Oleh: Nanik Farida Priatmaja, S.Pd
(Aktivis Muslimah)

Miris! Tak hanya dana haji, kini dana wakaf rupanya mulai dibidik sebagai sumber keuangan baru. Dana umat mayoritas di negeri ini memang cukup besar. Hal ini memang berkaitan dengan syariat Islam terkait muamalah. Namun sayang syariat Islam yang berkaitan dengan dana saja yang dibidik rezim sedangkan syariat lainnya tak dipilih bahkan dikriminalisasi.

Dikutip dari CNN Indonesia.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membidik partisipasi pengumpulan dana wakaf yang lebih besar dari masyarakat kelas menengah Indonesia, khususnya generasi muda alias milenial. Ia menyebut kesadaran kalangan ini terhadap instrumen wakaf tengah meningkat sehingga bisa dijadikan sumber keuangan baru untuk memenuhi pembiayaan dari dalam negeri.

Sri Mulyani mendasarkan hal ini dari realisasi pengumpulan dana instrumen wakaf kalangan menengah Indonesia tahun ini senilai Rp217 triliun, atau setara 3,4 persen total Produk Domestik Bruto (PDB). Data ini menunjukkan ada partisipasi yang cukup besar dari kalangan menengah dan jumlahnya bisa ditingkatkan sejalan dengan pertumbuhan penduduk kelas menengah di Indonesia yang saat ini mencapai 74 juta orang. “Kelompok milenial luar biasa banyak, meski uangnya sedikit, tapi kesadaran mereka untuk investasi meningkat. Kalau kita bisa melakukan mobilisasi ini, kita bisa melakukan langkah besar untuk mengumpulkan pendanaan sosial dan instrumen (wakaf) bisa dikembangkan,” ucap perempuan yang karib disapa Ani itu dalam konferensi pers usai Webinar Strategis bertajuk Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (24/10/2020).

Munculnya wacana dana umat dari wakaf kaum milenial sebagai sumber keuangan baru menampakkan betapa pemerintah telah kehabisan cara untuk menambah pendapatan negara. Negara yang mengutamakan pendapatan dari pajak dan utang jelas tak akan cukup menjadi sumber pendapatan negara. Padahal jika pemerintah cerdas pasti akan mampu membidik sumber pendapatan lain yaitu dari hasil sumber daya alam negeri ini yang melimpah ruah baik hasil tambang, hutan, pertanian, laut dan sebagiannya. Namun sayangnya pemerintah masih saja berkutat dengan berbagai pemungutan pajak yang mencekik rakyat dan utang luar negeri yang bunganya menggunung.

Indonesia berpenduduk mayoritas muslim sebenarnya merupakan potensi terbesar bagi negeri ini. Apalagi jika kaum muslim negeri ini seluruhnya taat syariat. Misalnya selalu membayar zakat mal, infak, sedekah, membantu fakir miskin, berwakaf, memberi hibah, menyantuni anak yatim, dan syariat Islam lainnya yang berkaitan dengan dana. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian negara. Namun sayangnya karakter rezim kapitalis memanfaatkan syariat, mencari legitimasi agama demi kepentingan. Hal ini jelas menggambarkan betapa rezim ini tebang pilih syariat. Hanya mengambil yang dinilai bermanfaat bagi rezim. Misal dana haji untuk pembangunan infrastruktur, dana wakaf untuk pembiayaan dalam negeri.

“Rezim prasmanan” terhadap syariat Islam akan terus ada ketika sekulerisme kapitalis masih bercokol di negeri ini. Tak layak mengadopsi pemikiran dzalim yang menjadikan manusia semakin hina karena menggunakan syariat suka-suka demi kepentingan. Syariat Islam yang begitu sempurna tak akan terasa manfaatnya jika tak diterapkan secara sempurna dalam kehidupan. Hal ini hanya terdapat pada sistem khilafah.

Sistem Khilafah memiliki beragam sumber pembiayaan negara tanpa mengantarkan negara pada kemadharatan. Misal zakat, fa’i, kharaj, ghanimah dan sebagainya yang diatur secara amanah dan bijak sesuai fungsinya. Adapun pajak dalam sistem khilafah hanya akan diberlakukan ketika negara sedang pailit atau terjadi kekosongan kas Baitul mal. Itupun tak berlaku untuk seluruh rakyat. Hanya rakyat yang memenuhi kriteria saja yang wajib membayar pajak. Sedangkan yang tak mampu membayar pajak, maka tak akan dikenai pajak. Hal ini jelas tak akan menyusahkan rakyat. Berbeda dengan sistem demokrasi kapitalisme yang memungut pajak di berbagai bidang tanpa perasaan dan kebutuhan hidup sehari hari.

Wajar rezim terpikat dan cermat membidik dana umat agar mampu mengambil manfaat. Namun jika tak taat syariat, dana umat hanya akan menyengsarakan di akhirat.