Oleh: Maman El Hakiem

Hampir setahun dunia masih ditakuti wabah Covid-19. Virusnya ukuran kecil, bahkan tak terlihat oleh mata telanjang. Tetapi, beritanya menjadi besar, mengalahkan berita-berita politik. Hanya dengan ilmu mikrobiologi yang bisa memahami keberadaan virus tersebut dengan karakter penyebarannya. Ini adalah wilayah pengetahuan, hanya para ahli yang mampu menyimpulkan ada atau tiadanya virus tersebut. Faktanya memang ada, lalu selanjutnya bagaimana/? Manusia dihadapkan dengan dua area yang mampu dikuasai dan yang tidak mampu dikuasai.

Pada area yang mampu dikuasai, manusia wajib berusaha mencegah dan mengobatinya. Penyebaran virus yang begitu cepat dan luas tentu harus dihadapi dengan kesiapan sistem pertahanan diri atau imunitas dan sistem ketahanan pangan berupa jaring pengamanan sosial. Di sini fungsi negara sangat penting, menyangkut pelayanan terhadap urusan umum rakyatnya. Negara memiliki tanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, berupa kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Dalam sistem sekular kapitalistik, tampak terasa negara begitu abai terhadap urusan dasar rakyat tersebut. Jikapun ada, lebih kepada pencitraan publik dengan peran yang minimalis. Bahkan, pandemi Covid-19 ini telah dijadikan kesempatan politis keluarnya berbagai produk hukum yang menindas rakyat. UU Korona telah membuat penguasa semena-mena menyusun anggaran yang bisa disalahgunakan. Begitupun UU Omnibus Law sungguh sangat membahayakan rakyat yang sudah terpuruk ini. Kapitalisme yang sebenarnya sudah diujung kematiannya, malah diinfus kembali dengan jargon “adaftasi kebiasaan baru”, yang tidak lain sekedar memberi napas kapitalisme untuk selamat dari ajalnya.

Headline berita korban covid-19 dan vaksin yang terus dikampanyekan, namun dilabeli harga yang bermacam-macam, bukti wabah telah dibawa pada ajang bisnis. Inilah karakter asli kapitalis, selalu mengail ikan di air keruh. Harusnya penguasa konsisten melakukan “lockdown” dengan kreatifitas pelayanan publik terbaik, sehingga rakyat tidak kehilangan mata pencaharian, pelayanan pendidikan dan kesehatan berjalan optimal dan ibadah umat beragama tidak terganggu meskipun protokol kesehatan diterapkan.

Dari kenyataan hidup dengan penanganan wabah yang karut marut ini, telah membuat Covid-19 beritanya dibesar-besarkan, cenderung membuat ruang publik menjadi ambigu. Larangan berkerumun seolah tidak berlaku bagi kepentingan penguasa, kehidupan beragama terutama Islam malah menjadi bidikan sistem yang memang alergi terhadap ajaran Islam. Solusi penanganan wabah yang ditawarkan Islam dipandang sebelah mata, maka yang terjadi pandemi yang tak pernah tahu kapan berakhirnya. Lantas mau dibawa kemana Covid-19 ini? Jika masyarakatnya menyadari, tentu harus menjadi momentum perubahan sistem kehidupan. .Dari sekulerisme kapitalistik menuju penerapan syariah secara kaffah. Karena Allah SWT akan memberikan keberkahan atas adanya wabah ini, jika disikapi dengan ketakwaan kepada Allah SWT.

Wallahu’alam bish Shawwab.***