Oleh : Aning Ummu Hanina

Masuknya rumah sakit dan tenaga medis asing bukan lagi sebuah wacana. Pemerintah sudah melangkah jauh dengan meminang rumah sakit asing untuk beroperasi di Indonesia. Salah satunya dari Australia dan Singapura.

Dilansir dari CNBC Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sejumlah rumah sakit (RS) asing akan masuk ke tanah air. Mereka berasal dari Australia hingga Singapura.

Hal itu disampaikan Luhut dalam acara Outlook 2021: The Year of Opportunity yang digelar secara virtual, Rabu (21/10/2020). Mulanya, dia menyinggung ongkos yang dikeluarkan setiap tahun untuk wisata medis yang mencapai US$ 6 miliar hingga US$ 7 miliar. Oleh karena itu, pemerintah berkeinginan untuk mendorong investasi RS asing di dalam negeri.

“Akhirnya presiden setuju untuk membuka international hospital di Bali, Jakarta dan juga di daerah Medan. Supaya rakyat kita berobat dalam negeri dan juga kualitas dokter dan RS kita akan makin baik,” ujar Luhut. (CNBC Indonesia 21/10/2020).

Narasi Penyesatan Cara Pandang Masyarakat
Berbagai narasi yang menyesatkan cara pandang masyarakat sengaja digulirkan. Seperti keuntungan yang akan diperoleh oleh bangsa Indonesia dengan adanya rumah sakit asing/internasional. Seperti menghemat ongkos yang dikeluarkan setiap bulan untuk wisata medis; Dapat menarik wisatawan dari luar untuk berobat ke Indonesia; penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan industri layanan kesehatan di Indonesia, serta menahan laju layanan kesehatan serta devisa kita agar tidak mengalir ke negara-negara yang lebih sejahtera.

Memang sekilas narasi tersebut terdengar begitu sangat menarik dan menguntungkan. Tapi siapa sebenarnya yang diuntungkan dari masuknya rumah sakit asing tersebut? Apakah rakyat Indonesia juga diuntungkan atau hanya segelintir orang saja?

Dengan adanya rumah sakit asing ini, biaya layanan kesehatan akan semakin mahal. Karena akan mengikuti standar internasional. Rumah sakit asing ini nantinya hanya akan bisa dijangkau oleh orang-orang yang kaya saja. Sedangkan rakyat kecil tidak mungkin mampu untuk menjangkaunya.

Lalu siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan adanya internasionalisasi palayanan kesehatan ini? Tentunya yang diuntungkan adalah pihak swasta asing yang berorientasi pada profit dan keuntungan. Pihak swasta asing hanya layanan kesehatan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kelompok rakyat mampu atau yang kaya.

Ancaman Internasionalisasi Pelayanan Kesehatan
Internasionalisasi pelayanan kesehatan mengancam kedaulatan negara. Dengan adanya rumah sakit dan tenaga medis asing, membuat makin hilangnya kendali negara terhadap kualitas layanan kesehatan. Selain itu tenaga medis asing juga ikut menggerus peran SDM lokal seperti dokter perawat dan tenaga medis lainnya. Sedangkan rakyat kecil dikorbankan dengan makin mahalnya biaya kesehatan dan standar layanan yang belum tentu sejalan dengan mayoritas umat muslim.

Sistem Islam Menjamin Layanan Kesehatan Rakyat
Dalam sistem Islam, jaminan kesehatan wajib diberikan oleh negara kepada rakyatnya secara gratis. Karena di dalam Islam layanan kesehatan dipandang sebagai kebutuhan dasar primer bagi seluruh rakyatnya. Negara akan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas untuk mendukung jaminan kesehatan tersebut. Seperti membangun pabrik dan memproduksi alat-alat kesehatan dan obat-obatan, dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan kesehatan, bukan untuk mengejar keuntungan.

Negara juga akan membangun fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, sekolah kedokteran, perawat dan apoteker. Negara juga akan membangun apotik dan laboratorium yang akan mendukung pelaksanaan layanan kesehatan secara layak untuk masyarakat.

Semua layanan kesehatan ini akan diberikan cuma-cuma oleh negara. Tentang anggaran, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam sistem Islam. Sebab, dengan menjalankan hukum syariat dalam mengelola anggaran negara, baik sumber pemasukannya maupun pengeluarannya, negara memiliki sejumlah dana mencukupi bagi kehidupan masyarakat dalam negara, termasuk untuk pelayanan kesehatan.
Wallahu’alam