Oleh : Mayliana Ariyani S

Pada periode ini, sejumlah produk legislasi berupa Undang- undang(UU) banyak dilahirkan. Sejumlah UU di antaranya, revisi UU Mineral dan Batu Bara, revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK), omnibus law UU Cipta Kerja tetap disahkan pemerintah dan DPR, meskipun menimbulkakontroversi. Sikap kritis masyarakat akan disahkannya UU tersebut mulai muncul, unjuk rasa di mana-mana menyuarakan penolakan.

Namun, kebijakan penuh kontroversi tidak cukup dievaluasi mekanisme lahirnya saja. Tidak berbeda, apabila UU tersebut dicabut dan hanya digantikan UU dengan judul lain tanpa mengubah isinya. Hal tersebut harus dikoreksi secara mendasar dari sumber lahirnya regulasi tersebut.

Akan selalu menimbulkan kontroversi dalam sepanjang pemberlakuan sistem demokrasi, baik d iaspek substansi (isi yang tidak mewujudkan kemaslahatan publik) ataupun di aspek prosedur (nihil rasa keadilan dan Mengabaikan aspirasi rakyat).

Berbeda halnya dengan sistem Islam/ khilafah. Negara melahirkan UU yang selaras dengan fitrah manusia dan memenuhi kemaslahatan seluruh pihak. Karena UU yang dilahirkan, bersumber dari hukum-hukum Allah yang maha Tahu dan Maha Adil, bukan hukum buatan manusia yang dibuat sesuai hawa nafsu belaka.