Oleh : Aini Ummu Aflah

Indonesia mendapat kehormatan menjadi salah satu tuan rumah dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Paman Sam, Mike Pompeo. Indonesia merupakan negara tujuan terakhir setelah India, Sri Lanka, Maladewa. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengundang Investor AS untuk investasi di Kepulauan Natuna.

“Saya mendorong pebisnis AS untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, termasuk untuk proyek-proyek di pulau terluar Indonesia, seperti Pulau Natuna,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis 29 Oktober 2020 lalu. (Galamedia.com)

Situasi AS dan China semakin menegang, hanya demi meraih dukungan di berbagai wilayah negara kawasan Asia. Klaim Laut Cina Selatan yang di akui China semakin membuat geram AS, apalagi kepentingan AS juga di usik di Indonesia. AS dan China sebelumnya sudah melakukan manuver perang dingin dengan saling menunjukkan kehebatan pesawat tempur masing-masing.

Seperti diketahui, kapal patroli Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China kerap mengganggu Indonesia dengan memasuki zona maritim NKRI di kepulauan Natuna.

Aparat militer Indonesia tak bisa berbuat banyak karena Beijing menyatakan wilayah tersebut masuk zona bebas terkait klaim sembilan garis putus-putus (nine dash line).

Kunjungan Mike Pompeo ke Indonesia membawa beberapa misi di antaranya :

  1. Mengobarkan perlawanan dengan China atas klaim Laut Tiongkok Selatan atau lebih dikenal dengan Laut Cina Selatan(LCS). Demi menjaga kepentingan Kepulauan Natuna.
  2. Hak asasi manusia dalam beragama. Pompeo menyebut Partai Komunis China sebagai salah satu ancaman terbesar bagi kebebasan beragama di masa depan. Pompeo awalnya meminta kepada seluruh pemimpin agama untuk terus membela hak asasi manusia dalam beragama. Sebab, pemerintahan di dunia ini yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.
  3. Fasilitas GSP bagi Indonesia.

China menyatakan pihaknya menentang keras tindakan dan pernyataan keliru Pompeo yang semakin menyingkapkan intensi buruk AS. China juga menuduh ada problem serius di internal AS sendiri. China menuding 7 dugaan aksi kejahatan AS :

  1. AS adalah provokator perang dingin baru.
  2. AS adalah penyebar super virus politik.
  3. AS adalah penghambat bagi kerja sama dan keterbukaan dunia.
  4. AS adalah negara peretas terbesar di dunia.
  5. AS adalah pencipta penderitaan bagi dunia Muslim. Seperti menerbitkan ” Muslim Ban”, mengabaikan hak dan kepentingan legal Palestina dalam konflik dengan Israel, membangkitkan ‘revolusi berwarna’ di sejumlah negara Muslim.
  6. AS adalah faktor paling berbahaya bagi perdamaian di Laut Tiongkok Selatan.
  7. AS adalah perusak kerja sama regional.

AS maupun China sangat berambisi dengan Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang memiliki keterbukaan dengan negara lain. Di samping itu, Indonesia adalah negara yang non blok bebas aktif artinya mampu didikte dan diarahkan kemana pun selama ada kepentingan bersama yang bisa diraih yaitu materi.

Ketergantungan dengan utang dan mengadakan kerjasama dengan negara lain, menjadikan Indonesia negara pengekor dan penjaga kepentingan AS dan China. Akibatnya Indonesia tidak memiliki kemampuan membuat keputusan sendiri dalam menyelesaikan persoalan negaranya. Selamanya Indonesia akan dibawah cengkraman AS dan China.

Jika Indonesia memiliki independensi dalam mengatur negaranya, Indonesia akan mampu menjadi negara yang berpengaruh setidaknya di kawasan Asia. Indonesia harus memiliki kemandirian ekonomi dan pertahanan keamanan sehingga tidak dipermainkan dan didekte oleh negara lain.

AS maupun China sama-sama berbahaya bagi Indonesia dan umat Muslim seluruh dunia. Ideologi kapitalisme dan ideologi sosialisme sudah cacat sejak lahir, keduanya hanya mementingkan materi semata dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat. Apalagi terhadap umat Islam sangat tidak berpihak, hanya memberikan kesengsaraan bagi umat Muslim seperti yang terjadi di Uighur China dan Muslim di Palestina. Jadi, Hanya kembali kepada aturan Islam dalam sistem Khilafah umat Muslim akan sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya.

Khilafah akan memutus mata rantai kerjasama dengan negara-negara kafir harbi fi’lan dan memeranginya. Khilafah akan memiliki kemandirian dalam menjalankan roda pemerintahan dengan hukum Islam.