Oleh: Yasmin Ramadhan
(Praktisi Pendidikan)

Tak hanya doa saja yang sapu jagat, undang-undang pun ada yang bersifat sapu jagat. Itulah UU Omnibus Law. UU ini merangkum semua regulasi di berbagai bidang. Menyederhanakan peraturan-peraturan yang ada sehingga lebih mudah dan praktis.

Kesannya UU ini sangat manis, ternyata bak racun berbalut madu. UU ini justru merugikan berbagai pihak. Hanya dua pihak yang diuntungkan dari UU ini, yaitu penguasa dan pengusaha.

Sebenarnya Omnibus Law ini bukan hal baru dalam bidang pemerintahan. Beberapa negara telah memilikinya. Namun untuk membuat sebuah UU Omnibus Law, tidak sedikit waktu yang diperlukan untuk pengkajiannya. Tersebab antar pasalnya saling terkait dan menyangkut berbagai sektor.

Margarito Kamis, pakar hukum tata negara, mencontohkan ketika AS membuat Omnibus Trade and Competitiveness Act pada tahun 1988, dibutuhkan waktu selama tiga tahun (wartaekonomi.co.id, 12/02/2020). Berarti para anggota dewan Indonesia lebih hebat, karena dalam waktu 100 hari bisa merampungkan UU Omnibus Law.

Penolakan sudah terdengar sejak awal pembahasan UU ini. Tetap saja dimasukkan dalam Prolegnas. Rapatnya dikebut malam siang hingga hari libur sekalipun. Dan pada tanggal 5 Oktober 2020, tepat di tengah malam, RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini diketok palu, disahkan sebagai UU.

Gelombang demonstrasi terjadi di mana-mana. Hampir semua lapisan masyarakat bergerak. Mulai dari Agamawan, intelektual, buruh, mahasiswa, bahkan pelajar.

Namun pemerintah tetap tak bergeming, bahkan menyebut peserta aksi sebagai sampah demokrasi. Sembari terus mengarahkan kepada yang tak puas untuk menggugatnya ke MK. Dan jika sampai ke meja MK, siapapun bisa memprediksi hasilnya.

Gaduh anak negeri gegara UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sektor tenaga kerja paling banyak dibicarakan. Selain itu, ternyata banyak hal yang terancam oleh UU OLCK ini. Satu diantaranya adalah sektor pendidikan.

Dilansir dari kompas.com (07/10/2020), beberapa pasal tentang pendidikan yang menjadi persoalan. Pasal 26 UU Cipta Kerja, dijelaskan bahwa entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha. Kemudian, Pasal 65 berbunyi, pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU ini.

Pasal 65 ayat (2) menjelaskan, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, mengungkapkan UU Cipta Kerja menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang dikomersialkan. Pengurus Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBT), Darmaningtyas, mengkhawatirkan pendidikan akan semakin mahal dan tak terjangkau bagi mereka yang miskin.

Fauzi Abdillah Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) melihat pasal itu sebagai “pasal yang menyelundup, yang membuka jalan dan memberikan payung untuk komersialisasi pendidikan.”

DPR berdalih, pasal perizinan tetap dimasukkan dan hanya berlaku di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini, KEK ada di 11 lokasi, dengan 4 lokasi lain masih dalam tahap pengembangan.

Beberapa hal yang membahayakan jika pendidikan dikomersilkan. Pertama, ruh pendidikan sebagai tempat menanamkan moral akan tercerabut. Berganti dengan orientasi materi yang dijejalkan di bangau sekolah.

Arah pendidikan hanya sekedar menciptakan buruh murah bagi investor. Dengan karakter dunia kerja yang diinginkan oleh para kapital.
Kedua, siapapun bisa berbisnis di bidang pendidikan. Termasuk investor asing. Jelas nilai-nilai budaya negara investor akan diajarkan di sekolah tersebut. Bagaimana jika dari Barat? Tentu banyak budaya Barat yang bertentangan dengan budaya Timur.

Ketiga, tak terjaminnya kesejahteraan guru dalam negeri. Investor berhak mendatangkan guru atau dosen dari negaranya. Lalu, bagaimana nasib lulusan fakultas keguruan kita?

Keempat, pemerintah semakin berlepas dari tanggung jawabnya menyediakan pendidikan yang layak bagi rakyat.

Semangat UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah semangat kemudahan investasi. Investasi adalah nafas sistem kapitalisme. Sistem yang meniscayakan sektor publik diserahkan kepada swasta dan menempatkan negara hanya sebagai regulator.

Ketika sektor publik dikendalikan oleh swasta, maka prinsip melayani seketika hilang. Berganti dengan prinsip materialisme dengan orientasi laba. Sementara, tak semua rakyat berada dalam kondisi ekonomi yang sama.

Bayangkan, sudahlah listrik mahal, kesehatan juga mahal, harga sembako naik, pendidikan juga mahal, bahkan air bersih juga bayar, ditambah lagi dengan kewajiban membayar pajak. Ancaman dekadensi moral generasi pun semakin nyata. Lalu, bagaimana kita bisa menata masa depan bangsa?

Jika sistem kapitalisme adalah akar persoalannya, maka perlu solusi yang sistemik pula. Tentu bukan sistem sosialis yang juga buatan manusia dan jauh dari rasa kemanusiaan, sebagai pengganti. Adalah sistem Islam yang bersumber dari Sang Maha Pencipta dan Maha Pengatur sebagai satu-satunya pilihan.

Sistem Islam kaffah telah mewajibkan negara untuk mengurus urusan rakyat. Dan para penguasa akan dimintai pertanggungjawaban atas terjaminnya seluruh kebutuhan dasar rakyatnya. Bukan main-main, yang meminta pertanggungjawaban justru Sang Pencipta.

Visi akhirat ini yang memastikan para penyelenggara negara menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Penerapan syariat Islam secara kaffah menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, tanpa ada diskriminasi.

Di bidang pendidikan, peradaban Islam telah menoreh tinta emas sejarah peradaban manusia. Sosok guru dan murid hasil pendidikan Islam, memiliki kepribadian Islam dan segudang karya yang bermanfaat bagi manusia hingga saat ini. Sebutlah para imam mazhab, Ibnu Sina, Ar-Razi, Abbas Ibnu Firnas, Muhammad Al-Fatih, dan masih banyak lagi.

Jaminan pendidikan yang bermutu dengan fasilitas yang lengkap, menjadikan Islam sebagai pusat pendidikan dunia pada masanya. Para pebelajar berdatangan dari segala penjuru dunia. Tak perlu membayar, bahkan diberi beasiswa.

Demikian terjaminnya hak dasar dalam sistem Islam. Dan terus berlangsung sejak Rasulullah Saw hijrah ke Madinah hingga tahun 1924 M. Sepanjang masa itu, kaum muslimin hidup dalam keberkahan. Wallahu a’lam []