Oleh : L. Nur Salamah, S.Pd
(Member WCWH)

Pemerintah tengah memperkuat ekosistem dan sinergi pengembangan dana waqaf di tanah air. Berbagai cara dilakukan mulai dari mempersiapkan instrumen dana abadi waqaf tunai hingga inisiasi Gerakan Nasional Waqaf Tunai yang dipelopori Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Muhammad Fuad Nasar mengatakan, pengembangan tata kelola waqaf memerlukan ekosistem yang memperkuat hubungan timbal balik para pembuat kebijakan dan praktisi di lapangan. “Sejalan dengan spirit penguatan ekosistem pemberdayaan waqaf, maka regulasi, tata kelola, struktur kelembagaan, literasi dan sebagainya harus lebih terkonsolidasi dan berkolaborasi lebih sinergis dengan lingkungan eksternal yang berkembang secara dinamis,” jelasnya. (Liputan 6,30/10/20).

Sudah menjadi ciri khas dalam sistem kapitalis sekuler, ketika perekonomian sekarat, pemerintah bermaksud untuk membidik dana umat untuk mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi. Hal ini sebagai upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menambah sumber pendapatan selain pajak dan hutang.

Jika kita amati, kebijakan di atas menggambarkan kepada kita bahwa rezim saat ini hanya mengambil keuntungan dari umat Islam dengan memanfaatkan dana waqaf sebagai solusi di masa resesi. Namun dilain sisi, aspirasi umat dalam penegakan syariat justru dikriminalisasi.

Berbeda dengan Islam, pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah, umat Islam berbondong-bondong melaksanakan wakaf. Pada masa tersebut wakaf tidak hanya dikelola dan didistribusikan kepada fakir miskin saja, mengingat kondisi kehidupan sangat sejahtera. Namun wakaf digunakan sebagai modal untuk membiayai pendidikan, membangun perpustakaan dan menggaji para stafnya serta beasiswa bagi para siswa dan mahasiswa.

Adapun Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara tidak berasal dari pajak dan hutang yang mengantarkan pada belenggu imperialisme dan kesengsaraan tak berkesudahan. Namun pembiayaan dalam sistem negara khilafah diperoleh dari beberapa unit yaitu zakat, jizyah, kharaj, dan ushr.

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah 2:43 yang artinya : “dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku”.

Jizyah adalah pajak tahunan perkapita yang dibebankan kepada non muslim (kafir dzimmi) yang dipungut dalam bentuk biaya keuangan dari sebuah negara yang menerapkan hukum Islam

Kharaj adalah cukai hasil tanah yang dikenakan kepada non muslim. Namun tentang kharaj ini tidak disebut di dalam Alquran maupun hadits, tetapi lebih ke ijma’ dan pendapat para ulama’. Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun, dan hanya berlaku terhadap barang yang lain lebih dari 200 dirham.

Demikianlah gambaran atau sekilas pandang mengenai Anggaran Pembiayaan dan Belanja dalam Negara yang menerapkan hukum Islam.

Allahu’alam bishowwab