Oleh : Hartati Ummu Syifa
(Aktivis Muslimah Kota Batam)

Masih hangat terus diperbincangkan. Menyoal tentang UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Omnibus Law kini sudah diresmikan menjadi undang-undang dengan jumlah 1.187 halaman, sudah diteken dan dan ditanda tangani oleh Pesiden Jokowi pada beberapa waktu yang lalu, dalam hal ini turut ambil bagian juga Menkumham Yasona Loly dan Lydia Siluana selaku Deputi Bidang Hukum dan Perundang – Undangan Setneg. Keduanya ikut menandatangani UU tersebut. (News.detik.com, 2/11/20).

Pihak istana tetap berpendapat bahwa Omnibus Law harus disahkan. Karena banyak peluang investasi yang menjanjikan. Menggenjot investasi saat pandemi begitulah wajah Indonesia saat ini. Namun hutang negara semakin bertumpuk, rakyat banyak di PHK, kondisi ekonomi resesi, kemiskinan terus bertambah. Alhasil yang diuntungkan hanya pihak penguasa, pengusaha asing dan aseng.

Mengaku negara demokrasi, seharusnya merasa bawah suara rakyat adalah pemegang kekuasaan. Namun realitanya berbanding terbalik. Ribuan rakyat sudah berdemo di berbagai titik, tetap saja UU Omnibus Law tetap disahkan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Dengan melihat fakta ini semua, lagi-lagi rakyat dikecewakan, segala kebutuhan dan kemaslahatan tidak di perhatikan bahkan tidak dipikirkan oleh penguasa saat ini. Tentu hal ini sudah biasa dan akan lebih menyakitkan lagi, jika masih memilih berkutat disistem ini. Tidak sedikit rakyat yang mengeluh. Namun itu bukanlah solusinya. Sebab dengan mengeluh, menggerutu, dan kita pasrah tidak akan menyelesaikan permasalahan sampai dengan tuntas di negeri ini.

Kita masih punya harapan dan solusi dari segala problematika yang terjadi di negeri ini, ialah penerapan syariat Islam secara kaffah, satu – satunya harapan umat yang akan membawa perubahan peradaban yang besar dan akan membawa keadilan bagi setiap umat. Mengapa harus Islam, karena dengan Islam segala bentuk hukum semuanya bersumber dari sang pencipta alam, yakni Allah Swt, dan penegakannya bukan perorangan, bukan golongan, tetapi merupakan kewajiban bersama.

Sudah saatnya kita benar-benar sadar, bahwa tidak ada solusi tuntas dari semua permasalahan kecuali dengan Islam. Demokrasi tidak memberikan jaminan kesejahteraan sedikitpun karena melahirkan aturan yang sesuai hawa nafsu dan kepentingan kelompok. Umat butuh perubahan hakiki, dengan berharap adanya pemimpin dan pemegang kekuasaan yang beriman, yang mampu menggantikan sistem demokrasi ini menjadi sistem Islam. Wallahua’lam