akademik terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada pimpinan DPR. Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan kajian ini sebagai bentuk tanggung jawab Muhammadiyah terkait komitmen keagamaan dan kebangsaan.

“Simpulan besar, fundamental substansialnya ialah bahwa filosofi dari RUU tersebut rapuh sekali. Bertentangan dengan moralitas konstitusi 1945,” kata Busyro dikutip dari keterangan video, Rabu, 15 Juli 2020.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj memandang UU Cipta Kerja yang baru diputuskan pada Senin (5/10) lalu itu, sangat tidak seimbang karena hanya menguntungkan satu kelompok. Hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, investor. Tapi menindas dan menginjak kepentingan atau nasib para buruh, petani, dan rakyat kecil, kata Said dikutip dari laman nu.or.id, Rabu, 7 Oktober 2020.

Ia mengungkapkan, warga NU harus punya sikap tegas dalam menilai UU Cipta Kerja yang kontroversi itu. Sikap itulah yang akan menemukan jalan keluar. Mari kita cari jalan keluar yang elegan, yang seimbang dan tawasuth (moderat). Kepentingan buruh dan rakyat kecil harus kita jamin. Terutama yang menyangkut pertanahan, kedaulatan pangan, dan pendidikan, tegas Ketum PBNU kelahiran Cirebon, 67 tahun yang lalu ini.

Aktivitas lingkungan sejak awal menolak UU Cipta Kerja sebelum disahkan. Greenpeace pernah memasang puluhan manekin ‘beraksi’ di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat sebagai simbol perwakilan para aktivis yang menyerukan penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Asep Komarudin mengatakan, aksi damai ini bertujuan menyerukan kepada pemerintah dan DPR bahwa rakyat tak memerlukan undang-undang yang hanya akan menguntungkan korporasi. “Belum usai pandemi dan masih segar di ingatan masyarakat akan kecurangan pengesahan UU Minerba, kali ini mereka kembali mengabaikan aspirasi masyarakat dengan membahas RUU Cipta Kerja,” kata Asep dalam keterangannya, Senin, 29 Juni 2020.

Berbagai elemen masyarakat ini kompak bergabung menolak Omnibus Law. Wajar, karena UU ini sangat menzalimi para pekerja. UU Cipta Kerja dibuat untuk kepentingan kapitalis, bukan untuk kebaikan bersama. Investasi telah dijadikan kedok oleh penguasa dan DPR untuk mendapat justifikasi atas ketok palu Omnibus Law. Seolah-olah pasca disahkannya UU Cipta Kerja investasi akan deras masuk Indonesia. Lalu jutaan lapangan kerja akan terbuka, pengangguran terserap dan buruh sejahtera. Nyatanya, poin-poin Omnibus Law justru merugikan pekerja. Karena kesejahteraan mereka makin  disunat. Padahal selama ini kalangan buruh sudah kesulitan untuk bisa hidup layak, apalagi di masa pandemi.

Akan tetapi, pihak-pihak yang bertentangan dengan narasi yang dibangun oleh pemerintah justru dikriminalisasi menggunakan UU ITE, pemblokiran akun media sosial, peretasan akun mereka yang kritis kepada pemerintah, hingga pemadaman internet.

Kekerasan terhadap massa aksi juga terus terjadi. Berdasarkan data kepolisian per 13 Oktober 2020 tercatat 5.198 peserta aksi yang ditangkap polisi. Petinggi Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemberitahuan bohong dengan menerbitkan keonaran dikalangan rakyat terkait penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengungkapkan kehadiran Undang-undang ITE “meminimalisir arti demokrasi pada satu tahun pemerintahan Jokowi karena “diterjemahkan terlalu berlebihan”.

Tidak hanya pegiat media social, Pelajar yang ikut aksi terancam sulit mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang biasa digunakan melamar pekerjaan. Ancaman itu dimaksudkan untuk mencegah kemudaratan yang dapat merugikan pelajar.

Ubaid Matraji selaku Koordinator JPPI menilai rencana kepolisian mempersulit penerbitan SKCK ialah tindakan membatasi gerakan aspirasi para pelajar. Ia menyatakan demonstrasi adalah tindakan mulia, apalagi demokrasi menjamin kebebasan berpendapat. Jika demonstrasi dianggap sebagai tindakan kriminal, hal ini mengonfirmasikan pada publik bahwa aspirasi dibungkam dan dikriminalisasi. (tribunnews.com, 16/10/2020).

Geliat Masyarakat yang Hidup

Melihat geliat perlawanan umat terhadap rezim zalim saat ini, kita patut menaruh harapan terhadap munculnya perubahan. Umat telah bergeliat. Ini merupakan ciri masyarakat yang hidup. Jika sebuah masyarakat diam saja ketika dizalimi penguasa, mereka esensinya telah mati. Dengan bergerak dan bersuara, mereka telah menunjukkan kekuatannya, sehingga penguasa tak akan semena-mena.

Isu Omnibus Law memang sangat menyentuh hajat hidup rakyat. Yakni terkait pemenuhan kebutuhan ekonomi. Ini urusan perut, sehingga wajar semua elemen masyarakat peduli. Akan tetapi, hal ini tidak akan merupah keadaan jika hanya kita berkutat pada penolakan UU omnibuslaw saja, tanpa melihat akar masalah dari semua ini bias terjadi. UU Omnibus Law Cipta Kerja yang zalim bisa lahir karena proses demokrasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Meski nyatanya dari rakyat, oleh penguasa dan untuk kapitalis, UU produk demokrasi tetap dianggap sah di negeri ini. Maka menggugat UU ini saja tidak cukup tanpa ada perubahan system yang ada.

Sejatinya, selama negeri ini berkhidmat menerapkan sistem kapitalisme neoliberal, tak mungkin ada harapan bagi rakyat untuk meraih kesejahteraan. Apatah lagi mewujudkan keberkahan. Mengapa? Karena sistem ini sudah cacat sejak awal. Selain tegak di atas kerakusan para pemilik modal, juga didukung kekuatan politik negara-negara adidaya pengusung kapitalisme global yang haus untuk melakukan penjajahan.

Tak bisa dimungkiri, ruwetnya kondisi ekonomi dunia, termasuk di Indonesia adalah dampak penjajahan politik dan ekonomi negara-negara adidaya. Hal ini didukung keberadaan para pecundang yang rela menjadi antek penjajah dengan bayaran proyek atau legitimasi kekuasaan.

Tak heran jika banyak kebijakan yang dikeluarkan penguasa justru pro kepentingan kapitalis, baik lokal maupun asing. Tak sedikit UU yang melegalkan perampokan kekayaan rakyat, atau memberi jalan lebar bagi kukuhnya penjajahan dan meninggalkan rakyat berjuang sendirian.

Sistem Islam yang Mensejahterakan
Sementara sistem Islam yakni Khilafah telah berhasil menyejahterakan rakyat selama ribuan tahun. Yakni sejak tegaknya Daulah Islam di Madinah abad ke-7 M hingga runtuh tahun 1924 di Turki.

Selama itu, dunia dipenuhi dengan kesejahteraan dan kemuliaan. Tidak terjadi konflik antara kalangan pekerja dan pengusaha. Karena hukum terkait buruh (yakni ijarah) menempatkan pekerja dan pengusaha dalam posisi setara.

Dalam sistem Islam, besaran upah harus sesuai dengan besaran jasa yang diberikan pekerja, jenis pekerjaan, waktu bekerja dan tempat bekerja. Tidak dikaitkan dengan standar hidup mininum masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat menjadi tanggung jawab penguasa, bukan pengusaha. Negara wajib memenuhi kebutuhan dasar kolektif rakyat seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan. Negara juga memudahkan rakyat untuk bekerja memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Pengusaha tidak dibebani untuk menanggung hajat hidup pekerja. Namun, pengusaha wajib memenuhi hak upah pekerja secara makruf. Perusahaan wajib memberikan upah dan hak-hak buruh sebagaimana akad yang telah disepakati, baik terkait besarannya maupun jadwal pembayarannya. Majikan/perusahaan haram  mengurangi hak buruh, mengubah kontrak kerja secara sepihak, atau menunda-nunda pembayaran upah. Semua ini termasuk kezaliman yang akan diselesaikan negara dengan sanksi yang menjerakan.

Saat terjadi perselisihan antara pekerja dengan pengusaha, negara wajib menyelesaikan secara adil dengan syariat Islam. Negara tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak. Dengan penerapan syariat Islam, buruh akan sejahtera dan pengusaha akan nyaman berbisnis.

Sudah selayaknya gerakan rakyat diarahkan pada perubahan sistem dari demokrasi menuju Khilafah. Sehingga kesejahteraan yang diidamkan selama ini bisa terwujud sempurna. Bukan hanya retorika dan mimpi belaka. 
.