Oleh:
Sonia Padilah Riski S.P.
(Alumni Mahasiswa Pertanian, Pegiat Komunitas Alfath Line)

Melihat giatnya negara dalam pengembangan Kawasan Food Estate tak memberhentikan semangat pemerintah meskipun di tengah pandemi. Pengembangan ini dilakukan untuk mensolusikan masalah ketahanan pangan di Indonesia, ditambah masyarakat dilanda kekurangan bahan pangan di tengah pandemi ini. Food Estate direncanakan menjadi lumbung pangan dengan penerapan pertanian modern berbasis mekanisasi dan teknologi terbaru.

Baru-baru ini Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, mengesahkan kawasan Food Estatate Wiratama di Desa Kuala Raya, Kecamatan Singkep Barat, Lingga, Kepulauan Riau pada Kamis (29/10/2020). Program pengembangan Kawasan Food Estate ini merupakan kerjasama HKTI Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. Wiratama Persada Mandiri di atas lahan seluas 1.800 hektar (ha)
Selain di Kabupaten Lingga, pengembangan juga dilakukan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dalam pengembangan holtikultura seperti produksi bawang merah, bawang putih, dan kentang. Dalam Antara News.com, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan ada tujuh perusahaan swasta siap berinvestasi untuk mendukung pengembangan kawasan food estate atau lumbung pangan khusus hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Ada 7 investor yang siap dan tentunya akan mendukung omset untuk kesejahteraan para petani. Diantaranya yaitu PT Indofood, PT Calbee Wings, PT Champ, PT Semangat Tani Maju Bersama, PT Agra Garlica, PT Agri Indo Sejahtera, dan PT Karya Tani Semesta.

Pengembangan food Estate pun juga dilakukan di Kawasan Kalimantan Tengah dengan luas hampir 1jt hektar (ha). Tetapi proyek yang akan dijalankan di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas ini menimbulkan banyak reaksi negatif dan protes dari berbagai kalangan, mengingat sebelumnya sudah ada perencanaan food estate tapi malah menciptakan masalah lingkungan dan konflik sosial hingga kini. Belum lagi ketidakjelasan informasi, termasuk bagaimana pelibatan dan kepuasan hak petani atau wagra lokal disana.

Berkaca dari pengembangan food estate yang digencarkan oleh pemerintah baik dari pengembangan pangan maupun holtikultura, apakah sudah sesuai jika food esatate ini digunakan sebagai solusi untuk mengatasi masalah ketahanan pangan, pengurangan impor, dan mensejahterakan rakyat terutama petani?

Dimulainya Babak Merusak Lingkungan

Sejumlah pakar mengemukakan kritik terhadap proyek Food Estate, karena dinilai akan mengulang kegagalan serupa dan semakin memperparah kerusakan lingkungan.

Pada masa Orde Baru, ada proyek lahan gambut 1jt hektra (ha), yaitu pembukaan hutan gambut untuk dijadikan sawah. Saat ini, 400.000 hektare (ha) justru menjadi perkebunan sawit dengan hak konsesi kepada korporasi. Sementara sisanya menjadi lahan terbengkalai dan tidak dikelola.

Kemudian di masa pemerintah SBY juga direncanakan kawasan lumbung pangan 100.000 hektar (ha) di Ketapang dan juga tidak membuahkan hasil. Berikutnya ada program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) yang dibuka seluas 1,2 jt hektar (ha) di Merauke-Papua, juga berujung kegagalan.

Beberapa petani yang ada di Kepulauan Riau mengeluhkan lahan pertanian yang tidak memiliki irigasi sehingga sawah yang dikelola petani kerap kebanjiran dan kekeringan. Padahal sebelumnya lahan tersebut sudah ditandai dengan plang bertuliskan “Daerah Irigasi Bukit Langkap”, namun karena ada konsep yang kurang matang akhirnya proyek irigasi dibatalkan dan kawasannya hanya ditumbuhi semak belukar. Proyek ini seharusnya dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang diambil, seharusnya segalanya sudah terukur karena menggunakan anggaran negara.

Begitu pun pengembangan Food Estate yang direncanakan di Kalimantan Tengah. Guru Besar IPB Prof. Dwi Andreas Santoso menilai program food estate Kalimantan Tengah berpotensi menambah daftar kegagalan proyek lumbung pangan karena mengabaikan kaidah ilmiah.

Terdapat beberapa alasan kenapa daerah Kalimantan Tengah tidak layak untuk dijadikan pengembangan food estate.
Pertama, Kawasan Food Estate perlu memperhatikan persyaratan agroklimat atau kecocokan dengan alam sekitar. Sementara lahan di Kalimantan Tengah didominasi oleh gambut, dimana bekas lahan gambut mengandung sulfat masam dan berderajat keasaman tinggi alias kurang subur. Kedua, Ketersediaan infrastruktur tidak memadai. Ketiga, Teknologi budidaya. Keempat, Faktor sosial ekonomi.
Alasan-alasan ini tidak hanya dimiliki di daerah Kalimantan Tengah saja, tetapi juga di daerah Sumatera Utara. Oleh karena itu, lahan bekas gambut harusnya bukan dibangun proyek baru, tetapi dipulihkan dan dikembalikan kepada karakternya.

Negara Sebagai Fasilitator Kapitalisasi Pertanian

Pengabaian kajian ilmiah dan lingkungan disini sudah jelas, bahwa proyek Food Estate hanya memfasilitasi kapitalisasi pertanian. Terlihat dari konsep pengelolaan yang direncanakan melalui investasi atau pola kemitraan.
Kedua konsep ini tidak jauh berbeda, sama-sama mengandung kapitalisme neoliberal. Pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator, sementara pengelolaan diserahkan pada korporasi baik swasta maupun BUMN.

Meskipun pemerintah memulai dengan membuka ber ratus-ratus hektare yang akan direncanakan pada beberapa bagian wilayah Indonesia, ini hanya saja percontohan saja. Ke depannya pengelolaan akan diserahkan pada korporasi, baik dari BUMN pangan bahkan investor asing. Bisa dilihat dari beberapa perusahaan yang sudah mengajukan diri sebagai investor atau sebagai mitra dalam pengembangan food estate.

Sehingga dalam pengelolaan lahan, kedepannya dipastikan akan ada perizinan lahan untuk penguasaan oleh korporasi. Padahal, salah satu masalah yang sering terjadi di sektor pertanian adalah ketimpangan kepemilikan lahan antara petani dan korporasi.

Disisi lain, pengembangan food estate mengutamakan teknologi dalam sektor pertanian. Model pertanian modern atau smart farming, dengan mengunggulkan mekanisasi dan teknologi RI 4.0, juga bagian dari kapitalisasi. Jika melihat kondisi petani-petani kecil tidak mampu untuk mengembangkan pertanian berbasis high technology dan butuh high capital.

Maka bisa dikatakan, pembukaan lahan dan pengembangan pertanian berbasis teknologi modern ini hanyalah memberi kesempatan atau karpet merah pada korporasi yang makin memperdalam ketimpangan kepemilikan lahan. Petani kecil dan masyarakat pun tetap menjadi kalangan yang terkucilkan bahkan tetap mengalami ketidaksejahteraan.

Sebenarnya, negara lebih berpihak pada korporasi. Sementara dukungan dan perlindungan kepada rakyat termasuk petani sangat minim. Hal ini menyebabkan petani sulit sejahtera, karena berjuang menghadapi raksasa korporasi sendiri tanpa perlindungan dari sebuah negara.

Bahkan distorsi pasar pangan karena praktik kartel dan pedagang-pedagang besar, jelas sangat merugikan petani, namun tidak bisa diatasi pemerintah.

Harus ada perubahan yang mendasar dalam tata kelola pertanian. Sistem kapitalisme neoliberal tidak bisa mengatasi permasalahan ini, begitu pula hilangnya peran negara yang lebih mempercayakan tata kelola pertanian kepada korporasi.

Islam Memberikan Kesejahteraan Bagi Petani

Ketahanan pangan menjadi salah satu pilar ketahanan negara, dalam kondisi damai maupun perang. Karenanya, ketahanan dan kemandirian pangan menjadi hal yang mutlak diwujudkan Khilafah. Sangat berbanding terbalik dengan peran pemerintah neoliberal, pemerintah Islam hadir untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah, sekaligus mengurusi seluruh urusan umat termasuk pangan.

Peran utama untuk mewujudkannya ada di pundak Khalifah atau pemerintah. Rasulullah Saw. bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad, Bukhari).
Dalam hadis lain Beliau Saw. bersabda, “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR Muslim).

Oleh karena itu, khalifah tidak bisa memberikan peran ini kepada pihak lain apalagi korporasi. Terkait peningkatan produksi pangan, Khilafah diperbolehkan melakukan kebijakan ekstensifikasi lahan yang akan memperhatikan konsep pengaturan lahan dalam islam.

Ada beberapa paradigma dan konsep penting dalam mengatur lahan pertanian, yakni:
Pertama, Islam memandang tanah memiliki tiga status kepemilikan. Tanah yang boleh dimiliki individu seperti lahan pertanian; Tanah milik umum yaitu yang di dalamnya terkandung harta milik umum seperti tanah hutan, tanah yang mengandung tambang dengan jumlah yang sangat besar, tanah yang di atasnya terdapat fasilitas umum seperti jalan, rel kereta; Dan tanah milik negara, di antaranya tanah yang tidak berpemilik (tanah mati), tanah yang ditelantarkan, tanah di sekitar fasilitas umum, dll.

Berdasarkan konsep kepemilikan ini, maka tidak diperbolehkan tanah hutan diberikan izin konsesi kepada swasta/individu baik untuk perkebunan, pertambangan, maupun kawasan pertanian.

Apalagi jika kawasan hutan tersebut diketahui memiliki fungsi ekologi dan hidrologi seperti hutan gambut. Yang apabila dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi, bisa menimbulkan mudarat yang luas bagi masyarakat.

Kedua, terkait lahan pertanian, Islam memandang kepemilikan lahan sejalan dengan pengelolaannya. Ketika seseorang memiliki lahan namun tidak dikelola, maka hak kepemilikannya bisa dicabut.

Hal ini berdasarkan nash ijmak Sahabat: “Orang yang memagari tanah tidak berhak lagi (atas tanah tersebut) setelah (menelantarkannya) selama tiga tahun.”

Karena itu pula Islam melarang menyewakan lahan pertanian berdasarkan hadis: “Rasulullah Saw. telah melarang pengambilan sewa atau bagian atas tanah.” (HR Muslim)

Ketiga, untuk menjamin terkelolanya seluruh lahan pertanian secara maksimal dan kontinue, negara yakni Khilafah akan menjamin secara penuh.

Caranya dengan memberi bantuan bagi petani hal apa saja yang diperlukan baik modal, saprodi, hingga infrastruktur pendukung. Semua disediakan dengan murah bahkan gratis. Dengan jaminan seperti ini, tidak akan terjadi penjualan atau alih fungsi lahan oleh petani disebabkan tidak punya modal.

Salah satu contoh keseriusan Khilafah tampak pada kebijakan Umar bin Khaththab ketika meminta walinya yang berada di Bashrah, agar memberikan perhatian lebih kepada rakyatnya (yang mengusahakan lahannya untuk pertanian dan peternakan kuda).

Umar mengatakan dalam suratnya: “Amma ba’du. Sesungguhnya Abu Abdullah menyebutkan bahwasanya dia menggarap ladang di Bashrah dan beternak kuda di kala tidak ada seseorang penduduk Bashrah yang melakukannya. Sungguh bagus apa yang dilakukannya, maka bantulah ia atas pertanian dan peternakannya…”

Begitulah, Khilafah akan memberikan perhatian lebih besar dalam pengelolaan lahan-lahan pertanian, karena berdampak besar terhadap pemenuhan pangan seluruh rakyat apalagi bila terancam krisis.
Pelaksanaan hukum-hukum ini akan menjaga terdistribusikannya lahan pertanian kepada orang-orang yang membutuhkan. Semua lahan pertanian akan terus hidup, terkelola, dan tercegah dari masifnya alih fungsi. Kebijakan ekstensifikasi yang mungkin diambil Khalifah, tidak akan menimpa lahan-lahan milik umum seperti hutan.

Hanya saja, implementasi konsep ini harus sejalan dengan aturan-aturan Islam lainnya, baik bidang politik, ekonomi, keuangan, pendidikan, dsb. Tidak mungkin dijalankan kecuali oleh pemerintahan Islam yakni Khilafah.

Sebab hanya Khilafahlah institusi yang akan melaksanakan syariat Islam secara kaffah dan sungguh-sungguh dalam me-ri’ayah urusan umat.