By: Najiha Rasyida (Praktisi kesehatan)

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menimbulkan polemik dari sejumlah sisi, salah satunya mengenai sertifikasi halal.

Dalam UU Cipta Kerja muncul aturan terkait sertifikasi halal yang tercantum dalam beleid tersebut memungkinkan pelaku usaha mendeklarasikan sendiri bahwa produknya halal tanpa melewati proses pemeriksaan dan pengujian yang ketat seperti sebelumnya.

Perlu diketahui, bahwa self declare adalah aksi yang diharamkan oleh UU Nomor 33/2014 terkait Jaminan Produk Halal (JPH). UU JPH telah menjadi acuan untuk menyematkan logo halal pada suatu produk di Indonesia (m.bisnis.com, 16/10/2020)

Berdasarkan Omnibus Law ini, pemberian sertifikat halal dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri. Pelaku usaha berskala kecil juga mendapatkan kemudahan dengan pembebasan biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ini karena sertifikasi UMKM akan ditanggung oleh pemerintah.

Dalam pengurusan Jaminan Produk Halal (JPH), usaha kecil dan mikro dalam sertifikasi halal cukup dengan membuat pernyataan kehalalan barang yang diproduksi. Itu saja sudah cukup untuk diberi sertifikat halal.

Ketentuan soal halal diatur dalam Pasal 49 RUU Cipta Kerja. Pasal ini berisi revisi atas beberapa pasal di RUU Jaminan Produk Halal (JPH). Di antaranya, menghapus kewenangan tunggal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan produk halal (sondonews.com, 2/10/2020).

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pengembangan kawasan industri halal (KIH) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai cita-cita menjadi negara penghasil produk halal terbesar di dunia.

Layanan sertifikasi halal akan dilakukan secara satu atap atau one stop service,” kata Ma’ruf Amin saat menyampaikan orasi ilmiah pada Dies Natalis Ke-63 Universitas Diponegoro (Undip) secara daring (m.liputan.6.com, 15/10/2020)

Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Sudah menjadi suatu kebutuhan dan keharusan bagi seorang muslim untuk mengetahui kehalalan bahan-bahan dan produk pangan sebelum dikonsumsi.

Namun jika pelaku usaha bisa mendeklarasikan sendiri produknya halal tanpa melewati proses pemeriksaan dan pengujian yang ketat seperti sebelumnya apalagi kewenagan MUI menetapkan produk halal dihapus pastinya hal ini akan membahayakan para konsumen. Peluang kecurangan dalam menetapkan produk halal akan sangat besar terjadi begitu pula pelanggaran syariat. Konsumen akan kebingungan membedakan mana produk yang benar-benar halal.

Pemerintah memberikan kemudahan untuk lebal halal karena ingin mengembangkan Kawasan Industri Halal. Hal ini akan memudahkan untuk berinvestasi dan mendapat keuntungan. Dorongan memberikan label halal bukan berlandaskan keiman kepada Allah SWT tapi karena keuntungan materi. Ini merupakan watak kapitalis yang berstandar untung rugi bukan benar salah sesuai syariat Allah SWT.

Syariat islam mengajarkan umat muslim untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan tayib serta menjauhi yang haram dan syubhat atau meragukan. Syariat ini tak hanya menjadi ajaran agama tapi juga menjadi peraturan dalam negara. Disinilah fungsi negara yang seharusnya menjadi pengurus dan pelindung rakyatnya. Dalam sistem islam kehalalan produk yang beredar dipasar sangat dijaga. Mulai dari hulu hingga hilir, misalkan mulai dari penyembelihan hewan harus menyebut nama Allah SWT, pengolahan yang tidak boleh tercampur bahan haram, peralatan masak tidak boleh digunakan bergantian dengan bahan yang haram, hingga produk jadi sampai pada tangan konsumen dengan cara yang baik dan benar sesusai syariat.

Maka hanyalah sistem islam yang membuat kebijakan dengan perhatian kesesuai dengan syariat dan pasti kemaslahatan publik akan terjamin. Wallahu’alam bishowab…