Rini Heliyani
(Pegiat Literasi)

Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia ( FSGI) Retno Listyarti mengungkapkan alasan mengapa pihaknya memberikan nilai 55 untuk kebijakan pembelajaran jarak jauh ( PJJ) yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Mukarim. Penilaian tersebut dikeluarkan dalam rangka menyoroti kinerja Nadiem Makarim dalam setahun menjadi Mendikbud sejak dilantik 23 Oktober 2019 lalu.

“Kami beri nilai 55 karena kami punya data-data survei dan memiliki perwakilan berbagai daerah yang guru-guru ini betul-betul pelaku lapangan dan berhubungan dengan orangtua murid,” kata Retno di acara Rapor Merah 1 Tahun Pendidikan Mas Menteri Nadiem secara virtual, Minggu (25/10/2020). (Kompas.com, 25/10/2020).

Rendahnya nilai yang diberikan FSGI bagi menteri pendidikan, tentu sangat berdasar. Hal ini dilihat bahwa kualitas pendidikan di bawah menteri Nadiem Makarim menurun. Lebih lagi disaat pandemi, sangat terlihat kocar-kacir pemerintah dalam menangani pendidikan jarak jauh (PJJ) dengan metode daring (belajar mengajar online).

Banyak kendala yang dihadapi, mulai dari ketidaktersediaan perangkat pembelajaran (handphone,laptop) bagi guru dan siswa, kuota, bahkan jaringan internet. Kuota internet menjadi salah satu kendala, maka pemerintah memberikan bantuan kuota bagi guru, dosen, mahasiswa dan siswa.

“Lebihnya ada bantuan kuota belajar bagi anak-anak dan guru ini sangat membantu, karena harga internet cukup mahal,” kata Nihan dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (25/10/2020). “Namun begitu kata dia, program ini tak semuanya bisa dirasakan manfaatnya, terutama untuk para anak miskin di daerah. Dia berdalih banyak anak dari keluarga miskin di daerah yang justru tidak mendapatkan kuota belajar dari pemerintah”.

“Kurangnya lebih banyak, keluarga miskin di daerah ini banyak yang tak dapat bantuan kuota belajar dari pemerintah, kenapa engga dapat karena anak-anak ini tidak memiliki perangkat untuk melakukan PJJ,” katanya. “Tak hanya itu, kata Nihan, banyak anak-anak miskin di daerah yang dapat kuota belajar tapi jaringan internet di daerahnya yang bermasalah, sehingga tidak bisa melakukan PJJ”. (Suara.com, 25/10/2020).

Permasalahan tersebut sangat besar akibatnya bagi kualitas pendidikan Indonesia. Ketimpangan pendidikan menjadikan kualitas pendidikan di kota dan di desa jelas terlihat. Hal ini disebabkan karena minimnya jaringan internet. Begitu juga bagi rakyat miskin, pendidikan berkualitas sangat sulit didapatkan, terlebih saat pandemi. Anak-anak miskin, tidak mendapatkan pelayanan pendidikan disebabkan karena tidak memiliki perangkat untuk belajar.

Terkait dengan tidak adanya jaringan. Hal ini terjadi karena pemerintah belum melakukan pemerataan pembangunan pemancar (tower) di seluruh pelosok negeri, termasuk di desa-desa. Sehingga masyarakat tidak mampu mengetahui secara utuh setiap informasi dan siswa mengalami keterbatasan mengakses setiap pembelajaran online. Oleh karenanya, betul jika pemberian kuota secara gratis belum efektif bagi seluruh guru dan siswa. Sekalipun sangat membantu bagi guru dan siswa di kota.

Terkait dengan masih banyaknya masyarakat miskin yang belum mampu memiliki gadget, padahal saat ini gadget merupakan kebutuhan bagi siswa dalam melakukan pembelajaran. Hanya saja kemiskinan yang menderanya, jangankan membeli gadget, memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sangat sulit. Dalam hal ini pemerintah belum sepenuhnya melakukan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Kurangnya lapangan kerja bahkan terjadi PHK besar-besaran selama pandemi menjadi penyebab bertambahnya masyarakat miskin. Faktor ekonomi tersebut sangat berimbas bagi kualitas pendidikan anak.

Tanggung Jawab Khilafah

Hal ini sangat berbeda dengan pendidikan dalam sistem Islam, sistem Khilafah Islamiyyah. Kepala negara (khalifah) bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan yang berkualitas. Negara bertanggung jawab dalam penyusunan kurikulum, metode pengajaran, bahan-bahan ajar yang bagus, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, berbagai anggaran disediakan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kegiatan pendidikan dalam sistem Islam dilengkapi sarana-sarana fisik yang mendorong terlaksananya program dan kegiatan pendidikan sesuai kreativitas, daya cipta, dan kebutuhan. Jika sebuah wilayah belum memiliki jaringan internet, maka dengan sigap khalifah memerintahkan agar segera di pasang pemancar (tower).

Hal ini tentu, tidak menyulitkan negara untuk membiayai kebutuhan pendidikan. Karena negara memiliki kas negara khusus bagian pendidikan. Kepala negara (khalifah) bertanggung jawab dengan membentuk Diwan mashalihun naas (semacam departemen) bidang pendidikan. Melalui lembaga ini, segala keperluan pendidikan diurus.

Semua tanggung jawab Khalifah dalam menyediakan kualitas pendidikan dilakukan karena negara menyadari bahwa hal ini sesuai perintah dari Allah Swt. Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Negara tidak abai terhadap penyelenggaraan pendidikan dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dan operasional saat ini. Jika negara abai terhadap tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan, maka hal ini akan dikategorikan sebagai kemaksiatan.

Oleh karenanya, wajar jika pendidikan di dalam sistem Islam (Khilafah) berkualitas. Berkualitasnya pendidikan di dalam sistem Islam, sesuai dengan beberapa sebab berikut:

Pertama, pendidikan harus diselenggarakan berdasarkan akidah Islam. Pendidikan formal, non formal, dan informal dalam penyelenggaraannya harus menjadikan iman sebagai dorongan untuk mendidik. Hal ini harus dipahami guru, dosen, dan orang tua. Karena tujuan pendidikan Islam adalah membentuk kepribadian Islam (pola pikir Islam dan pola sikap Islam), maka harus ada sinergi ilmu-ilmu keislaman (tsaqofah) dengan ilmu-ilmu terapan agar menghasilkan pemikir dan ilmuan Islam yang bertakwa.

Kedua, kurikulum disusun berdasarkan tujuan sahih (keperibadian Islam). Proporsi bobot materi tsaqofah, ilmu-ilmu terapan, dan kecakapan hidup, haruslah diperhitungkan dengan baik. Maka negara sangat berperan dalam mengatur alur dan tatanan kurikulum. Memunculkan aspek ruhiyah harus diperhatikan dalam segala situasi.

Ketiga, metode pengajaran harus sahih. Metode pengajaran yang sahih berupa proses penyampaian pemikiran oleh pendidik dan penerimaan oleh peserta didik. Proses berpikir yang terjadi adalah penggambaran fakta (ilmu yang disampaikan) yang diberikan pendidik kepada peserta didik. Hal inilah yang akan mempengaruhi perilaku peserta didik. Maka sangat penting bagi pendidik untuk terus berpikir kreatif demi tersampainya materi ajar.

Keempat, menggunakan teknik dan sarana pengajaran yang sahih. Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Sangat penting pendidik berinovasi dalam penggunaan sarana dan teknik pengajaran tanpa mengabaikan proses pemikiran. Maka pendidik yang seperti ini akan mampu menyampaikan materi ajar dalam situasi seperti apapun. Termasuk masa pandemi.

Kelima, dukungan langsung dan sepenuhnya dari negara pada semua aspek. Anggaran sangat penting dalam keberlangsungan pendidikan. Maka negara harus mendesain anggaran dengan model pembiayaan berbasis baitul mal. Karena baitul mal memiliki kekuatan dana terbaik pada kondisi apapun. Kepala negara (khalifah) bertanggung jawab dengan membentuk Diwan mashalihun naas bidang pendidikan. Melalui lembaga ini, segala keperluan pendidikan diurus.

Demikianlah pendidikan Islam yang berkualitas yang mampu melahirkan output berkualitas pula. Sejarah membuktikan bahwa banyak ilmuwan Islam yang berilmu tinggi. Ilmu para Ilmuwan Islam masih digunakan hingga saat ini. Pendidikan Islam mampu melahirkan ilmuan sains dan agama. Tidak membedakan ilmu agama dan sains.

Wallahu ‘alam bishawab.