Oleh: Sri Haryati

Satu tahun sudah pemerintahan Jokowi-Ma’ruf pada periode kedua ini. Namun rakyat sudah sakit hati, karena beberapa undang-undang kontroversi telah diketok tanpa peduli hati nurani.

Kompas.com (20/10/2020) mencatat, setidaknya ada tiga undang-undang kontroversial yang disetujui pemerintah dan DPR meski menimbulkan polemik. Ketiga undang-undang itu adalah revisi UU Mineral dan Batu Bara, revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK), omnibus law UU Cipta Kerja.

Dari ketiga undang-undang tersebut, UU cipta kerja menjadi polemik terpanas, karena mendapat penolakan dari banyak kalangan masyarakat. Tak hanya buruh, namun mahasiswa pun melakukan demonstrasi besar-besaran.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid juga menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang justru terburu-buru memerintahkan seluruh gubernur mendukung UU Ciptaker ini.
“Seharusnya Presiden mendengar dan mempertimbangkan dengan seksama terlebih dahulu, aspirasi rakyat dari daerah itu,” ujarnya.

Untuk itu, Hidayat juga meminta Presiden Jokowi untuk mengambil sikap dengan bersiap menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar kegaduhan dan kegentingan akibat disetujuinya UU Ciptaker itu dapat diakhiri (detiknews, 10/10/2020).

Di lain pihak Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menyarankan kalau memeng tidak puas dengan Undang-Undang Ciptaker ini bisa melanjutkan kan ke Konstusional. Ini artinya rakyat yang tidak pro pada UU mengajukan gugatan ke MK (Mahkamah Konstusional). Ya mungkin ini harapan terakhir rakyat setelah permintaan keadilan lewat DPR dan Presiden tidak ada hasil. Untuk saat ini kalau rakyat mengajukan Gugatan ke MK ini pun akan sia-sia. Karena independensi MK kini sudah di ragukan. Apalagi baru-baru ini Undang-Undang MK. baru selesai di revisi oleh DPR dan Pemerintah. Di tambah lagi para Hakim MK adalah hasil pilihan Pemerintah. Secara logika kecil kemungkinan MK akan membatalkan UU Ciptaker ini. Undang-Undang Ciptakerja ini juga tidak akan berdampak banyak untuk menciptakan Lapangan pekerjaan, yang terjadi justru regulasi ini akan memperkuat Oligarki atau politik mempertahankan kekayaan lewat lobi-lobi kekuasaan dan Korupsi.

Sungguh luar biasa komplit derita rakyat saat ini. Penangan Pandemi Covid 19 yang sampai saat ini belum menunjukkan gejala penurunan justru malah menunjukkan kenaikan di tambah rakyat harus berhadapan dengan penguasa negeri yang sejatinya tidak pro dengan rakyat. Di tengah kondisi dimana rakyat harus bertarung dengan corona virus dengan keadaan ekonomi mereka yang pada level rendah karena banyaknya pemutusan hubungan kerja mereka bahkan bertaruh nyawa bekerja seadanya demi mendapat sesuap nasi untuk keluarganya. Rezim justru mengesahkan Undang-Undang yang terkesan terburu-buru.

Bahkan Rezim ini pun terbukti anti kritik. Bayangkan saja tindakan yang di ambil atas nama kesejahteraan rakyat yang terbukti di tolak oleh rakyat tetap saja di lanjutkan. Rayat telah berupaya menyuarakan haknya untuk meminta keadilan pada penguasa tapi tak di gubris.

Nah! sudah jelaskan bagaimana watak demokrasi yang sesungguhnya. Rakyat dibutuhkan hanya saat pemilihan saja. Begitu jabatan sudah di miliki mereka lupa menyuarakan kepentingan rakyat. Bahkan, sibuk mengurusi kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri. Satu lagi yang perlu kita sadari bahwa ketidakadilan yang di praktekkan di negeri ini bersumber dari asas yang salah dan sistem yang zalim.

Jadi jangan menaruh harapan pada sistem ini. Mari kita sadari bahwa harapan terakhirnya kita hanyalah kepada Alloh Sang Maha Pengatur, yang tidak akan mengecewakan hambanya. Untuk itu kita perlu perubahan yang sifatnya mandasar, yaitu kembali kepada Syari’ah yang terbingkai dalam sistem Khilafah. Yang mana sudah terbukti memberikan kesejahteraan bagi umat manusia, baik muslim maupun non muslim. Sistem khilafah juga menjaga umatnya dalam ketaatan kepada Sang Kholik, yang insya Alloh jaminan keselamatan akhirat juga terjaga.
Wallohu a’lam bishowab.