Oleh : Ummu Muthi’ah
(Pemerhati Kebijakan Publik)

Rakyat kini hidup kian sulit. Inilah wajah kondisi masyarakat Indonesia. Negeri yang kaya namun rakyatnya hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Belum lagi dengan kondisi ini terjadi akibat lahirnya Undang-Undang (UU) yang semakin menyengsarakan rakyat.

Jika kita amati satu tahun dimasa pemerintahan saat ini saja sudah di sahkan 3 undang-undang. Undang-undang tersebut yaitu Undang-undang Mahkamah Konstutusi( (MK), Undang-undang Minerba (Batu Bara) dan Undang-undang Omnibus Law CiptaKerja.

Menurut peneliti dari Auriga Nusantara Iqbal Damanik ” Pengesahan UU Minerba yang disahkan pemerintah menuai banyak kritik, begitu juga Revisi UU Minerba ini dinilai hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Lagi – lagi Undang-undang yang teranyar adalah pengesahan Undang-undang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 yang lalu. Akibat pengesahan Undang-undang ini berujung pada gelombang demo di berbagai daerah. Pengesahan Undang-undang ini dinilai sangat buruk, menurut pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti “Ini praktik yang sangat buruk. Dalam catatan kami, bahkan (Undang-undang Cipta Kerja) adalah Undang-undang yang paling buruk dalam proses legislasi selama ini, terutama pasca reformasi”. (17/10/2020)

Pemerintah juga dinilai abai terhadap penolakan dan kritik yang ada, menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, “Pemerintah menilai kritik dan penolakan sebagai angin lalu”. (Kompas.id 20/10/2020)

Lahirnya Undang-undang yang kontroversial ini disebabkan oleh diterapkan Sistem Kapitalisme – Liberalisme. Sistem ini berazaskan kepada sekularisme, dimana manusia diberikan wewenang penuh untuk membuat aturan. Tentu saja ketika manusia diberikan kewenangan untuk membuat aturan akan menguntungkan individu tertentu ataupun segelintir orang. Tak peduli apakah itu merugikan yang lain atau tidak.

Berbeda dengan islam. Sistem islam, aturan hanya berasal dari yang Maha Menciptakan manusia yakni Alloh Subhanahu wa Ta’ala. Tentunya Alloh Subhanahu wa Ta’ala memberikan aturan yang terbaik untuk manusia. Oleh sebab itu, dalam Islam manusia tidak punya hak untuk mengatu lr atau membuat aturan (UU) kehidupan ini. Karena pada hakikatnya manusia lemah dan tidak mengetahui aturan apa yang adil untuk seluruh manusia.

Seorang pemimpin dalam Islam juga sebagai pengayom rakyat. Pemimpin wajib menerapkan aturan yang memberikan kemaslahatn bagi rakyatnya. Karena dalam pandangan islam Pemimpin akan di mintai pertanggungjawaban di hadapan Alloh Subhanahu Wa Ta’ala.

Pemimpin yang memahami betul terhadap amanah kepemimpinannya hanya ada dalam Sistem Islam. Oleh karena itu, menjadi kebutuhan bagi kaum muslimin untuk mewujudkan kepemimpinan dalam islam.
Wallohu a’lam