Oleh : Dien Kamilatunnisa

Indonesia jadi salah satu negara tujuan dalam rangkaian kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Asia pada 25-30 Oktober mendatang. Pompeo direncanakan bertemu dengan Menlu RI Retno Marsudi dan menghadiri forum GP Ansor. Pompeo dijadwalkan akan mengunjungi Indonesia pekan depan, dalam rangkaian perjalanannya ke India, Sri Lanka, Maladewa, dan Indonesia pada 25-30 Oktober 2020. Kunjungan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Cina dalam mencari dukungan negara-negara di Asia, khususnya soal konflik Laut Cina Selatan, yang diklaim sebagai wilayah milik Cina. Klaim tersebut ditentang oleh banyak negara, termasuk Indonesia (suara.com, 23/10/2020).

Ada 2 poin penting yang harus dicermati dari kunjungan Pompeo ke Indonesia. Pertama, memastikan posisi Indonesia agar berada di belakang AS. Hal ini senada dengan pendapat Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana bahwa kunjungan Pompeo ke Indonesia untuk mengharapkan dukungan Indonesia kepada AS dalam konflik Laut Cina Selatan (23/10). Kedua, menjalin komunikasi dengan salah satu kelompok umat Islam, GP Anshor. Gerakan Pemuda Ansor (GP) Anshor adalah sayap pemuda dari organisasi Muslim terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama. Gerakan Pemuda Ansor beranggotakan 5 juta orang dan beroperasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi massa Muslim terbesar di dunia dengan 90 juta anggota (matamatapolitik.com, 25/10/2020).

Telah diketahui bersama bahwa posisi Laut Cina Selatan sangat strategis dan menjadi medan pertarungan kekuatan besar antara AS dan Cina. Posisi ini mempertemukan beberapa poros kekuatan negara-negara Asia salah satunya Indonesia. Indonesia merupakan negara yang tergabung dalam ASEAN sehingga memiliki posisi yang sangat penting dalam menghadapi konflik Laut Cina Selatan. Tentunya, Amerika Serikat berusaha untuk mendapatkan pengaruh dari beberapa negara Asia Tenggara, Asia Timur dan India untuk memperkuat kedudukannya.

Hal ini tentu sangat ironi dan miris karena negeri-negeri muslim di sekitar LCS hanya menjadi penonton pertikaian negara AS dan Cina. Sementara itu kedua negara ini terkenal dalam pemusuhannya pada umat Islam, bahkan kedua negara ini berlumuran darah kaum muslim. Sayangnya, negeri-negeri muslim yang berada di LCS belum memberikan respon yang signifikan terhadap konflik yang ada. Hal ini diakibatkan pengaruh politik, pertahanan dan keamanan negeri-negeri muslim masih belum kuat dibandingkan AS dan Cina. Tanpa basis ideologi yang khas maka negeri muslim mustahil menolak agenda negara-negara adidaya.

Oleh karena itu, sangat penting bagi kaum muslim untuk mengadopsi satu ideologi yang khas yang sudah terbukti membawa peradaban yang mulia, yakni sistem ideologi Islam. Dalam sistem Islam kafah, prinsip politik luar negerinya bertumpu pada dakwah dan jihad. Sementara hubungan diplomatis dengan negara kafir harbi tentu tidak akan terjadi. Disisi lain, kekuatan maritim dan armada lautnya berdasarkan aqidah Islam. Maka dapat dipastikan bahwa negara Islam tidak akan menjadi penonton ditengah pertarungan negara-negara kafir. Namun, negara Islam akan membebaskan tanah dan laut dari keserakahan dan penjajahan ekonomi. Visi maritim Islam berdasarkan dorongan iman, jihad, dan ketakwaan. Hal ini berdasarkan sebuah hadist : Satu kali berperang di lautan itu lebih baik dari sepuluh kali berperang di daratan. Orang yang berlayar di lautan [dalam jihad] adalah seperti orang yang telah mengarungi seluruh lembah [daratan]. Dan orang yang mabuk di lautan [dalam jihad] adalah seperti orang yang bersimbah darah [dalam jihad].” (HR Al-Hakim no. 2634 dan Ath-Thabarani dalam Al-Mu’jam Al-Kabir).

Sementara itu, menyoal kunjungan Pompeo ke GP Anshor karena GP Anshor dinilai selaras dengan AS mengenai hak-hak asasi manusia, globalisasi dan kebebasan beragama. Bahkan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf menuturkan bahwa penggabungan hak asasi manusia dan kebebasan beragama adalah elemen penting dari inisiatif global organisasinya. “Kami ingin berkontribusi pada tujuan yang kami yakini dibutuhkan oleh seluruh peradaban global. Kami punya ide-ide yang kami yakini bermanfaat. Kami ingin bekerja sama dengan aktor lain yang memiliki aspirasi yang sama,” tandas Staquf. “Kami melihat inisiatif ini diambil oleh Departemen Luar Negeri AS, yang memiliki aspirasi yang sejalan dengan wilayah kami dalam hal tatanan berbasis aturan dan kebutuhan akan seperangkat nilai peradaban.”(25/10).

Padahal, sudah jelas dalam ajaran Islam bahwa muslim dilarang untuk menjadikan orang kafir sebagai sahabat. Dalilnya adalah “janganlah orang-orang mu’min mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu’min. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena ( siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri ( siksa)Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).” (Qs: Ali Imran; ayat; 28).

Oleh karena itu, hendaklah umat Islam bersatu dan kembali menjalankan aturan Islam secara kafah sehingga akan terang benderang membedakan mana kawan dan mana musuh, dan kapan harus berjuang membela setiap jengkal wilayah kaum muslimin dari eksploitasi negara-negara kafir, karena sesungguhnya hanya dengan ajaran Islam saja Allah swt akan memberikan berkahnya sehingga kehidupan pun sejahtera didunia dan diakhirat. Wallohu’alam.