Oleh. Ir. H.Izzah Istiqamah

Islam adalah agama sempurna yang menyediakan berbagai solusi atas setiap permasalahan kehidupan. Begitupun dalam bidang perekonomian. Namun apa jadinya, jika peraturan islam yang harus dilaksanakan secara kaaffah ini justru dipilah dan dipilih demi adanya kepentingan tertentu. Sangat memprihatinkan pernyataan para pejabat negara yang menjadikan ekonomi syariah sebagai jalan keluar masalah ekonomi namun tidak setuju terhadap pemberlakuan syariat islam.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ekonomi syariah berpeluang besar menjadi sumber baru bagi perekonomian nasional. Sekaligus dinilai mampu menjawab berbagai tantangan dinamika perekonomian nasional di masa kedaruratan kesehatan ini.( Liputan6.com)

Disisi lain bahkan pengumpulan dana wakaf juga sedang ditingkatkan diberbagai kalangan, terbaru kalangan millenial yang memang memiliki potensi. Sri Mulyani membidik partisipasi pengumpulan dana wakaf yang lebih besar dari masyarakat kelas menengah Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani membidik partisipasi pengumpulan dana wakaf yang lebih besar dari masyarakat kelas menengah Indonesia, khususnya generasi muda alias milenial. Ia menyebut kesadaran kalangan ini terhadap instrumen wakaf tengah meningkat sehingga bisa dijadikan sumber keuangan baru untuk memenuhi pembiayaan dari dalam negeri.(CNN Indonesia)

Bagaimana mungkin ingin ekonomi sesuai syariah namun tidak mau menerapkan sistem syariah kaffah dalam bingkai khilafah. Ini hanya menegaskan bahwa rezim kapitalis hanya berkepentingan mengeksploitasi dana umat islam, sedangkan aspirasi umat untuk pemberlakuan syariat islam justru dikriminalisasi.

Dalam sistem negara kapitalis, hubungan antara rakyat dengan pemerintah didasarkan pada asas untung rugi. Hitung-hitungan ekonomis berlaku, di mana rakyat hanya menjadi beban negara jika masih harus didanai atau disubsidi oleh kas negara. Mental “lo jual gue beli” inilah yang kemudian mendasari kenapa subsidi pemerintah dicabut, seperti pencabutan subsidi listrik, gas elpiji, subsidi kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Maka akibatnya harga barang-barang kebutuhan pokok maupun sekunder naik dan menjadi tanggung jawab rakyat sendiri.

Demikianlah yang terjadi di dalam sistem negara kapitalis. Rakyat harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhannya, tanpa diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Imbasnya, pengangguran semakin banyak, terjadi masalah sosial (gap yang besar antara yang kaya dengan yang miskin), kejahatan merajalela seperti pencurian, perampokan, termasuk juga masalah keluarga seperti perceraian karena peran sang suami sebagai tulang punggung keluarga digantikan oleh sang istri.

Jaminan Pekerjaan dalam Sistem Islam Kaffah. Negara menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi warga negaranya, khususnya bagi setiap rakyat yang wajib bekerja dan menafkahi keluarganya (laki-laki). Setiap orang yang memiliki status kewarganegaraan di negara Islam (khilafah) dan memenuhi kualifikasi, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun nonmuslim boleh menjadi pegawai di departemen, jawatan, atau unit-unit yang ada. PNS atau ASN dalam negara Khilafah dipandang sebagai pegawai negara yang akan diupah dengan akad ijarah (kontrak kerja) dengan gaji yang layak sesuai jenis pekerjaannya.

Imam Ad Damsyiqi menceritakan sebuah riwayat dari Al Wadliyah bin Atha yang menyatakan bahwa, di Kota Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar bin Khaththab memberikan gaji pada mereka masing-masing sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas). 15 dinar x 4,25 gram = 63,75 gram. Jika sekarang harga emas 1 jt per gram. Jika dikalkulasikan, itu artinya gaji guru [kala itu] sekitar Rp63,75 juta. Pegawai negara akan direkrut sesuai kebutuhan riil negara untuk menjalankan semua pekerjaan administratif maupun pelayanan dalam jumlah yang mencukupi.Dari sisi tanggung jawab para pegawai, maka mereka adalah para pekerja. Pada saat yang sama mereka juga berposisi sebagai ra’in (pelayan).

Demikianlah contoh penerapan hukum islam menyelesaikan permasalahan. Wallahu’alam bis showwab